Singkawang (Antara Kalbar) - Dinas Perhubungan Singkawang kembali akan membuka calon taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) untuk difokuskan pada jurusan D2, yakni pengujian kendaraan bermotor untuk memperkuat KIR.
"Untuk tahun 2018, Singkawang masih ada kuota sebanyak 7 orang. Tapi pola pembibitannya difokuskan pada jurusan D2, yakni pengujian kendaraan bermotor untuk memperkuat KIR," kata Kepala Dinas Perhubungan Singkawang, Sumastro, Sabtu.
Dibukanya jurusan D2, mengingat jurusan D3 dan D4 sudah penuh, sehingga difokuskan pada D2 karena sistem pelayan KIR Singkawang sekarang sudah dilakukan secara Online, sehingga untuk satu alat uji minimal dua tenaga penguji yang bersertifikat.
Sumastro mengungkapkan, sejak terjalinnya kerja sama antara Pemkot Singkawang dengan STTD pada tahun 2016 hingga sekarang, pihaknya telah menghasilkan sebanyak 18 lulusan STTD dengan Pola Pembibitan Daerah.
"Jumlah ini merupakan lulusan STTD tahun 2016 dan 2017," ujarnya.
Menurutnya, program pola pembibitan ini merupakan salah satu peningkatan SDM Perhubungan Darat, dan ini merupakan kerjasama antara Pemkot Singkawang dengan STTD untuk menciptakan terobosan memperoleh SDM aparatur yang profesional, kompeten dan bersertifikasi dalam rangka memperkuat jajaran aparatur Dinas Perhubungan di daerah yang saat ini terbilang masih langka.
"Sementara kita tahu bahwa yang mengabdi di Dinas Perhubungan itu sebenarnya tidak bisa sembarang main pindah-pindahkan, tetapi harus sesuai dengan background pendidikan, kompetensi dan sertifikasi di STTD," ujarnya.
Jadi, katanya, kalaupun tamatan S1 disuruh kerja di kantor KIR kalau dia tidak punya sertifikat penguji maka tidak bisa. Begitu juga dengan pemeriksa Andalalin, kalau dia tidak punya sertifikat Andalalin maka juga tidak bisa.
"Jadi semua jenis keterampilan kompetensi harus ada sertifikasi, jadi inilah sebenarnya yang ingin kita bangun," katanya.
Menurutnya, Kota Singkawang dianggap telah berhasil dalam menciptakan taruna taruni dengan pola pembibitan daerah. Sedangkan provinsi baru tahun depan akan memulai.
"Untuk kabupaten/kota lain, yang sudah MoU adalah Landak dan Sintang. Sehingga tahun depan baru dilakukan seleksi," tuturnya.
Seleksi yang dilakukan, katanya, diikuti secara nasional. Alhamdulillah, Singkawang pada tahun 2016 berhasil meloloskan lulusan sebanyak 11 orang. Dan pada tahun 2017 sebanyak 8 orang.
"Banyak kota yang nihil, alhamdulillah Singkawang bisa meloloskan dalam dua tahun berturut-turut," katanya.
Sehingga, anak-anak Singkawang yang ikut pola pembibitan ini, pulang ke daerah nanti akan membawa NIP/SK dan langsung di tempatkan ke Dinas Perhubungan Singkawang.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Untuk tahun 2018, Singkawang masih ada kuota sebanyak 7 orang. Tapi pola pembibitannya difokuskan pada jurusan D2, yakni pengujian kendaraan bermotor untuk memperkuat KIR," kata Kepala Dinas Perhubungan Singkawang, Sumastro, Sabtu.
Dibukanya jurusan D2, mengingat jurusan D3 dan D4 sudah penuh, sehingga difokuskan pada D2 karena sistem pelayan KIR Singkawang sekarang sudah dilakukan secara Online, sehingga untuk satu alat uji minimal dua tenaga penguji yang bersertifikat.
Sumastro mengungkapkan, sejak terjalinnya kerja sama antara Pemkot Singkawang dengan STTD pada tahun 2016 hingga sekarang, pihaknya telah menghasilkan sebanyak 18 lulusan STTD dengan Pola Pembibitan Daerah.
"Jumlah ini merupakan lulusan STTD tahun 2016 dan 2017," ujarnya.
Menurutnya, program pola pembibitan ini merupakan salah satu peningkatan SDM Perhubungan Darat, dan ini merupakan kerjasama antara Pemkot Singkawang dengan STTD untuk menciptakan terobosan memperoleh SDM aparatur yang profesional, kompeten dan bersertifikasi dalam rangka memperkuat jajaran aparatur Dinas Perhubungan di daerah yang saat ini terbilang masih langka.
"Sementara kita tahu bahwa yang mengabdi di Dinas Perhubungan itu sebenarnya tidak bisa sembarang main pindah-pindahkan, tetapi harus sesuai dengan background pendidikan, kompetensi dan sertifikasi di STTD," ujarnya.
Jadi, katanya, kalaupun tamatan S1 disuruh kerja di kantor KIR kalau dia tidak punya sertifikat penguji maka tidak bisa. Begitu juga dengan pemeriksa Andalalin, kalau dia tidak punya sertifikat Andalalin maka juga tidak bisa.
"Jadi semua jenis keterampilan kompetensi harus ada sertifikasi, jadi inilah sebenarnya yang ingin kita bangun," katanya.
Menurutnya, Kota Singkawang dianggap telah berhasil dalam menciptakan taruna taruni dengan pola pembibitan daerah. Sedangkan provinsi baru tahun depan akan memulai.
"Untuk kabupaten/kota lain, yang sudah MoU adalah Landak dan Sintang. Sehingga tahun depan baru dilakukan seleksi," tuturnya.
Seleksi yang dilakukan, katanya, diikuti secara nasional. Alhamdulillah, Singkawang pada tahun 2016 berhasil meloloskan lulusan sebanyak 11 orang. Dan pada tahun 2017 sebanyak 8 orang.
"Banyak kota yang nihil, alhamdulillah Singkawang bisa meloloskan dalam dua tahun berturut-turut," katanya.
Sehingga, anak-anak Singkawang yang ikut pola pembibitan ini, pulang ke daerah nanti akan membawa NIP/SK dan langsung di tempatkan ke Dinas Perhubungan Singkawang.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017