Pontianak (Antara Kalbar) - Pengamat Energi, Ugan Gandar mengingatkan, agar pemerintah mewaspadai upaya perusahaan asing dan swasta yang akan merebut bisnis BBM avtur di Indonesia.
"Jika mereka incar bisnis avtur hanya di daerah `basah` dan menutup mata untuk bandara kecil seperti di Papua, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain, maka jelas pemerintah harus tegas menolak kehadiran mereka," kata Ugan Gandar dalam keterangan tertulisnya di Pontianak, Sabtu.
Ia menjelaskan, jika pemerintah membuka dan memberi kesempatan pada pihak asing atau swasta berbisnis avtur di negeri ini hanya pada bandara-bandara "basah" saja, maka pemerintah pun harusnya tidak melarang BUMN Pertamina ketika menghentikan bisnis dan penyaluran avtur di bandara-bandara kecil di seluruh negeri ini.
Penyediaan dan penyaluran avtur di negeri ini oleh BUMN, harusnya dipahami sebagai kedaulatan bangsa atas Migas dan bukannya sebagai bisnis semata.
Jika dinilai bahwa harga jual avtur oleh BUMN Indonesia lebih mahal dari harga jual di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, ini harusnya dipahami bahwa ada faktor-faktor penyebab yang berbeda antara Indonesia dengan negara negara tersebut, misalnya luas wilayah yang ada yang berpengaruh terhadap ongkos angkut, katanya.
"Adanya beban PPn yang masuk dalam harga jual dan faktor-faktor lainnya yang membuat harga avtur BUMN lebih tinggi dari harga di negara tersebut," ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan harus tegas bersikap dengan menunjukkan keberpihakan dan dukungan penuh terhadap perusahaan milik negara, misalnya dengan mensyaratkan jika pihak asing atau swasta ingin berbisnis avtur di Indonesia maka mereka, misalnya juga diharuskan membangun kilang untuk mengolah avtur di Indonesia dan membeli minyak mentahnya dari Indonesia pula.
"Kemudian pemerintah harusnya pula mensyaratkan pihak asing atau swasta juga wajib menyediakan avtur di seluruh bandara yang ada di Indonesia bukan hanya bandara-bandara basah saja, seperti diJakarta, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Manado, Balikpapan, dan Batam," ujarnya.
Penyediaan dan penyaluran avtur, bahan bakar untuk pesawat udara di negeri ini selama ini, dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), yang selama ini penyaluran avtur lebih karena menjalankan misi pemerintah ketimbang mengejar keuntungan.
Hal tersebut, menurut dia terbukti dengan perannya menyediakan avtur di bandara perintis dan bandara-bandara kecil di daerah terpencil dan terluar yang secara bisnis ini sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan yang profit oriented.
Sehingga, kalau memberi dan mendukung perusahaan asing atau swasta untuk berbisnis avtur khususnya di bandara-bandara besar atau bandara "basah" sama saja dengan "mengkerdilkan" BUMN milik bangsa, Pertamina, katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Jika mereka incar bisnis avtur hanya di daerah `basah` dan menutup mata untuk bandara kecil seperti di Papua, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain, maka jelas pemerintah harus tegas menolak kehadiran mereka," kata Ugan Gandar dalam keterangan tertulisnya di Pontianak, Sabtu.
Ia menjelaskan, jika pemerintah membuka dan memberi kesempatan pada pihak asing atau swasta berbisnis avtur di negeri ini hanya pada bandara-bandara "basah" saja, maka pemerintah pun harusnya tidak melarang BUMN Pertamina ketika menghentikan bisnis dan penyaluran avtur di bandara-bandara kecil di seluruh negeri ini.
Penyediaan dan penyaluran avtur di negeri ini oleh BUMN, harusnya dipahami sebagai kedaulatan bangsa atas Migas dan bukannya sebagai bisnis semata.
Jika dinilai bahwa harga jual avtur oleh BUMN Indonesia lebih mahal dari harga jual di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, ini harusnya dipahami bahwa ada faktor-faktor penyebab yang berbeda antara Indonesia dengan negara negara tersebut, misalnya luas wilayah yang ada yang berpengaruh terhadap ongkos angkut, katanya.
"Adanya beban PPn yang masuk dalam harga jual dan faktor-faktor lainnya yang membuat harga avtur BUMN lebih tinggi dari harga di negara tersebut," ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan harus tegas bersikap dengan menunjukkan keberpihakan dan dukungan penuh terhadap perusahaan milik negara, misalnya dengan mensyaratkan jika pihak asing atau swasta ingin berbisnis avtur di Indonesia maka mereka, misalnya juga diharuskan membangun kilang untuk mengolah avtur di Indonesia dan membeli minyak mentahnya dari Indonesia pula.
"Kemudian pemerintah harusnya pula mensyaratkan pihak asing atau swasta juga wajib menyediakan avtur di seluruh bandara yang ada di Indonesia bukan hanya bandara-bandara basah saja, seperti diJakarta, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Manado, Balikpapan, dan Batam," ujarnya.
Penyediaan dan penyaluran avtur, bahan bakar untuk pesawat udara di negeri ini selama ini, dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), yang selama ini penyaluran avtur lebih karena menjalankan misi pemerintah ketimbang mengejar keuntungan.
Hal tersebut, menurut dia terbukti dengan perannya menyediakan avtur di bandara perintis dan bandara-bandara kecil di daerah terpencil dan terluar yang secara bisnis ini sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan yang profit oriented.
Sehingga, kalau memberi dan mendukung perusahaan asing atau swasta untuk berbisnis avtur khususnya di bandara-bandara besar atau bandara "basah" sama saja dengan "mengkerdilkan" BUMN milik bangsa, Pertamina, katanya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017