Pontianak (Antara Kalbar) - Warga kawasan Sungai Jelai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat korban banjir bandang, Rabu (30/8) lalu, memerlukan bantuan untuk membangun rumah yang rusak karena diterjang banjir.
"Informasi dari lapangan, untuk sembako mencukupi, masyarakat saat ini membutuhkan bantuan untuk membangun kembali rumah-rumah mereka yang rusak karena diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu," kata Direktur Dayakologi Kalbar Benyamin Efraim, di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan, pemerintah maupun pihak perusahaan harus bertanggungjawab atas musibah atau bencana ekologis di Tanjung Jelai tersebut.
"Perusahaan dan pemerintah harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut hingga saat ini belum ada. Pemkab Ketapang hingga saat ini hanya sekadar melihat bencana tersebut sebagai bencana biasa," katanya.
Padahal, sejak puluhan tahun ini belum pernah terjadi banjir bandang di kawasan itu. "Banjir bandang di Sungai Jelai ini baru pertama kali terjadi, padahal waktu itu hujan tidak terlalu lebat, tetapi banjir tiba-tiba terjadi, sehingga menghanyutkan tujuh rumah, dan enam rumah rusak berat," katanya setelah dirinya turun langsung ke lapangan.
Menurut informasi di lapangan, banjir bandang tersebut terjadi di hulu Sungai Jelai yang sewaktu kejadian setinggi dada manusia, tetapi sorenya sudah tidak ada lagi banjir karena turun ke hilir sungai.
Benyamin menambahkan, hal tersebut menandakan bahwa hutan penyangga yang selama ini terawat di hulu Sungai Jelai sudah rusak akibat perambahan, baik yang dilakukan oleh perusahaan HTI (hutan tanaman industri), perkebunan maupun pertambangan.
"Bencana ekologis sudah terjadi dan akan terus mengancam masyarakat sekitar, tetapi hingga kini perusakan hutan dan tanah terus berlangsung, sehingga harus ada pertanggungjawaban dari yang telah merusak dan dari negara," katanya pula.
Ia menambahkan, eksploitasi hutan oleh PT WHP yang bergerak di bidang HTI di hulu Sungai Jelai sudah beroperasi dua hingga tahun.
"Mereka menanam pohon, namun yang menjadi masalah mereka membabat hutan selama ini menjadi hutan penyangga sehingga merusak lingkungan di kawasan hulu sungai, akibatnya terjadi banjir bandang yang membawa lumpur dan pasir beberapa waktu lalu," katanya pula.
(U.A057/B014)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Informasi dari lapangan, untuk sembako mencukupi, masyarakat saat ini membutuhkan bantuan untuk membangun kembali rumah-rumah mereka yang rusak karena diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu," kata Direktur Dayakologi Kalbar Benyamin Efraim, di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan, pemerintah maupun pihak perusahaan harus bertanggungjawab atas musibah atau bencana ekologis di Tanjung Jelai tersebut.
"Perusahaan dan pemerintah harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut hingga saat ini belum ada. Pemkab Ketapang hingga saat ini hanya sekadar melihat bencana tersebut sebagai bencana biasa," katanya.
Padahal, sejak puluhan tahun ini belum pernah terjadi banjir bandang di kawasan itu. "Banjir bandang di Sungai Jelai ini baru pertama kali terjadi, padahal waktu itu hujan tidak terlalu lebat, tetapi banjir tiba-tiba terjadi, sehingga menghanyutkan tujuh rumah, dan enam rumah rusak berat," katanya setelah dirinya turun langsung ke lapangan.
Menurut informasi di lapangan, banjir bandang tersebut terjadi di hulu Sungai Jelai yang sewaktu kejadian setinggi dada manusia, tetapi sorenya sudah tidak ada lagi banjir karena turun ke hilir sungai.
Benyamin menambahkan, hal tersebut menandakan bahwa hutan penyangga yang selama ini terawat di hulu Sungai Jelai sudah rusak akibat perambahan, baik yang dilakukan oleh perusahaan HTI (hutan tanaman industri), perkebunan maupun pertambangan.
"Bencana ekologis sudah terjadi dan akan terus mengancam masyarakat sekitar, tetapi hingga kini perusakan hutan dan tanah terus berlangsung, sehingga harus ada pertanggungjawaban dari yang telah merusak dan dari negara," katanya pula.
Ia menambahkan, eksploitasi hutan oleh PT WHP yang bergerak di bidang HTI di hulu Sungai Jelai sudah beroperasi dua hingga tahun.
"Mereka menanam pohon, namun yang menjadi masalah mereka membabat hutan selama ini menjadi hutan penyangga sehingga merusak lingkungan di kawasan hulu sungai, akibatnya terjadi banjir bandang yang membawa lumpur dan pasir beberapa waktu lalu," katanya pula.
(U.A057/B014)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017