Pontianak (Antara Kalbar) - Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memperkuat literasi ke masyarakat untuk mencegah maraknya peredaran informasi berita bohong ("hoax") yang diperkirakan meningkat pada pilkada tahun depan.
"Tahun depan, ada 171 pilkada yang akan digelar. Pilkada ini juga bisa menjadi potensi untuk semakin meningkatnya hoax," kata Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Rosarita Niken Widiastuti di sela peluncuran "Command Centre" Dinas Kominfo Provinsi Kalbar di Pontianak, Rabu.
Ia mengungkapkan, tahun lalu Kominfo telah memblokir hampir 800 ribu akun baik di media sosial maupun di media online yang menampilkan hoax serta ujaran kebencian.
Sedangkan 2017 hingga Oktober, jumlah akun yang diblokir pemerintah sudah lebih dari 600 ribu. "Meski potensi hoax dan ujaran kebencian akan meningkat, kami terus melakukan literasi ke masyarakat selain memblokir akun-akun tersebut," kata Niken.
Masyarakat, lanjut dia, perlu diberi literasi bahwa memproduksi maupun menyebarkan berita-berita negatif dapat dikenakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. "Ancaman hukumannya bisa empat tahun penjara atau denda Rp250 juta," ujar dia.
Untuk itu ia mengajak seluruh masyarakat agar menghentikan hoax maupun ujaran kebencian bersama-sama.
Ia menegaskan, masih banyak hal positif dengan menggunakan media sosial. "Isi media sosial dengan konten-konten positif. Bisa berkaitan dengan UMKM, kuliner, unggulan-unggulan daerah, atau pencapaian-pencapaian para generasi milenial," kata Niken yang juga mantan Direktur RRI itu.
Saat ini, dengan tingkat pengguna internet yang besar yakni 40 persen dari 262 juta penduduk Indonesia, konsumsi masyarakat dalam mencari informasi pun ikut berubah.
"Kalau melalui radio, media cetak, online, berita yang disiarkan sudah terverifikasi. Namun melalui media sosial, semua bisa menjadi media, wartawan, sehingga hoax akhirnya marak," kata dia menjelaskan.
Terlebih lagi pengguna telepon selular di Indonesia sudah melebihi jumlah penduduk dengan perkiraan mencapai 372 juta unit. "Artinya, informasi sudah membanjiri masyarakat sejak bangun hingga tidur. Tapi, tentu saja tidak semua informasi yang muncul itu, benar," ujar dia.
(T011/E008)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Tahun depan, ada 171 pilkada yang akan digelar. Pilkada ini juga bisa menjadi potensi untuk semakin meningkatnya hoax," kata Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Rosarita Niken Widiastuti di sela peluncuran "Command Centre" Dinas Kominfo Provinsi Kalbar di Pontianak, Rabu.
Ia mengungkapkan, tahun lalu Kominfo telah memblokir hampir 800 ribu akun baik di media sosial maupun di media online yang menampilkan hoax serta ujaran kebencian.
Sedangkan 2017 hingga Oktober, jumlah akun yang diblokir pemerintah sudah lebih dari 600 ribu. "Meski potensi hoax dan ujaran kebencian akan meningkat, kami terus melakukan literasi ke masyarakat selain memblokir akun-akun tersebut," kata Niken.
Masyarakat, lanjut dia, perlu diberi literasi bahwa memproduksi maupun menyebarkan berita-berita negatif dapat dikenakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. "Ancaman hukumannya bisa empat tahun penjara atau denda Rp250 juta," ujar dia.
Untuk itu ia mengajak seluruh masyarakat agar menghentikan hoax maupun ujaran kebencian bersama-sama.
Ia menegaskan, masih banyak hal positif dengan menggunakan media sosial. "Isi media sosial dengan konten-konten positif. Bisa berkaitan dengan UMKM, kuliner, unggulan-unggulan daerah, atau pencapaian-pencapaian para generasi milenial," kata Niken yang juga mantan Direktur RRI itu.
Saat ini, dengan tingkat pengguna internet yang besar yakni 40 persen dari 262 juta penduduk Indonesia, konsumsi masyarakat dalam mencari informasi pun ikut berubah.
"Kalau melalui radio, media cetak, online, berita yang disiarkan sudah terverifikasi. Namun melalui media sosial, semua bisa menjadi media, wartawan, sehingga hoax akhirnya marak," kata dia menjelaskan.
Terlebih lagi pengguna telepon selular di Indonesia sudah melebihi jumlah penduduk dengan perkiraan mencapai 372 juta unit. "Artinya, informasi sudah membanjiri masyarakat sejak bangun hingga tidur. Tapi, tentu saja tidak semua informasi yang muncul itu, benar," ujar dia.
(T011/E008)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017