Pontianak (Antara Kalbar) - Angeline Fremaco terpilih sebagai Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kalimantan Barat dan siap untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik di provinsi itu.
"Karena sudah diberikan kepercayaan untuk menjadi Ketua DPD KPPI Kalbar, saya siap untuk mengibarkan bendera organisasi di seluruh Kalbar," kata Angeline di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, sebagai organisasi yang beranggotakan perempuan dari lintas parpol, dimana saat ini ada 12 parpol yang bergabung dalam organisasi ini.
"Organisasi ini memiliki keberagaman yang sangat unik, dimana setiap partai yang tergabung didalamnya terdapat empat sampai lima orang anggota parpol dari perempuan yang bergabung dalam organisasi ini," katanya.
Angeline berkomitmen untuk memberikan sosialisasi yang benar kepada kaum perempuan di Kalbar, agar nantinya semakin banyak perempuan yang terlibat dalam politik dan berkontribusi bagi pembangunan.
"Untuk itu, kami mengharapkan kerja sama yang baik dari pemerintah, karena kita ingin bersinergi dengan pemerintah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kita harus membuat perempuan yang ada di Kalbar ini agar lebih mengerti tentang politik, bahkan terlibat dalam politik, untuk memperjuangkan berbagai hak perempuan," tuturnya.
Ditempat yang sama, Ketua Umum KPPI Dwi Septiawati menyatakan, pelantikan ini bisa dijadikan momentum yang luar biasa karena KPPI merupakan organisasi lintas parpol yang memiliki visi untuk menjadi unsur perekat yang memberikan misi perdamaian, kesejukan dan kebersamaan bagi bangsa ini.
"Hadirnya KPPI di Kalbar diharapkan dapat memberikan kontribusi kehidupan demokrasi yang adil, mensejahterakan dan menenangkan bagi masyarakat. Untuk itu, semuanya harus berawal dari motivasi dan niat yang sungguh-sungguh dari setiap anggota KPPI, dimana diharapkan dapat menjadi simbol perekat dan perdamaian dalam berpolitik," katanya.
Pihaknya juga mengharapkan Kalbar bisa menjadi model bagi daerah lain yang menjunjung tinggi kebhinekaan, mengingat masyarakat Kalbar yang selama ini sangat multikultural, namun bisa hidup dengan damai.
"Saya rasa Kalbar bisa menjadi role model dari kebhinekaan bagi bangsa ini," tuturnya.
Dwi memaparkan, perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak politik, bukan suatu hal yang mudah diraih. Hal ini bukan hanya dilakukan baru-baru ini namun sudah dilakukan sejak dahulu kala, dimana perempuan juga banyak berperan dalam merebut kemerdekaan bangsa ini.
"Untuk itu, kedepan, kita ingin menjadi pelopor dalam kontribusi mewujudkan hak-hak politik bagi perempuan," katanya.
Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengharapkan keberadaan DPD KPPI di Kalbar dapat memberikan perubahan besar dalam perpolitikan di provinsi itu.
"Sejauh ini, keterwakilan perempuan dalam politik masih sangat minim. Hal utama yang menyebabkan hal itu karena masih banyak perempuan yang minder untuk berpolitik dan merasa masih dibawah kaum lelaki," katanya.
Untuk itu, dia berharap, agar ke depan, DPD KPPI Kalbar bisa memberikan pemahaman yang baik kepada kaum perempuan agar mau terlibat dalam politik, serta ikut serta dan berkontribusi dalam pembangunan daerah dan negaranya.
"Perempuan memang tidak bisa menolak kodratnya sebagai istri dan ibu, namun perempuan juga harus bisa berjuang untuk mengubah nasibya menjadi lebih baik dan berkontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa ini," kata Cornelis.
(U.KR-RDO/T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Karena sudah diberikan kepercayaan untuk menjadi Ketua DPD KPPI Kalbar, saya siap untuk mengibarkan bendera organisasi di seluruh Kalbar," kata Angeline di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, sebagai organisasi yang beranggotakan perempuan dari lintas parpol, dimana saat ini ada 12 parpol yang bergabung dalam organisasi ini.
"Organisasi ini memiliki keberagaman yang sangat unik, dimana setiap partai yang tergabung didalamnya terdapat empat sampai lima orang anggota parpol dari perempuan yang bergabung dalam organisasi ini," katanya.
Angeline berkomitmen untuk memberikan sosialisasi yang benar kepada kaum perempuan di Kalbar, agar nantinya semakin banyak perempuan yang terlibat dalam politik dan berkontribusi bagi pembangunan.
"Untuk itu, kami mengharapkan kerja sama yang baik dari pemerintah, karena kita ingin bersinergi dengan pemerintah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kita harus membuat perempuan yang ada di Kalbar ini agar lebih mengerti tentang politik, bahkan terlibat dalam politik, untuk memperjuangkan berbagai hak perempuan," tuturnya.
Ditempat yang sama, Ketua Umum KPPI Dwi Septiawati menyatakan, pelantikan ini bisa dijadikan momentum yang luar biasa karena KPPI merupakan organisasi lintas parpol yang memiliki visi untuk menjadi unsur perekat yang memberikan misi perdamaian, kesejukan dan kebersamaan bagi bangsa ini.
"Hadirnya KPPI di Kalbar diharapkan dapat memberikan kontribusi kehidupan demokrasi yang adil, mensejahterakan dan menenangkan bagi masyarakat. Untuk itu, semuanya harus berawal dari motivasi dan niat yang sungguh-sungguh dari setiap anggota KPPI, dimana diharapkan dapat menjadi simbol perekat dan perdamaian dalam berpolitik," katanya.
Pihaknya juga mengharapkan Kalbar bisa menjadi model bagi daerah lain yang menjunjung tinggi kebhinekaan, mengingat masyarakat Kalbar yang selama ini sangat multikultural, namun bisa hidup dengan damai.
"Saya rasa Kalbar bisa menjadi role model dari kebhinekaan bagi bangsa ini," tuturnya.
Dwi memaparkan, perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak politik, bukan suatu hal yang mudah diraih. Hal ini bukan hanya dilakukan baru-baru ini namun sudah dilakukan sejak dahulu kala, dimana perempuan juga banyak berperan dalam merebut kemerdekaan bangsa ini.
"Untuk itu, kedepan, kita ingin menjadi pelopor dalam kontribusi mewujudkan hak-hak politik bagi perempuan," katanya.
Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengharapkan keberadaan DPD KPPI di Kalbar dapat memberikan perubahan besar dalam perpolitikan di provinsi itu.
"Sejauh ini, keterwakilan perempuan dalam politik masih sangat minim. Hal utama yang menyebabkan hal itu karena masih banyak perempuan yang minder untuk berpolitik dan merasa masih dibawah kaum lelaki," katanya.
Untuk itu, dia berharap, agar ke depan, DPD KPPI Kalbar bisa memberikan pemahaman yang baik kepada kaum perempuan agar mau terlibat dalam politik, serta ikut serta dan berkontribusi dalam pembangunan daerah dan negaranya.
"Perempuan memang tidak bisa menolak kodratnya sebagai istri dan ibu, namun perempuan juga harus bisa berjuang untuk mengubah nasibya menjadi lebih baik dan berkontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa ini," kata Cornelis.
(U.KR-RDO/T011)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017