Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, disarankan bentuk perusahaan daerah (perusda) guna atasi harga gabah yang anjlok.
Dengan adanya perusda itu, anggota DPRD Kabupaten Sambas Ivandri di Sambas, Senin, akan dapat menampung hasil panen petani.
"Dengan demikian, harga padi yang dijual oleh petani dapat dijamin harganya tidak anjlok seperti saat ini," kata Ivandri ketika memberi solusi terkait dengan sejumlah keluhan petani yang harga hasil panennya anjlok.
Ivandri menegaskan bahwa perusda itu juga dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk memasarkan gabah dan beras.
Dengan demikian, lanjut dia, ada jaminan kepada petani di Kabupaten Sambas untuk memasarkan beras atau komoditas pertanian lainnya di daerah setempat.
"Seperti sekarang kita tidak memiliki perusda. Selama ini hanya mengharapkan Bulog untuk membeli padi dari petani. Gabah tidak dijamin harganya karena masih dibeli oleh pengumpul padi di kampung," katanya.
Selain pemerintah mendirikan perusda, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Ivandri bisa juga bekerja sama dengan pihak swasta, dalam membeli padi dari petani.
Menurut dia, BUMDes dapat juga melakukan kontrak dengan pihak ketiga. Hal ini tentu dengan perjanjian yang jelas serta mempunyai kekuatan hukum. Bahkan, BUMDes bisa juga membuat produk beras dengan merek masing-masing sehingga dapat menampung hasil panen padi milik petani.
Ia menambahkan bahwa perusda maupun BUMDes harus di kelola dengan manajemen yang profesional. Dengan harapan bisa mandiri serta bisa menampung hasil panen petani.
"Namun, jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi ajang sapi perah atau permainan oleh oknum pemerintahan," katanya.
Jasmani, warga Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, menilai harga harga gabah di Sambas saat ini masih jauh dari harapan petani.
Setiap kilogram padi hasil panen, dibeli dengan harga Rp3.800,00 hingga Rp3.900,00. Jika dibandingkan dengan harga pada musim panen lalu, jauh berbeda.
Pada musim panen lalu, kata Jasmani, pengumpul masih mau membeli padi Rp4.200,00/kg.
"Sekarang menurun drastis, jelas merugi kalau dijual dengan harga tersebut, lebih baik disimpan saja dahulu," katanya.
Ia berharap pemerintah membantu petani. Setidaknya, pemerintah membantu petani dengan bantuan pupuk lantaran pihaknya menjual padi salah satunya untuk membeli pupuk.
"Bantuan itulah yang kami harapkan dari pemerintah," katanya.
(U.KR-DDI/D007)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Dengan adanya perusda itu, anggota DPRD Kabupaten Sambas Ivandri di Sambas, Senin, akan dapat menampung hasil panen petani.
"Dengan demikian, harga padi yang dijual oleh petani dapat dijamin harganya tidak anjlok seperti saat ini," kata Ivandri ketika memberi solusi terkait dengan sejumlah keluhan petani yang harga hasil panennya anjlok.
Ivandri menegaskan bahwa perusda itu juga dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk memasarkan gabah dan beras.
Dengan demikian, lanjut dia, ada jaminan kepada petani di Kabupaten Sambas untuk memasarkan beras atau komoditas pertanian lainnya di daerah setempat.
"Seperti sekarang kita tidak memiliki perusda. Selama ini hanya mengharapkan Bulog untuk membeli padi dari petani. Gabah tidak dijamin harganya karena masih dibeli oleh pengumpul padi di kampung," katanya.
Selain pemerintah mendirikan perusda, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Ivandri bisa juga bekerja sama dengan pihak swasta, dalam membeli padi dari petani.
Menurut dia, BUMDes dapat juga melakukan kontrak dengan pihak ketiga. Hal ini tentu dengan perjanjian yang jelas serta mempunyai kekuatan hukum. Bahkan, BUMDes bisa juga membuat produk beras dengan merek masing-masing sehingga dapat menampung hasil panen padi milik petani.
Ia menambahkan bahwa perusda maupun BUMDes harus di kelola dengan manajemen yang profesional. Dengan harapan bisa mandiri serta bisa menampung hasil panen petani.
"Namun, jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi ajang sapi perah atau permainan oleh oknum pemerintahan," katanya.
Jasmani, warga Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, menilai harga harga gabah di Sambas saat ini masih jauh dari harapan petani.
Setiap kilogram padi hasil panen, dibeli dengan harga Rp3.800,00 hingga Rp3.900,00. Jika dibandingkan dengan harga pada musim panen lalu, jauh berbeda.
Pada musim panen lalu, kata Jasmani, pengumpul masih mau membeli padi Rp4.200,00/kg.
"Sekarang menurun drastis, jelas merugi kalau dijual dengan harga tersebut, lebih baik disimpan saja dahulu," katanya.
Ia berharap pemerintah membantu petani. Setidaknya, pemerintah membantu petani dengan bantuan pupuk lantaran pihaknya menjual padi salah satunya untuk membeli pupuk.
"Bantuan itulah yang kami harapkan dari pemerintah," katanya.
(U.KR-DDI/D007)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017