Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis meminta pemerintah Kabupaten Ketapang untuk merencanakan pembangunan mental masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten 2018.
"Hari ini, pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar peyusunan Musrenbang 2018. Saya harapkan bisa menyisipkan program pembangunan mental masyarakat, agar masyarakat kabupaten ini memiliki mental yang kuat dalam membangun kabupaten ini lebih baik," kata Cornelis di Ketapang, Kamis.
Dia mengatakan Musrenbang merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah daerah dan itu sudah diatur dalam undang-undang, di mana dari Musrenbang tersebut, pemerintah daerah merencanakan program pembangunan pada tahun berikutnya.
"Yang perlu diperhatikan, dalam menyusuan rencana pembangunan tidak boleh membuat anggaran defisit. Kalau sampai anggaran defisit, saya tidak mau tanda tangan hasilnya," tuturnya.
Cornelis menyarankan agar perumusan hasil Musrembang dapat disesuaikan dengan keuangan daerah dan ditentukan skala prioritasnya.
"Jangan hanya memikirkan fisik secara ekonomi. Tetapi harus dianggarkan pula dalam membangun nonfisik atau mental," katanya.
Menurutnya, perlunya muatan unsur pembangunan mental karena saat ini telah terjadi intoleransi di negeri ini. Hal itu ditandai dengan aparatur dan aparat tidak berjalan sesuai fungsinya.
"Kepada Anggota Dewan yang terhormat, saya minta ketika anda melakukan Reses ke daerah dan menghadiri Musrenbang Kecamatan, di situlah mulai mengawal, sampailah ke Kabupaten atau Provinsi dan seturusnya sampai ke tingkat APBD, sehingga kita bisa menentukan yang mana prioritas," kata Cornelis.
Dirinya juga mengingatkan serta untuk menjadi perhatian bersama adalah mengantisipasi ancaman narkoba karena saat ini bahaya narkoba sudah sangat membahayakan bangsa.
Selain itu, sekarang ini muncul lagi ancaman intoleransi dan untuk menangkal semua itu, peranan ASN bersama rakyat harus bersatu untuk melawannya, jangan hanya berharap dengan pemerintah.
"Bahaya kelompok radikal menjadi perhatian kita, karena ada rakyat Kalbar yang ikut bergabung dengan kelompok ISIS, sasaran kelompok ini ke masyarakat pedesaan, di mana tingkat pendikannya rendah, sehingga mudah dicuci otaknya," katanya.
Selain itu, masalah penyebaran berita bohong juga tengah gencar terjadi di masyarakat, belum lagi masalah kejahatan dunia maya yang terus berkembang dengan kemajuan teknologi informasi yang tumbuh pesat belakangan ini.
"Jangan sampai anak-anak di bawah umur mulai koleksi gambar-gambar yang tidak senonoh yang merusak mental mereka. Sehingga Pemerintah juga harus berpikir dalam Musrenbang ini bagaimana mengatasi intoleransi, penyalahgunaan narkoba, kejahatan `cyber`, melalui keluarga, apakah harus kerjasama dengan PKK," tuturnya.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Kalbar Frederika Cornelis menambahkan PKK mempunyai 10 program kerja yang bisa dikerjasamakan, di antaranya ada empat pokja yang ada keterkaitan dengan SKPD.
Pada pokja 1 yang membidangi masalah penghayatan Pancasila, bisa dikerjasamakan dalam bidang penyuluhan seperti masalah narkoba dengan Dinas Kesehatan, Pertanian dan Dinas Pendidikan.
"PKK bisa membantu Kepala SKPD, karena PKK merupakan Mitra kerja Pemerintah. Jangan takut untuk kerjasama PKK, bukan anggarannya yang diserahkan secara bulat bulat kepada PKK, tetapi kegiatannya dan SPJ tetap dikerjakan SKPD yang bersangkutan," kata Frederika.
(KR-RDO/A043)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Hari ini, pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar peyusunan Musrenbang 2018. Saya harapkan bisa menyisipkan program pembangunan mental masyarakat, agar masyarakat kabupaten ini memiliki mental yang kuat dalam membangun kabupaten ini lebih baik," kata Cornelis di Ketapang, Kamis.
Dia mengatakan Musrenbang merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah daerah dan itu sudah diatur dalam undang-undang, di mana dari Musrenbang tersebut, pemerintah daerah merencanakan program pembangunan pada tahun berikutnya.
"Yang perlu diperhatikan, dalam menyusuan rencana pembangunan tidak boleh membuat anggaran defisit. Kalau sampai anggaran defisit, saya tidak mau tanda tangan hasilnya," tuturnya.
Cornelis menyarankan agar perumusan hasil Musrembang dapat disesuaikan dengan keuangan daerah dan ditentukan skala prioritasnya.
"Jangan hanya memikirkan fisik secara ekonomi. Tetapi harus dianggarkan pula dalam membangun nonfisik atau mental," katanya.
Menurutnya, perlunya muatan unsur pembangunan mental karena saat ini telah terjadi intoleransi di negeri ini. Hal itu ditandai dengan aparatur dan aparat tidak berjalan sesuai fungsinya.
"Kepada Anggota Dewan yang terhormat, saya minta ketika anda melakukan Reses ke daerah dan menghadiri Musrenbang Kecamatan, di situlah mulai mengawal, sampailah ke Kabupaten atau Provinsi dan seturusnya sampai ke tingkat APBD, sehingga kita bisa menentukan yang mana prioritas," kata Cornelis.
Dirinya juga mengingatkan serta untuk menjadi perhatian bersama adalah mengantisipasi ancaman narkoba karena saat ini bahaya narkoba sudah sangat membahayakan bangsa.
Selain itu, sekarang ini muncul lagi ancaman intoleransi dan untuk menangkal semua itu, peranan ASN bersama rakyat harus bersatu untuk melawannya, jangan hanya berharap dengan pemerintah.
"Bahaya kelompok radikal menjadi perhatian kita, karena ada rakyat Kalbar yang ikut bergabung dengan kelompok ISIS, sasaran kelompok ini ke masyarakat pedesaan, di mana tingkat pendikannya rendah, sehingga mudah dicuci otaknya," katanya.
Selain itu, masalah penyebaran berita bohong juga tengah gencar terjadi di masyarakat, belum lagi masalah kejahatan dunia maya yang terus berkembang dengan kemajuan teknologi informasi yang tumbuh pesat belakangan ini.
"Jangan sampai anak-anak di bawah umur mulai koleksi gambar-gambar yang tidak senonoh yang merusak mental mereka. Sehingga Pemerintah juga harus berpikir dalam Musrenbang ini bagaimana mengatasi intoleransi, penyalahgunaan narkoba, kejahatan `cyber`, melalui keluarga, apakah harus kerjasama dengan PKK," tuturnya.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Kalbar Frederika Cornelis menambahkan PKK mempunyai 10 program kerja yang bisa dikerjasamakan, di antaranya ada empat pokja yang ada keterkaitan dengan SKPD.
Pada pokja 1 yang membidangi masalah penghayatan Pancasila, bisa dikerjasamakan dalam bidang penyuluhan seperti masalah narkoba dengan Dinas Kesehatan, Pertanian dan Dinas Pendidikan.
"PKK bisa membantu Kepala SKPD, karena PKK merupakan Mitra kerja Pemerintah. Jangan takut untuk kerjasama PKK, bukan anggarannya yang diserahkan secara bulat bulat kepada PKK, tetapi kegiatannya dan SPJ tetap dikerjakan SKPD yang bersangkutan," kata Frederika.
(KR-RDO/A043)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017