Pontianak (Antara Kalbar) - Perusahaan Listrik Negara Wilayah Kalimantan Barat, bersama instansi terkait, Rabu, menggelar diskusi tentang kelistrikan di provinsi itu.
"Dengan digelarnya diskusi ini, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan pelayanan," kata General Manager PLN Wilayah Kalbar, Bima Putrajaya di Pontianak, Selasa.
Ia mengatakan, MSF (multi stakeholder forum) yang digelar oleh PT PLN (Persero) Wilayah Kalbar dan PT PLN Unit Induk Pembangunan Kalbar merupakan wadah strategis dalam membangun sinergi dengan seluruh stakeholder untuk percepatan eksekusi rencana-rencana pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan listrik dengan kualitas layanan maksimal.
"Kami berharap peserta diskusi untuk memberikan umpan balik berupa empat penilaian, seperti kelebihan, kelemahan, saran, dan harapan terhadap kinerja PLN," katanya.
Selain itu, dia mengharapkan partisipasi aktif para stakeholder untuk untuk ikut menerapkan dan mengawal program PLN yang berintegritas.
Hadirkan sebagai pembicara dalam kegiatan itu yakni, Polda Kalbar, Kejaksaan Tinggi Kalbar dan Transparancy International Indonesia yang memberikan paparan terkait pelaksanaan layanan publik yang berintegritas.
Sementara itu, Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar KalbarKombes (Pol) Suyata menyatakan, menekankan bahwa praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga perlu adanya upaya pemberantasan secara tegas dan terpadu.
Koordinator Kejati Kalbar, Agus Suroto menyatakan, dalam memberantas korupsi di tanah air, pemerintah mencanangkan program yang terdiri dari tiga tahap.
"Tahap tersebut yakni secara preventif melalui kegiatan seminar dan diskusi. Kemudian melalui pencegahan oleh tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D), dan penindakan pidana," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Transparency International Indonesia, Hani Yulianto menyatakan dukungan dalam pelaksanaan program kelistrikan.
"PLN milik kita semua, forum ini sangat positif demi terciptanya sinergi antara PLN dengan stakeholder untuk memberikan pelayanan publik yang berintegritas. Jangan sampai oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab semakin bertambah," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Dengan digelarnya diskusi ini, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan pelayanan," kata General Manager PLN Wilayah Kalbar, Bima Putrajaya di Pontianak, Selasa.
Ia mengatakan, MSF (multi stakeholder forum) yang digelar oleh PT PLN (Persero) Wilayah Kalbar dan PT PLN Unit Induk Pembangunan Kalbar merupakan wadah strategis dalam membangun sinergi dengan seluruh stakeholder untuk percepatan eksekusi rencana-rencana pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan listrik dengan kualitas layanan maksimal.
"Kami berharap peserta diskusi untuk memberikan umpan balik berupa empat penilaian, seperti kelebihan, kelemahan, saran, dan harapan terhadap kinerja PLN," katanya.
Selain itu, dia mengharapkan partisipasi aktif para stakeholder untuk untuk ikut menerapkan dan mengawal program PLN yang berintegritas.
Hadirkan sebagai pembicara dalam kegiatan itu yakni, Polda Kalbar, Kejaksaan Tinggi Kalbar dan Transparancy International Indonesia yang memberikan paparan terkait pelaksanaan layanan publik yang berintegritas.
Sementara itu, Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar KalbarKombes (Pol) Suyata menyatakan, menekankan bahwa praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga perlu adanya upaya pemberantasan secara tegas dan terpadu.
Koordinator Kejati Kalbar, Agus Suroto menyatakan, dalam memberantas korupsi di tanah air, pemerintah mencanangkan program yang terdiri dari tiga tahap.
"Tahap tersebut yakni secara preventif melalui kegiatan seminar dan diskusi. Kemudian melalui pencegahan oleh tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D), dan penindakan pidana," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Transparency International Indonesia, Hani Yulianto menyatakan dukungan dalam pelaksanaan program kelistrikan.
"PLN milik kita semua, forum ini sangat positif demi terciptanya sinergi antara PLN dengan stakeholder untuk memberikan pelayanan publik yang berintegritas. Jangan sampai oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab semakin bertambah," tuturnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017