Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua KPU Kalimantan Barat Umi Rifdiyawati mengatakan pihaknya akan melakukan peluncuran tahapan pemilukada yang akan digelar tanggal 28 Oktober 2017.
"Kami akan menggelar peluncuran tahapan pemilukada serempak di provinsi ini. Ada enam gawai pesta demokrasi yang akan digelar, yakni di Kabupaten Sanggau, Kayong Utara, Mempawah, Kubu Raya, Kota Pontianak serta Provinsi Kalimantan Barat," kata Umi di Pontianak, Jumat.
Dia mengatakan, pada kegiatan tersebut, pihaknya akan mengundang Ketua KPU RI untuk hadir. Ia menambahkan tahapan yang berlangsung saat ini sedang pembentukan PPK dan PPS di kabupaten/kota.
Untuk PPK maka berisikan lima anggota di setiap kecamatan. "Sedangkan PPS beranggotakan tiga di setiap desa/kelurahan," tuturnya.
Umi menjelaskan tidak ada perbedaan antara honor yang diterima PPK/PPS yang di perkotaan maupun pedesaan. Namun, lanjut dia, perbedaan itu hanya pada kabupaten/kota yang menggelar pilkada serentak dan yang tidak.
"Di Kalbar ada lima kabupaten yang menggelar pilkada dan biaya honor itu ditanggung masing-masing daerah. Sedangkan di sembilan daerah lainnya ditanggung provinsi," tuturnya.
Tetap ada perbedaan karena beban dari tiap-tiap KPU di daerah, karena dalam pelaksanaan pilkada serentak itu, ada lima kabupaten/kota yang menggelar pilkada dan pilgub. Sedangkan yang sembilan hanya satu beban kerja, pilkada provinsi.
Ia menambahkan semua pihak punya peran untuk menyukseskan pilkada. Tanpa terkecuali juga dengan pers, sedangkan potensi konflik dalam pemilukada, menjadi peringatan awal untuk diantisipasi.
"Untuk itu, kami mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan pilkada 2018 mendatang," katanya.
(U.KR-RDO/B012)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Kami akan menggelar peluncuran tahapan pemilukada serempak di provinsi ini. Ada enam gawai pesta demokrasi yang akan digelar, yakni di Kabupaten Sanggau, Kayong Utara, Mempawah, Kubu Raya, Kota Pontianak serta Provinsi Kalimantan Barat," kata Umi di Pontianak, Jumat.
Dia mengatakan, pada kegiatan tersebut, pihaknya akan mengundang Ketua KPU RI untuk hadir. Ia menambahkan tahapan yang berlangsung saat ini sedang pembentukan PPK dan PPS di kabupaten/kota.
Untuk PPK maka berisikan lima anggota di setiap kecamatan. "Sedangkan PPS beranggotakan tiga di setiap desa/kelurahan," tuturnya.
Umi menjelaskan tidak ada perbedaan antara honor yang diterima PPK/PPS yang di perkotaan maupun pedesaan. Namun, lanjut dia, perbedaan itu hanya pada kabupaten/kota yang menggelar pilkada serentak dan yang tidak.
"Di Kalbar ada lima kabupaten yang menggelar pilkada dan biaya honor itu ditanggung masing-masing daerah. Sedangkan di sembilan daerah lainnya ditanggung provinsi," tuturnya.
Tetap ada perbedaan karena beban dari tiap-tiap KPU di daerah, karena dalam pelaksanaan pilkada serentak itu, ada lima kabupaten/kota yang menggelar pilkada dan pilgub. Sedangkan yang sembilan hanya satu beban kerja, pilkada provinsi.
Ia menambahkan semua pihak punya peran untuk menyukseskan pilkada. Tanpa terkecuali juga dengan pers, sedangkan potensi konflik dalam pemilukada, menjadi peringatan awal untuk diantisipasi.
"Untuk itu, kami mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan pilkada 2018 mendatang," katanya.
(U.KR-RDO/B012)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017