Daerah perbatasan sebagai beranda terdepan dari negara sekaligus wajah negara itu sendiri. Namun, sampai saat ini sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial serta ekonomi yang sangat terbatas.
Permasalahan daerah perbatasan selama ini juga menjadi sorotan banyak media, seperti pada beberapa waktu lalu, di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia marak diberitakan oleh sejumlah media.
Berbagai permasalahan yang terjadi, seperti adanya kesenjangan sosial antara masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia, permasalahan keamanan.
Misalnya peredaran barang ilegal, kasus pencaplokan lahan oleh negara tetangga, penggunaan mata uang asing yang lebih dominan di perbatasan, sampai masalah warga yang pindah kewarganegaraan. Hal ini menjadi masalah yang harus dipecahkan, baik oleh Pemerintah maupun pihak terkait lainnya.
Terkait dengan hal itu, pembangunan daerah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut.
Namun, pada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, paradigma baru, pengembangan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi "inward looking" menjadi "outward looking" sehingga wilayah tersebut sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
Pendekatan pembangunan daerah perbatasan negara saat ini adalah dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan.
Dalam upaya menjadikan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang akivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga tersebut, tentu akan makin maksimal jika semua pihak bisa bekerja sama, tidak terkecuali peran serta perbankan untuk mewujudkan hal tersebut.
Sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, penghimpunan dana simpanan masyarakat, mendukung kelancaran transaksi internasional, penyimpanan barang-barang berharga, dan pemberian jasa-jasa lainnya, jelas peranan bank sangatlah penting bagi perkonomian Indonesia, khususnya daerah perbatasan.
Masalahnya, sejauh ini fungsi bank tersebut masih belum dirasakan masyarakat perbatasan. Komposisi penduduk yang sedikit, medan yang berat, minimnya sarana transportasi, dan jaringan internet yang ada di perbatasan mengakibatkan banyak pihak bank, enggan untuk membuka cabang didaerah perbatasan.
Untuk itu, diperlukan upaya keras untuk mendorong perbankan agar bisa berperan dan mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi di daerah perbatasan.
Dengan kebijakan pemerintah saat ini yang menata kembali wilayah perbatasan, tidak menutup kemungkinan ke depan wilayah perbatasan mampu menjadi beranda penggerak ekonomi bagi negara ini.
Peran Perbankan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya mendorong peran perbankan yang ada di provinsi itu dalam mempercepat pertubuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan.
Peran perbankan di wilayah perbatasan masih sangat dibutuhkan, terutama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada disana, kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya.
Menurut dia, masyarakat perbatasan juga membutuhkan jasa perbankan, mengingat sampai saat ini jumlah perbankan di daerah perbatasan masih minim.
Hal itu diakibatkan beberapa alasan, biasanya dari sisi jumlah penduduk diperbatasan tidak sebanyak penduduk di perkotaan sehingga banyak perbankan yang tidak mau membuka cabang di sana.
Namun, berbeda dengan BPD, bank ini diwajibkan bentuk cabang di daerah perbatasan guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses perbankan.
Selain BPD Kalbar, ada juga bank pelat merah yang membuka cabang sampai ke pelosok daerah, seperti BRI dan BNI.
Untuk itu, Pemprov Kalbar meminta BI membuat kebijakan guna mendorong perbankan swasta agar tidak semata-mata memikirkan keuntungan dari membuka cabang di perbatasan. Kalau dihitung dari jumlah penduduk di daerah itu, tentu akan sulit mendapatkan untung.
Namun, diharapkan bank swasta memikirkan bagaimana upaya memperluas layanan kepada masyarakat agar lebih mudah dalam mengakses perbankan.
Sesuai dengan kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang memprioritaskan pembangunan di daerah pinggiran, dia meminta semua pihak bersinergi dalam hal tersebut, tidak terkecuali pihak perbankan.
Dengan adanya kebijakan presiden tersebut, dia berharap perbankan bisa memandang peluang itu karena daerah-daerah perbatasan pada masa mendatang bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Jika ada perbankan yang bisa memandang peluang ini, tentu akan sangat baik bagi pertumbuhan perbankan itu sendiri maupun perekonomian masyarakat di perbatasan.
Menurut Christiandy, sebenarnya banyak peluang yang bisa ditangkap perbankan di daerah perbatasan dengan kebijakan pemerintah sekarang, seperti adanya program dana desa, kemudian penggerakan sektor perkebunan, peternakan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan beberapa fungsi bank, jelas peran bank dalam ekonomi negara sangat besar. Perdagangan dan transaksi pembayaran akan mudah melalui bank, negara bisa mendapatkan keuntungan dari pendapatan bank yang disetor tiap bulan.
Tanpa bank, lanjut dia, lalu lintas pembayaran dan perekonomian tidak bisa berjalan dengan lancar.
Maksimalkan Potensi Ekonomi
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen memaksimalkan berbagai potensi ekonomi yang melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di provinsi ini. Tiga PLBN yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi, harus dapat memicu pertumbuhan ekonomi rakyat.
Ia memandang perlu berbenah dan memaksimalkan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, maupun produk kerajinan agar bisa diekspor ke Malaysia melalui tiga PLBN itu.
Pemprov Kalbar dengan Bank Kalbar tengah menyiapkan layanan perbankan untuk memudahkan transaksi keluar masuk barang di perbatasan. Hal ini tentu bakal meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
Di sisi lain, dia meminta masyarakat menggunakan layanan perbankan tersebut dan meningkatkan kualitas produknya.
Dengan memaksimalkan ekspor berbagai komoditas ke Malaysia, dia berharap Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi Malaysia, tetapi kedua belah pihak dapat saling membutuhkan. Apalagi, perbankan sudah siap.
Terkait dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat di perbatasan tersebut, Cornelis mengatakan bahwa Kalbar sangat perlu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan karena berdasarkan survei pada tahun 2016 jumlah indeks literasi keuangan baru mencapai 30,55 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 65,45 persen.
Dengan kondisi tersebut, dibutuhkan suatu upaya sinergi antara pemerintah, industri jasa keuangan, dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan peningkatan akses keuangan yang dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Dalam SNKI tersebut, disebutkan secara jelas target-target dari keuangan inklusif, di antaranya persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75 persenpada di akhir tahun 2019. Sampai dengan 2016, inkulsi keuangan di Indonesia baru mencapai 67,82 persen.
Dengan kondisi tersebut, dia mengajak semua pihak untuk senantiasa meningkatkan peran serta dan koordinasi agar setiap langkah fokus pada tujuan bersama, yakni peningkatan literasi dan inklusi keauangan. Selama ini, industri jasa keuagan sebagian masih ada yang berjalan sendiri-sendiri.
Industri jasa keuangan, lanjut dia, juga harus dapat mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah, di antaranya melalui penyediaan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan.
Khusus pihak perbankan, dia mendorong untuk senantiasa meningkatkan peran intermediasi, mengendalikan suku bunga melalui efektivitas pengelolaan organisasi agar tercipta kesinambungan dalam proses ekonomi di daerah. Selain itu, dalam pemberian kredit, juga harus tepat sasaran dan berpihak pada UMKM.
Koneksi Internet
Kepala Kantor Bank Indonesi Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Dwi Suslamanto mengakui sampai saat ini memang masih terdapat sentra-sentra ekonomi yang ada perbatasan belum tersentuh oleh layanan perbankan.
Salah satu sebab perbankan enggan untuk membuka cabang di perbatasan karena medan terlalu berat dan jumlah penduduk yang sedikit.
Namun, hal itu sebenarnya bisa diatasi asal di daerah perbatasan perlu ditambah BTS Telkom dengan bandwidth 4G agar layanan perbankan berbasis digital bisa masuk ke daerah tersebut.
Menurut Dwi, jika di daerah perbatasan diperkuat dengan jaringan koneksi yang baik akan memudahkan aktivitas perbankan.
Guna mengatasi ketimpangan pendanaan usaha kecil dan menengah (UKM) yang masih terpusat di Pulau Jawa, Bank Indonesia merekomendasikan agar kredit usaha rakyat (KUR) mulai mengarah ke perusahaan rintisan atau start up.
Program KUR untuk start up maka distribusinya bisa lebih merata, tidak hanya pada sektor tertentu saja. KUR bisa lebih merata jika diarahkan ke startup, industri kreatif, dan sektor mikro. Hal ini juga diharapkan dapat diarahkan di daerah perbatasan negara.
Inklusi Keuangan
Direktur Utama Bank Kalbar Samsir Ismail mengatakan bahwa literasi dan inklusi keuangan akan terus dilaksanakan pada waktu mendatang. Kelak masyarakat di perbatasan, terluar, dan terpencil mendapatkan pemahaman tentang keuangan dan perbankan.
Bank Kalbar merupakan bank daerah yang selalu mendukung program pemerintah, seperti bulan inklusi keuangan, termasuk di perbatasan, seperti digelar di Aruk, 28 Oktober 2017.
Melalui kegiatan itu, diharapkan masyarakat di daerah perbatasan, terluar, dan terpencil lebih paham tentang perbankan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih kreatif dalam menciptakan kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang mandiri.
Tokoh masyarakat perbatasan Entikong H. Raden Thalib mengatakan bahwa masyarakat yang ada di daerah perbatasan sejauh ini masih kesulitan dalam mendapatkan akses modal meski potensinya relatif cukup besar.
Menurut dia, minimnya pengetahuan masyarakat untuk mendapatkan akses modal melalui perbankan masih dialami masyarakat sampai saat ini. Belum lagi, kondisi geografis yang menyebabkan masyarakat sulit menjangkau bank karena letaknya hanya di ibu kota kecamatan.
Untuk itu, pihaknya meminta perbankan bisa lebih mendekatkan diri dengan masyarakat perbatasan. Melalui campur tangan perbankan, masyarakat akan makin mudah mendapatkan akses modal dalam menjalankan usahanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Permasalahan daerah perbatasan selama ini juga menjadi sorotan banyak media, seperti pada beberapa waktu lalu, di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia marak diberitakan oleh sejumlah media.
Berbagai permasalahan yang terjadi, seperti adanya kesenjangan sosial antara masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia, permasalahan keamanan.
Misalnya peredaran barang ilegal, kasus pencaplokan lahan oleh negara tetangga, penggunaan mata uang asing yang lebih dominan di perbatasan, sampai masalah warga yang pindah kewarganegaraan. Hal ini menjadi masalah yang harus dipecahkan, baik oleh Pemerintah maupun pihak terkait lainnya.
Terkait dengan hal itu, pembangunan daerah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut.
Namun, pada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, paradigma baru, pengembangan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi "inward looking" menjadi "outward looking" sehingga wilayah tersebut sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
Pendekatan pembangunan daerah perbatasan negara saat ini adalah dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan.
Dalam upaya menjadikan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang akivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga tersebut, tentu akan makin maksimal jika semua pihak bisa bekerja sama, tidak terkecuali peran serta perbankan untuk mewujudkan hal tersebut.
Sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, penghimpunan dana simpanan masyarakat, mendukung kelancaran transaksi internasional, penyimpanan barang-barang berharga, dan pemberian jasa-jasa lainnya, jelas peranan bank sangatlah penting bagi perkonomian Indonesia, khususnya daerah perbatasan.
Masalahnya, sejauh ini fungsi bank tersebut masih belum dirasakan masyarakat perbatasan. Komposisi penduduk yang sedikit, medan yang berat, minimnya sarana transportasi, dan jaringan internet yang ada di perbatasan mengakibatkan banyak pihak bank, enggan untuk membuka cabang didaerah perbatasan.
Untuk itu, diperlukan upaya keras untuk mendorong perbankan agar bisa berperan dan mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi di daerah perbatasan.
Dengan kebijakan pemerintah saat ini yang menata kembali wilayah perbatasan, tidak menutup kemungkinan ke depan wilayah perbatasan mampu menjadi beranda penggerak ekonomi bagi negara ini.
Peran Perbankan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya mendorong peran perbankan yang ada di provinsi itu dalam mempercepat pertubuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan.
Peran perbankan di wilayah perbatasan masih sangat dibutuhkan, terutama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada disana, kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya.
Menurut dia, masyarakat perbatasan juga membutuhkan jasa perbankan, mengingat sampai saat ini jumlah perbankan di daerah perbatasan masih minim.
Hal itu diakibatkan beberapa alasan, biasanya dari sisi jumlah penduduk diperbatasan tidak sebanyak penduduk di perkotaan sehingga banyak perbankan yang tidak mau membuka cabang di sana.
Namun, berbeda dengan BPD, bank ini diwajibkan bentuk cabang di daerah perbatasan guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses perbankan.
Selain BPD Kalbar, ada juga bank pelat merah yang membuka cabang sampai ke pelosok daerah, seperti BRI dan BNI.
Untuk itu, Pemprov Kalbar meminta BI membuat kebijakan guna mendorong perbankan swasta agar tidak semata-mata memikirkan keuntungan dari membuka cabang di perbatasan. Kalau dihitung dari jumlah penduduk di daerah itu, tentu akan sulit mendapatkan untung.
Namun, diharapkan bank swasta memikirkan bagaimana upaya memperluas layanan kepada masyarakat agar lebih mudah dalam mengakses perbankan.
Sesuai dengan kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang memprioritaskan pembangunan di daerah pinggiran, dia meminta semua pihak bersinergi dalam hal tersebut, tidak terkecuali pihak perbankan.
Dengan adanya kebijakan presiden tersebut, dia berharap perbankan bisa memandang peluang itu karena daerah-daerah perbatasan pada masa mendatang bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Jika ada perbankan yang bisa memandang peluang ini, tentu akan sangat baik bagi pertumbuhan perbankan itu sendiri maupun perekonomian masyarakat di perbatasan.
Menurut Christiandy, sebenarnya banyak peluang yang bisa ditangkap perbankan di daerah perbatasan dengan kebijakan pemerintah sekarang, seperti adanya program dana desa, kemudian penggerakan sektor perkebunan, peternakan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan beberapa fungsi bank, jelas peran bank dalam ekonomi negara sangat besar. Perdagangan dan transaksi pembayaran akan mudah melalui bank, negara bisa mendapatkan keuntungan dari pendapatan bank yang disetor tiap bulan.
Tanpa bank, lanjut dia, lalu lintas pembayaran dan perekonomian tidak bisa berjalan dengan lancar.
Maksimalkan Potensi Ekonomi
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen memaksimalkan berbagai potensi ekonomi yang melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di provinsi ini. Tiga PLBN yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi, harus dapat memicu pertumbuhan ekonomi rakyat.
Ia memandang perlu berbenah dan memaksimalkan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, maupun produk kerajinan agar bisa diekspor ke Malaysia melalui tiga PLBN itu.
Pemprov Kalbar dengan Bank Kalbar tengah menyiapkan layanan perbankan untuk memudahkan transaksi keluar masuk barang di perbatasan. Hal ini tentu bakal meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
Di sisi lain, dia meminta masyarakat menggunakan layanan perbankan tersebut dan meningkatkan kualitas produknya.
Dengan memaksimalkan ekspor berbagai komoditas ke Malaysia, dia berharap Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi Malaysia, tetapi kedua belah pihak dapat saling membutuhkan. Apalagi, perbankan sudah siap.
Terkait dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat di perbatasan tersebut, Cornelis mengatakan bahwa Kalbar sangat perlu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan karena berdasarkan survei pada tahun 2016 jumlah indeks literasi keuangan baru mencapai 30,55 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 65,45 persen.
Dengan kondisi tersebut, dibutuhkan suatu upaya sinergi antara pemerintah, industri jasa keuangan, dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan peningkatan akses keuangan yang dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Dalam SNKI tersebut, disebutkan secara jelas target-target dari keuangan inklusif, di antaranya persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75 persenpada di akhir tahun 2019. Sampai dengan 2016, inkulsi keuangan di Indonesia baru mencapai 67,82 persen.
Dengan kondisi tersebut, dia mengajak semua pihak untuk senantiasa meningkatkan peran serta dan koordinasi agar setiap langkah fokus pada tujuan bersama, yakni peningkatan literasi dan inklusi keauangan. Selama ini, industri jasa keuagan sebagian masih ada yang berjalan sendiri-sendiri.
Industri jasa keuangan, lanjut dia, juga harus dapat mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah, di antaranya melalui penyediaan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan.
Khusus pihak perbankan, dia mendorong untuk senantiasa meningkatkan peran intermediasi, mengendalikan suku bunga melalui efektivitas pengelolaan organisasi agar tercipta kesinambungan dalam proses ekonomi di daerah. Selain itu, dalam pemberian kredit, juga harus tepat sasaran dan berpihak pada UMKM.
Koneksi Internet
Kepala Kantor Bank Indonesi Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Dwi Suslamanto mengakui sampai saat ini memang masih terdapat sentra-sentra ekonomi yang ada perbatasan belum tersentuh oleh layanan perbankan.
Salah satu sebab perbankan enggan untuk membuka cabang di perbatasan karena medan terlalu berat dan jumlah penduduk yang sedikit.
Namun, hal itu sebenarnya bisa diatasi asal di daerah perbatasan perlu ditambah BTS Telkom dengan bandwidth 4G agar layanan perbankan berbasis digital bisa masuk ke daerah tersebut.
Menurut Dwi, jika di daerah perbatasan diperkuat dengan jaringan koneksi yang baik akan memudahkan aktivitas perbankan.
Guna mengatasi ketimpangan pendanaan usaha kecil dan menengah (UKM) yang masih terpusat di Pulau Jawa, Bank Indonesia merekomendasikan agar kredit usaha rakyat (KUR) mulai mengarah ke perusahaan rintisan atau start up.
Program KUR untuk start up maka distribusinya bisa lebih merata, tidak hanya pada sektor tertentu saja. KUR bisa lebih merata jika diarahkan ke startup, industri kreatif, dan sektor mikro. Hal ini juga diharapkan dapat diarahkan di daerah perbatasan negara.
Inklusi Keuangan
Direktur Utama Bank Kalbar Samsir Ismail mengatakan bahwa literasi dan inklusi keuangan akan terus dilaksanakan pada waktu mendatang. Kelak masyarakat di perbatasan, terluar, dan terpencil mendapatkan pemahaman tentang keuangan dan perbankan.
Bank Kalbar merupakan bank daerah yang selalu mendukung program pemerintah, seperti bulan inklusi keuangan, termasuk di perbatasan, seperti digelar di Aruk, 28 Oktober 2017.
Melalui kegiatan itu, diharapkan masyarakat di daerah perbatasan, terluar, dan terpencil lebih paham tentang perbankan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih kreatif dalam menciptakan kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang mandiri.
Tokoh masyarakat perbatasan Entikong H. Raden Thalib mengatakan bahwa masyarakat yang ada di daerah perbatasan sejauh ini masih kesulitan dalam mendapatkan akses modal meski potensinya relatif cukup besar.
Menurut dia, minimnya pengetahuan masyarakat untuk mendapatkan akses modal melalui perbankan masih dialami masyarakat sampai saat ini. Belum lagi, kondisi geografis yang menyebabkan masyarakat sulit menjangkau bank karena letaknya hanya di ibu kota kecamatan.
Untuk itu, pihaknya meminta perbankan bisa lebih mendekatkan diri dengan masyarakat perbatasan. Melalui campur tangan perbankan, masyarakat akan makin mudah mendapatkan akses modal dalam menjalankan usahanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017