Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Dinas Perhubungan Singkawang, Sumastro mengharapkan pemerintah pusat dapat segera melakukan pengerukan Sungai Kuala kota setempat yang menjadi kewenangan Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) pusat.
"Mengingat di situ merupakan kawasan pelabuhan nasional, sehingga pengerukannya merupakan kewenangan Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) pusat," kata Sumastro, Sabtu.
Dia mengakui, jika kondisi sungai Kuala saat ini sudah mengalami pendangkalan. Sehingga harus menunggu air pasang untuk memudahkan kapal motor nelayan masuk.
Berbeda dengan pelabuhan Sedau, terang Sumastro, itu merupakan kewenangan Pemkot Singkawang. Kalaupun memang harus dilakukan pengerukan, tentunya harus diawali dengan kajian.
"Kajiannya sudah dilakukan, hanya saja untuk anggaran pengerukan sangat terbatas mengingat biaya yang diperlukan sebesar Rp18 miliar," ujarnya.
Karena, bukan hanya sebatas mengeruk saja, tapi juga ada instrumen lainnya untuk mengendalikan peningkatan lumpur setiap hari.
"Jangan sampai hari ini dilakukan pengerukan, dua hari kemudian lumpur datang lagi. Itu sama saja mubazir," ujarnya.
Oleh karena itu, pengkajiannya perlu ada takeover. Karena pengerukannya tidak hanya dilakukan di depan dermaga saja, tapi juga di alur pelayarannya guna membendung arah lumpur dari Pemangkat (perairan dari sebelah kanan).
"Kajiannya kita sudah ada, cuma untuk realisasinya kita masih terhambat dengan anggaran mengingat biaya yang diperlukan cukup banyak," ungkapnya.
Salah satu pengurus Koperasi Perikanan Bahari Singkawang, Deni Hadrian mengatakan, jika sungai Kuala saat ini sudah mengalami pendangkalan. Sehingga kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan bagi nelayan untuk merapat.
Untuk itu, dia meminta kepada Pemkot Singkawang supaya dapat melakukan pengerukan sungai Kuala kembali.
"Dulu memang pernah di keruk sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Sekarang sudah dangkal lagi, sehingga menyulitkan kapal motor untuk merapat dari muara," katanya.
Deni menyebutkan, bahwa sekitar 6 bulan yang lalu ada tim dari Provinsi yang datang melakukan survey di sungai sekitar TPI Kuala.
"Informasinya sih mau membangun steiger dan pengerukan, tapi sampai sekarang belum ada. Mudah-mudahan cepat dilakukan pengerukan, karena dangkalnya sudah semakin tinggi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Mengingat di situ merupakan kawasan pelabuhan nasional, sehingga pengerukannya merupakan kewenangan Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) pusat," kata Sumastro, Sabtu.
Dia mengakui, jika kondisi sungai Kuala saat ini sudah mengalami pendangkalan. Sehingga harus menunggu air pasang untuk memudahkan kapal motor nelayan masuk.
Berbeda dengan pelabuhan Sedau, terang Sumastro, itu merupakan kewenangan Pemkot Singkawang. Kalaupun memang harus dilakukan pengerukan, tentunya harus diawali dengan kajian.
"Kajiannya sudah dilakukan, hanya saja untuk anggaran pengerukan sangat terbatas mengingat biaya yang diperlukan sebesar Rp18 miliar," ujarnya.
Karena, bukan hanya sebatas mengeruk saja, tapi juga ada instrumen lainnya untuk mengendalikan peningkatan lumpur setiap hari.
"Jangan sampai hari ini dilakukan pengerukan, dua hari kemudian lumpur datang lagi. Itu sama saja mubazir," ujarnya.
Oleh karena itu, pengkajiannya perlu ada takeover. Karena pengerukannya tidak hanya dilakukan di depan dermaga saja, tapi juga di alur pelayarannya guna membendung arah lumpur dari Pemangkat (perairan dari sebelah kanan).
"Kajiannya kita sudah ada, cuma untuk realisasinya kita masih terhambat dengan anggaran mengingat biaya yang diperlukan cukup banyak," ungkapnya.
Salah satu pengurus Koperasi Perikanan Bahari Singkawang, Deni Hadrian mengatakan, jika sungai Kuala saat ini sudah mengalami pendangkalan. Sehingga kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan bagi nelayan untuk merapat.
Untuk itu, dia meminta kepada Pemkot Singkawang supaya dapat melakukan pengerukan sungai Kuala kembali.
"Dulu memang pernah di keruk sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Sekarang sudah dangkal lagi, sehingga menyulitkan kapal motor untuk merapat dari muara," katanya.
Deni menyebutkan, bahwa sekitar 6 bulan yang lalu ada tim dari Provinsi yang datang melakukan survey di sungai sekitar TPI Kuala.
"Informasinya sih mau membangun steiger dan pengerukan, tapi sampai sekarang belum ada. Mudah-mudahan cepat dilakukan pengerukan, karena dangkalnya sudah semakin tinggi," ujarnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017