Pontianak (Antaranews Kalbar) - Provinsi Kalimantan Barat, saat ini sudah surplus beras, sehingga impor beras tidak perlu lagi dikirim ke provinsi ini, kata Kepala Badan Penyuluhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pertanian Kementerian Pertanian, Momon Rusmono.
"Walaupun di wilayah Provinsi Kalbar saat ini mengalami surplus beras namun impor beras tetap dilakukan oleh pemerintah, yakni kategori ke dalam beras khusus," kata Momon Rusmono di Pontianak, Minggu.
Ia menjelaskan, impor beras itu diutamakan untuk kebutuhan kesehatan, hotel, rumah makan dan katering nasi. Dalam penjualannya pun akan bekerjasama dengan ritel dan tidak dijual secara umum.
"Khusus untuk Provinsi Kalbar karena sudah mencukupi tentunya tidak akan menggunakan beras impor tersebut," ungkapnya.
Ia menambahkan, wilayah Provinsi Kalbar yang produksi padinya sudah positif jika ada beras impor, maka dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan harga gabah di tingkat petani.
"Jadi untuk di Kalbar, berasnya sudah surplus dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tidak perlu beras impor lagi," ujarnya.
Terkait, masih dilakukannya impor beras, khususnya di ibu kota disebabkan distribusi beras dari sekitarnya masih belum optimal, sehingga ada kenaikan harga, sehingga untuk menekan harga itulah pemerintah memutuskan melakukannya impor beras dalam jumlah sedikit, yakni hanya sebanyak 500 ribu ton saja.
Saat ini kebutuhan beras nasional satu bulannya sekitar 2,6 juta ton. "Jadi impor beras sebanyak 500 ribu ton itu hanya ?untuk kebutuhan lima hari saja. Tapi secara prinsip Provinsi Kalbar bisa mencukupi kebutuhan dari produksi padinya sendiri," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Walaupun di wilayah Provinsi Kalbar saat ini mengalami surplus beras namun impor beras tetap dilakukan oleh pemerintah, yakni kategori ke dalam beras khusus," kata Momon Rusmono di Pontianak, Minggu.
Ia menjelaskan, impor beras itu diutamakan untuk kebutuhan kesehatan, hotel, rumah makan dan katering nasi. Dalam penjualannya pun akan bekerjasama dengan ritel dan tidak dijual secara umum.
"Khusus untuk Provinsi Kalbar karena sudah mencukupi tentunya tidak akan menggunakan beras impor tersebut," ungkapnya.
Ia menambahkan, wilayah Provinsi Kalbar yang produksi padinya sudah positif jika ada beras impor, maka dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan harga gabah di tingkat petani.
"Jadi untuk di Kalbar, berasnya sudah surplus dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tidak perlu beras impor lagi," ujarnya.
Terkait, masih dilakukannya impor beras, khususnya di ibu kota disebabkan distribusi beras dari sekitarnya masih belum optimal, sehingga ada kenaikan harga, sehingga untuk menekan harga itulah pemerintah memutuskan melakukannya impor beras dalam jumlah sedikit, yakni hanya sebanyak 500 ribu ton saja.
Saat ini kebutuhan beras nasional satu bulannya sekitar 2,6 juta ton. "Jadi impor beras sebanyak 500 ribu ton itu hanya ?untuk kebutuhan lima hari saja. Tapi secara prinsip Provinsi Kalbar bisa mencukupi kebutuhan dari produksi padinya sendiri," katanya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018