Sukadana (Antara Kalbar) - Sekitar lima ribu peserta Jamkesmas di Kabupaten Kayong Utara belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari 48.000 yang terdaftar sebagai penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Data peserta Jamkesmas yang kemudian berubah menjadi kartu KIS databasenya dari BPS, sehingga pada saat kartu dicetak dipusat dan dikirim disini dulu itu tidak semua peserta menerima kartu," ujar Ririn Purwanti, Kasi Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3AMD) Kabupaten Kayong Utara di Sukadana.
Sehingga menurutnya, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dirinya sudah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah pusat dikarenakan sampai saat ini belum menerima KIS sebagai bukti kepesertaan.
"Setelah berubah menjadi KIS, ada penambahan kouta baru, tapi kouta lama dengan plus kuota peserta baru yang sudah menunggu artinya yang lima ribu juga sama saja tidak mendapatkan kartu," ujar dia.
Kasus lain terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini, kartu yang dikirim ke Kabupaten Kayong Utara banyak yang salah alamat, sehingga hematnya sangat merugikan negara yang harus membayar premi setiap bulan namun tidak ada orangnya.
"Ada kartunya tapi tidak ada orangnya, makanya sekarang banyak kartu yang dibalikkan ke kita, juga di desa banyak yang tidak ditemukan orang atas nama kartu yang dikirim dari pusat tersebut," katanya lagi.
Hal ini ungkapnya semakin diperparah dengan program jaminan kesehatan pemerintah daerah sendiri yang juga memiliki permasalahan yang sama.
"PBI daerahnya kita dulu sekali itu kita pakai data PJ UKM lama, di PJ UKM itu mereka hanya mendata nama tanpa NIK, sehingga kartu yang diterbitkan ini tidak ditemukan orangnya," ungkap dia.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah mengalami kerugian karena harus membayar setiap bulannya premi kepada BPJS. "Ada satu desa 500 kartu yang tidak ditemukan orangnya, belum lagi dari desa lainnya lagi, yang saat ini belum selesai kita verifikasi secara lengkap," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Data peserta Jamkesmas yang kemudian berubah menjadi kartu KIS databasenya dari BPS, sehingga pada saat kartu dicetak dipusat dan dikirim disini dulu itu tidak semua peserta menerima kartu," ujar Ririn Purwanti, Kasi Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3AMD) Kabupaten Kayong Utara di Sukadana.
Sehingga menurutnya, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dirinya sudah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah pusat dikarenakan sampai saat ini belum menerima KIS sebagai bukti kepesertaan.
"Setelah berubah menjadi KIS, ada penambahan kouta baru, tapi kouta lama dengan plus kuota peserta baru yang sudah menunggu artinya yang lima ribu juga sama saja tidak mendapatkan kartu," ujar dia.
Kasus lain terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini, kartu yang dikirim ke Kabupaten Kayong Utara banyak yang salah alamat, sehingga hematnya sangat merugikan negara yang harus membayar premi setiap bulan namun tidak ada orangnya.
"Ada kartunya tapi tidak ada orangnya, makanya sekarang banyak kartu yang dibalikkan ke kita, juga di desa banyak yang tidak ditemukan orang atas nama kartu yang dikirim dari pusat tersebut," katanya lagi.
Hal ini ungkapnya semakin diperparah dengan program jaminan kesehatan pemerintah daerah sendiri yang juga memiliki permasalahan yang sama.
"PBI daerahnya kita dulu sekali itu kita pakai data PJ UKM lama, di PJ UKM itu mereka hanya mendata nama tanpa NIK, sehingga kartu yang diterbitkan ini tidak ditemukan orangnya," ungkap dia.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah mengalami kerugian karena harus membayar setiap bulannya premi kepada BPJS. "Ada satu desa 500 kartu yang tidak ditemukan orangnya, belum lagi dari desa lainnya lagi, yang saat ini belum selesai kita verifikasi secara lengkap," jelasnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017