Sukadana (Antara Kalbar) - Komisi II DPRD Kabupaten Kayong Utara akan segera meninjau sejumlah lokasi pembangunan jalan di kabupaten itu untuk memastikan keakuratan data pascabanyaknya permasalahan infrastruktur jalan.
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi II, H Alhusaini usai memimpin audensi warga Batu Barat yang mempermasalahan status pembangunan badan jalan usulan jalan strategis nasional..
Dikatakannya, permasalahan di beberapa kecamatan di Kayong Utara terkait infrastruktur jalan yang masuk ke DPRD perlu ditindaklanjuti dengan peninjauan ke lokasi.
Menurut dia, itu sebagai salah satu amanat undang-udang terkait peran DPRD sebagai fungsi kontrol atau pengawasan pelaksanaan roda pemerintahan di Kayong Utara.
Seperti yang terjadi di Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir terjadi perbedaan persepsi antara pengalihan jalan usulan strategis nasional dengan pembangunan jalan baru yang menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Hal tersebut tidak cukup ditinjau diatas kertas dan mendengarkan penjelasan dari beberapa pihak, namun lebih dari itu, sebagai langkah tepatnya kita akan menjadwalkan turun ke lokasi," kata Alhusaini.
Dijelaskannya, tidak hanya di Kecamatan Simpang Hilir, peninjauan lokasi juga akan dilakukan di beberapa lokasi lain yang merupakan implementasi hasil reses serta informasi masyarakat yang masuk ke meja anggota DPRD sekaligus audensi dari masyarakat, seperti jalan Telok Batang – Tanjung Satai, Jalan Telok Batang dan beberapa lokasi lain.
"Kita tidak akan turun sendiri, kita akan undang untuk turun bersama sama dengan pihak terkait, sehingga dapat gambaran jelas bagaimana status, data serta progress saat ini, sehingga akan diperoleh data yang lebih akurat setelah peninjauan, sehingga tidak ada kesalahan dalam mengambil keputusan," imbuhnya.
Komisi II DPRD Kabupaten Kayong Utara yang salah satu tupoksinya membidangi infrastruktur ini menyampaikan, dalam pembangunan infrastruktur sering terjadi tarik ulur. Dimana adanya unsur kepentingan antara masyarakat dan pemerintah, yang keduanya terkadang memiliki sudut padang yang berbeda dalam menafsirkan sehinga sering muncul pertentangan diantara keduanya yang sejatinya bermula tidak adanya sosialisasi serta penyamaan pendapat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi II, H Alhusaini usai memimpin audensi warga Batu Barat yang mempermasalahan status pembangunan badan jalan usulan jalan strategis nasional..
Dikatakannya, permasalahan di beberapa kecamatan di Kayong Utara terkait infrastruktur jalan yang masuk ke DPRD perlu ditindaklanjuti dengan peninjauan ke lokasi.
Menurut dia, itu sebagai salah satu amanat undang-udang terkait peran DPRD sebagai fungsi kontrol atau pengawasan pelaksanaan roda pemerintahan di Kayong Utara.
Seperti yang terjadi di Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir terjadi perbedaan persepsi antara pengalihan jalan usulan strategis nasional dengan pembangunan jalan baru yang menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Hal tersebut tidak cukup ditinjau diatas kertas dan mendengarkan penjelasan dari beberapa pihak, namun lebih dari itu, sebagai langkah tepatnya kita akan menjadwalkan turun ke lokasi," kata Alhusaini.
Dijelaskannya, tidak hanya di Kecamatan Simpang Hilir, peninjauan lokasi juga akan dilakukan di beberapa lokasi lain yang merupakan implementasi hasil reses serta informasi masyarakat yang masuk ke meja anggota DPRD sekaligus audensi dari masyarakat, seperti jalan Telok Batang – Tanjung Satai, Jalan Telok Batang dan beberapa lokasi lain.
"Kita tidak akan turun sendiri, kita akan undang untuk turun bersama sama dengan pihak terkait, sehingga dapat gambaran jelas bagaimana status, data serta progress saat ini, sehingga akan diperoleh data yang lebih akurat setelah peninjauan, sehingga tidak ada kesalahan dalam mengambil keputusan," imbuhnya.
Komisi II DPRD Kabupaten Kayong Utara yang salah satu tupoksinya membidangi infrastruktur ini menyampaikan, dalam pembangunan infrastruktur sering terjadi tarik ulur. Dimana adanya unsur kepentingan antara masyarakat dan pemerintah, yang keduanya terkadang memiliki sudut padang yang berbeda dalam menafsirkan sehinga sering muncul pertentangan diantara keduanya yang sejatinya bermula tidak adanya sosialisasi serta penyamaan pendapat.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017