Sukadana (Antaranews Kalbar) - Ketiadaan distributor membuat ratusan petani di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, hingga awal 2018 kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara, Fatul Bahri, SP saat melaksanakan panen raya di Desa Pangkalan Buton Sukadana, Kamis.
"Di Kayong Utara sulit mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah, karena subsidi hanya sampai ke tingkat distributor, dan keberadaan distributor hanya ada di Kabupaten Ketapang, sementara untuk distribusi pupuk ke Kayong Utara dilakukan oleh pengecer yang tidak lagi dapat subsidi," kata Fatul Bahri.
Dengan kondisi ketiadaan distributor, proses mobilisasi pupuk dari distributor di Ketapang dilakukan oleh pengusaha atau pengecer pengecer kecil yang akhirnya menambahkan sejumlah harga angkut, harga gudang dan lain-lain sehingga sampai ke tingkat petani harga pupuk sudah cukup tinggi.
Fatul yang rajin menanam padi varietas baru ini juga menjelaskan, untuk di Kecamatan Telok Batang pupuk NPK sempat terpantau per karung hingga mencapai harga Rp190.000.
"Ini disebabkan rentang dari produsen cukup jauh," imbuhnya.
Dengan kondisi demikian, sangat mempengaruhi tingkat produktivitas petani terutama padi yang tidak dapat menerapkan sistem tanam padi tepat, yakni tepat bibit, tepat tanam dan tepat pupuk.
"Kalau bibit bagus, pengolahan lahan bagus namun tidak didukung pupuk yang cukup atau bahkan ketidaktersediaan pupuk, habis, padi tidak bisa maksimal produksinya," imbuhnya.
Dijelaskannya, untuk di Kabupaten Kayong Utara, terdapat beberapa pelabuhan besar yang sejatinya dapat dijadikan pintu masuk bagi pemerintah membuka distributor-distributor baru guna memutus rentang kendali yang panjang, seperti Telok Batang dan Sukadana.
"Jika dihitung secara kasar, karena di Kayong ada yang sudah tanam 3 kali, 2 kali dan ada 1 kali setahun, Kayong perlu 60 ribu ton pupuk, dan jumlah ini jika dinilai dengan angka, maka terlalu besar ongkos petani untuk biaya produksi dari sisi pupuk saja," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara, Fatul Bahri, SP saat melaksanakan panen raya di Desa Pangkalan Buton Sukadana, Kamis.
"Di Kayong Utara sulit mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah, karena subsidi hanya sampai ke tingkat distributor, dan keberadaan distributor hanya ada di Kabupaten Ketapang, sementara untuk distribusi pupuk ke Kayong Utara dilakukan oleh pengecer yang tidak lagi dapat subsidi," kata Fatul Bahri.
Dengan kondisi ketiadaan distributor, proses mobilisasi pupuk dari distributor di Ketapang dilakukan oleh pengusaha atau pengecer pengecer kecil yang akhirnya menambahkan sejumlah harga angkut, harga gudang dan lain-lain sehingga sampai ke tingkat petani harga pupuk sudah cukup tinggi.
Fatul yang rajin menanam padi varietas baru ini juga menjelaskan, untuk di Kecamatan Telok Batang pupuk NPK sempat terpantau per karung hingga mencapai harga Rp190.000.
"Ini disebabkan rentang dari produsen cukup jauh," imbuhnya.
Dengan kondisi demikian, sangat mempengaruhi tingkat produktivitas petani terutama padi yang tidak dapat menerapkan sistem tanam padi tepat, yakni tepat bibit, tepat tanam dan tepat pupuk.
"Kalau bibit bagus, pengolahan lahan bagus namun tidak didukung pupuk yang cukup atau bahkan ketidaktersediaan pupuk, habis, padi tidak bisa maksimal produksinya," imbuhnya.
Dijelaskannya, untuk di Kabupaten Kayong Utara, terdapat beberapa pelabuhan besar yang sejatinya dapat dijadikan pintu masuk bagi pemerintah membuka distributor-distributor baru guna memutus rentang kendali yang panjang, seperti Telok Batang dan Sukadana.
"Jika dihitung secara kasar, karena di Kayong ada yang sudah tanam 3 kali, 2 kali dan ada 1 kali setahun, Kayong perlu 60 ribu ton pupuk, dan jumlah ini jika dinilai dengan angka, maka terlalu besar ongkos petani untuk biaya produksi dari sisi pupuk saja," pungkasnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018