Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Nurbaeti Munawaroh menyatakan, hingga pekan terakhir periode III Tax Amnesty, baru sekitar sembilan persen Wajib Pajak (WP) di Kota Pontianak yang mengikuti program tersebut.
"Hingga saat ini yang mengikuti Tax Amnesty baru sebanyak 7.230 wajib pajak dari 79 ribu wajib pajak atau sekitar sembilan persen," kata Nurbaeti Munawaroh.
Ia menjelaskan, atas capaian itu, memang tidak terlalu membanggakan karena masih banyak yang belum mendeklarasikan hartanya.
"Tetapi kami tetap optimistis capaian akan terus bertambah, walaupun program tersebut akan berakhir 31 Maret 2017. Jemput bola sudah kami lakukan dari awal periode I Tax Amnesty, baik dilakukan ke asosiasi, sentra dagang, hingga kami layangkan surat perorangan," katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya selama periode III Tax Amnesty, hingga 19 Maret 2017, terhimpun Rp24,5 miliar, namun secara keseluruhan periode I-III mencapai Rp463,99 miliar dengan total peserta 7.272 orang.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin mengikuti program pengampunan pajak atau Tax Amnesty periode III di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak.
"Kita sebagai warga negara selayaknya menjalankan kewajiban dalam membayar pajak, mari manfaatkan Tax Amnesty periode III yang akan segera berakhir ini," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, pajak merupakan hal wajib yang harus dikeluarkan baik itu perusahaan dan perorangan. Jika warga negara taat membayar pajak maka perbaikan pembangunan akan berjalan lancar.
Besaran uang tebusan yang dikeluarkan pada periode III ini lebih besar dari periode sebelumnya, namun tak dijadikan masalah bagi Satarudin. Ia menyatakan sambil mempelajari bagaimana mekanisme serta mempersiapkan kelengkapan administrasi, dia juga menyatakan ingin berkontribusi dengan tebusan yang tertinggi demi pembangunan Kota Pontianak.
"Saya tidak memandang besar kecilnya tebusan, tapi karena saya melaporkan di periode III dengan tebusan yang lebih tinggi, sehingga berkontribusi untuk pembangunan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Hingga saat ini yang mengikuti Tax Amnesty baru sebanyak 7.230 wajib pajak dari 79 ribu wajib pajak atau sekitar sembilan persen," kata Nurbaeti Munawaroh.
Ia menjelaskan, atas capaian itu, memang tidak terlalu membanggakan karena masih banyak yang belum mendeklarasikan hartanya.
"Tetapi kami tetap optimistis capaian akan terus bertambah, walaupun program tersebut akan berakhir 31 Maret 2017. Jemput bola sudah kami lakukan dari awal periode I Tax Amnesty, baik dilakukan ke asosiasi, sentra dagang, hingga kami layangkan surat perorangan," katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun pihaknya selama periode III Tax Amnesty, hingga 19 Maret 2017, terhimpun Rp24,5 miliar, namun secara keseluruhan periode I-III mencapai Rp463,99 miliar dengan total peserta 7.272 orang.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin mengikuti program pengampunan pajak atau Tax Amnesty periode III di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak.
"Kita sebagai warga negara selayaknya menjalankan kewajiban dalam membayar pajak, mari manfaatkan Tax Amnesty periode III yang akan segera berakhir ini," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, pajak merupakan hal wajib yang harus dikeluarkan baik itu perusahaan dan perorangan. Jika warga negara taat membayar pajak maka perbaikan pembangunan akan berjalan lancar.
Besaran uang tebusan yang dikeluarkan pada periode III ini lebih besar dari periode sebelumnya, namun tak dijadikan masalah bagi Satarudin. Ia menyatakan sambil mempelajari bagaimana mekanisme serta mempersiapkan kelengkapan administrasi, dia juga menyatakan ingin berkontribusi dengan tebusan yang tertinggi demi pembangunan Kota Pontianak.
"Saya tidak memandang besar kecilnya tebusan, tapi karena saya melaporkan di periode III dengan tebusan yang lebih tinggi, sehingga berkontribusi untuk pembangunan," katanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017