Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat Frederika Cornelis, mengharapkan pemerintah daerah baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa untuk bisa mendukung program PKK dalam penyusunan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan.
"Saya minta dalam setiap penyusunan rencana pembangunan rencana kerja pemerintah daerah supaya bisa bekerja sama dengan PKK, terutama dalam penyusunan kegiatan yang berkaitan langsung dengan 10 program pokok PKK, seperti ideologi, Pendidikan, kesehatan, pertanian dan hortikultura," kata Frederika, saat menyampaikan sambutan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Landak, Selasa.
Demikian dengan dinas atau instansi terkait baik provinsi maupun Kabupaten kota yang memiliki kaitan program dengan program kerja PKK supaya bisa bersinergi terutama dalam penyusunan program kerja sehingga apabila ada kerja sama dengan PKK anggarannya bisa sinkron dan tidak tumpang tindih.
Menurut Frederika, dilibatkannya PKK dalam penyusunan program pembangunan supaya adanya sinkronisasi antara program PKK dan program dinas instansi terkait, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mengingat anggaran yang digunakan PKK adalah hibah Kabupaten atau Provinsi sehingga penggunaan anggarannya tidak tumpang tindih dengan program dinas.
"Jadi antara dinas atau instansi terkait dengan PKK harus benar-benar terkoordinasi," ujar Frederika.
Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat yang selalu mengikuti Musrenbang Provinsi maupun Kabupaten kota, mengingatkan agar jangan sampai PKK tidak mempunyai anggaran, karena hakikatnya PKK adalah mitra kerja pemerintah bahkan sampai ke keluarga.
"Untuk dinas terkait yang programnya terkait dengan Program PKK nantinya atau sebelum penyusunan anggaran harus ada pertemuan dengan PKK sehingga anggaran tidak tumpang tindih. PKK ada program pertanian, kesehatan jadi bisa disinkronkan. Begitu juga dengan dinas yang lain harus bersinergilah dengan PKK," katanya.
Menurut Frederika, PKK ini kerja sosial, tidak seperti Dewan Kerajinan nasional daerah (Dekranasda) yang masih bisa jual beri barang masih ada keuntungan untuk operasional kantor dan operasional lainnya.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Saya minta dalam setiap penyusunan rencana pembangunan rencana kerja pemerintah daerah supaya bisa bekerja sama dengan PKK, terutama dalam penyusunan kegiatan yang berkaitan langsung dengan 10 program pokok PKK, seperti ideologi, Pendidikan, kesehatan, pertanian dan hortikultura," kata Frederika, saat menyampaikan sambutan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Landak, Selasa.
Demikian dengan dinas atau instansi terkait baik provinsi maupun Kabupaten kota yang memiliki kaitan program dengan program kerja PKK supaya bisa bersinergi terutama dalam penyusunan program kerja sehingga apabila ada kerja sama dengan PKK anggarannya bisa sinkron dan tidak tumpang tindih.
Menurut Frederika, dilibatkannya PKK dalam penyusunan program pembangunan supaya adanya sinkronisasi antara program PKK dan program dinas instansi terkait, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mengingat anggaran yang digunakan PKK adalah hibah Kabupaten atau Provinsi sehingga penggunaan anggarannya tidak tumpang tindih dengan program dinas.
"Jadi antara dinas atau instansi terkait dengan PKK harus benar-benar terkoordinasi," ujar Frederika.
Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat yang selalu mengikuti Musrenbang Provinsi maupun Kabupaten kota, mengingatkan agar jangan sampai PKK tidak mempunyai anggaran, karena hakikatnya PKK adalah mitra kerja pemerintah bahkan sampai ke keluarga.
"Untuk dinas terkait yang programnya terkait dengan Program PKK nantinya atau sebelum penyusunan anggaran harus ada pertemuan dengan PKK sehingga anggaran tidak tumpang tindih. PKK ada program pertanian, kesehatan jadi bisa disinkronkan. Begitu juga dengan dinas yang lain harus bersinergilah dengan PKK," katanya.
Menurut Frederika, PKK ini kerja sosial, tidak seperti Dewan Kerajinan nasional daerah (Dekranasda) yang masih bisa jual beri barang masih ada keuntungan untuk operasional kantor dan operasional lainnya.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017