Sintang (Antara Kalbar) - Anggota Komisi C DPRD Sintang Tuah Mangasih meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi tegas pada 26 guru garis depan (GGD) yang mengundurkan diri saat akan ditempatkan di Kabupaten Sintang.
"Program GGD ini harus dievaluasi dan berikan sanksi tegas bagi mereka yang mengundurkan diri ketika hendak ditugaskan di daerah," pinta Tuah di Sintang, Kamis.
Dikatakan Tuah, pihaknya dari awal telah mengkhawatirkan bahwa akan banyak GGD yang tidak betah ditempatkan di perbatasan Sintang Malaysia, jika bukan berasal dari putra daerah.
"Sekarang terbukti baru mau penempatan sudah banyak yang mengundurkan diri, apalagi nanti sudah penempatan pasti tidak akan betah," jelas Tuah.
Menurut Tuah, sebenarnya banyak putra daerah yang mau menjadi guru garis depan. Namun tidak punya peluang untuk diterima, untuk itu program rekrutmen GGD ini perlu dievaluasi.
Dirinya mendesak pemerintah pusat mendengarkan suara dari daerah dan menjadikan kasus pengunduran diri 26 orang GGD ini sebagai pembelajaran pemerintah pusat yang terkesan memaksakan programnya tapi tidak melihat situasi di lapangan.
Bahkan Tuah meminta pemerintah pusat memberi sanksi yang tegas pada para GGD yang mengundurkan diri. Sebab negara telah dirugikan. Para GGD harus mengembalikan uang negara yang sudah dikeluarkan untuk melatih mereka.
Ia sangat menyayangkan alasan yang disampaikan para GGD yang mengundurkan diri ini. Ada yang beralasan tidak bisa pisah dengan istri atau suaminya.
"Harusnya memang program GGD ini diperuntukkan bagi yang masih lajang," kata Tuah.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Palentinus mengatakan sampai 19 Juli kemarin sudah ada 26 orang GGD yang mengundurkan diri.
Dikatakan Palentinus, pengunduran diri para GGD ini disaat mereka tinggal menunggu turun SK CPNS dan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Dijelaskan Palentinus, sebanyak 26 orang GGD merupakan warga pendatang yang berasal dari luar Kabupaten Sintang, seperti dari Pulau Jawa dan Sumatera.
"Pengunduran diri disebabkan oleh berbagai alasan pertimbangan," katanya.
Dikatakan Palentinus, dari total 297 guru program GGD, mayoritas berasal dari luar Kalbar, hanya ada satu orang GGD asli Sintang yang lulus.
" Dari 19 orang putra daerah Sintang hanya satu orang saja yang lulus Tes Kompetensi Dasar Online," kata Palentinus.
(T.KR-TFT/T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Program GGD ini harus dievaluasi dan berikan sanksi tegas bagi mereka yang mengundurkan diri ketika hendak ditugaskan di daerah," pinta Tuah di Sintang, Kamis.
Dikatakan Tuah, pihaknya dari awal telah mengkhawatirkan bahwa akan banyak GGD yang tidak betah ditempatkan di perbatasan Sintang Malaysia, jika bukan berasal dari putra daerah.
"Sekarang terbukti baru mau penempatan sudah banyak yang mengundurkan diri, apalagi nanti sudah penempatan pasti tidak akan betah," jelas Tuah.
Menurut Tuah, sebenarnya banyak putra daerah yang mau menjadi guru garis depan. Namun tidak punya peluang untuk diterima, untuk itu program rekrutmen GGD ini perlu dievaluasi.
Dirinya mendesak pemerintah pusat mendengarkan suara dari daerah dan menjadikan kasus pengunduran diri 26 orang GGD ini sebagai pembelajaran pemerintah pusat yang terkesan memaksakan programnya tapi tidak melihat situasi di lapangan.
Bahkan Tuah meminta pemerintah pusat memberi sanksi yang tegas pada para GGD yang mengundurkan diri. Sebab negara telah dirugikan. Para GGD harus mengembalikan uang negara yang sudah dikeluarkan untuk melatih mereka.
Ia sangat menyayangkan alasan yang disampaikan para GGD yang mengundurkan diri ini. Ada yang beralasan tidak bisa pisah dengan istri atau suaminya.
"Harusnya memang program GGD ini diperuntukkan bagi yang masih lajang," kata Tuah.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Palentinus mengatakan sampai 19 Juli kemarin sudah ada 26 orang GGD yang mengundurkan diri.
Dikatakan Palentinus, pengunduran diri para GGD ini disaat mereka tinggal menunggu turun SK CPNS dan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Dijelaskan Palentinus, sebanyak 26 orang GGD merupakan warga pendatang yang berasal dari luar Kabupaten Sintang, seperti dari Pulau Jawa dan Sumatera.
"Pengunduran diri disebabkan oleh berbagai alasan pertimbangan," katanya.
Dikatakan Palentinus, dari total 297 guru program GGD, mayoritas berasal dari luar Kalbar, hanya ada satu orang GGD asli Sintang yang lulus.
" Dari 19 orang putra daerah Sintang hanya satu orang saja yang lulus Tes Kompetensi Dasar Online," kata Palentinus.
(T.KR-TFT/T011)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017