Putussibau (Antara Kalbar) - Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero mengatakan ketertinggalan ratusan desa di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat disebabkan berbagai faktor salah satunya wilayah yang begitu luas sehingga perlu ada solusi Kapuas Hulu harus dimekarkan.
"Pemerintah pusat juga sudah tahu Kapuas Hulu masuk daerah tertinggal dan itu tugas bersama, jika memang Kapuas Hulu ingin keluar dari ketertinggalan maka harus ada pemekaran kabupaten," kata Antonius ditemui di Putussibau, Kapuas Hulu, Senin.
Dikatakan Antonius, untuk membangun Kapuas Hulu yang begitu luas itu tidak gampang dengan anggaran terbatas, apalagi jika hanya mengandalkan APBD.
Ia menjelaskan dengan wilayah Kapuas Hulu yang luas pembangunan infrastruktur jalan dengan panjang seribu lebih persegi, sumber air bersih dan terkait penerangan listrik.
"Yang jelas pemerintah daerah terus berupaya untuk membangun Kapuas Hulu," kata Antonius.
Dirinya berharap semua pihak berperan dalam memajukan Kapuas Hulu, termasuk kehadiran NGO (LSM luar) yang memiliki peran turut serta membangun Kapuas Hulu karena Kapuas Hulu merupakan kabupaten konservasi.
"Selama ini NGO lebih ke pemberdayaan masyarakat, nah kita inginkan mereka juga melakukan pembangunan fisik dah harus sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kapuas Hulu," tegas Antonius.
Sementara itu berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kapuas Hulu, ada 278 desa dan empat kelurahan di wilayah Kapuas Hulu, namun terdapat 169 desa sangat tertinggal, 99 desa tertinggal, sembilan desa berkembang dan baru satu desa yang maju yaitu Desa Badau, Kecamatan Badau, Kapuas Hulu wilayah Kalimantan Barat.
(T.KR-TFT/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Pemerintah pusat juga sudah tahu Kapuas Hulu masuk daerah tertinggal dan itu tugas bersama, jika memang Kapuas Hulu ingin keluar dari ketertinggalan maka harus ada pemekaran kabupaten," kata Antonius ditemui di Putussibau, Kapuas Hulu, Senin.
Dikatakan Antonius, untuk membangun Kapuas Hulu yang begitu luas itu tidak gampang dengan anggaran terbatas, apalagi jika hanya mengandalkan APBD.
Ia menjelaskan dengan wilayah Kapuas Hulu yang luas pembangunan infrastruktur jalan dengan panjang seribu lebih persegi, sumber air bersih dan terkait penerangan listrik.
"Yang jelas pemerintah daerah terus berupaya untuk membangun Kapuas Hulu," kata Antonius.
Dirinya berharap semua pihak berperan dalam memajukan Kapuas Hulu, termasuk kehadiran NGO (LSM luar) yang memiliki peran turut serta membangun Kapuas Hulu karena Kapuas Hulu merupakan kabupaten konservasi.
"Selama ini NGO lebih ke pemberdayaan masyarakat, nah kita inginkan mereka juga melakukan pembangunan fisik dah harus sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kapuas Hulu," tegas Antonius.
Sementara itu berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kapuas Hulu, ada 278 desa dan empat kelurahan di wilayah Kapuas Hulu, namun terdapat 169 desa sangat tertinggal, 99 desa tertinggal, sembilan desa berkembang dan baru satu desa yang maju yaitu Desa Badau, Kecamatan Badau, Kapuas Hulu wilayah Kalimantan Barat.
(T.KR-TFT/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017