Pontianak (Antaranews Kalbar) - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji menyatakan optimistis pelaksanaan Pemilihan kepala daerah serentak 2018 di Kalimantan Barat akan berjalan aman dan lancar.
"Saya yakin Pelaksanaan Pilkada serentak di Kalimantan Barat akan berjalan aman, lancar dan damai, karena selama ini Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada yang paling damai. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kali pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota, tetap berjalan aman dan damai," kata Dodi, usai mengikuti Rakornas Persiapan Pilkada Serentak 2018, di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, Kalbar menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2018, Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali kota dan Wakil Wali kota serta Bupati dan Wakil Bupati.
"Kedewasaan Masyarakat Kalbar dalam berdemokrasi sangatlah matang, meski pun ada perbedaan pandangan dan dukungan. Namun setelah usai Pilkada siapa pun yang menang tetap mendapat dukungan dari masyarakat dan ini menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik," tuturnya.
Dodi mengatakan, saat ini, situasi daerah Kalbar yang akan melaksanakan pesta demokrasi sangat kondusif. Semua berkat kerja sama semua pihak terutama pihak aparat keamanan yang juga kerja sama dengan masyarakat.
Dia juga mengharapkan semua bersinergi, mulai penyelenggara Pemilu, Pengawas, Pemerintah serta Pihak Keamanan TNI, Polri serta masyarakat Kalbar, sehingga Kalbar lebih maju dan sejajar dengan wilayah lain di Indonesia.
Pada Rakornas tersebut secara resmi dibuka Menkopolhukam Wiranto, mengatakan penyelenggaraan pemilu ini merupakan ukuran dari proses demokrasi di Indonesia.
Wiranto mengatakan agar seluruh elemen yang terlibat dalam proses pemilihan umun harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
"Setiap elemen harus sadar akan tugasnya masing-masing, ini milik kita bersama, kehormatan bangsa kita pertaruhkan," tuturnya.
Menurutnya, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 diprediksi akan menghadapi sejumlah hambatan.
"Setidaknya ada empat isu mengancam keberlangsungan Pilkada 2018, pertama politik identitas, kedua `black campaign`, ketiga pembunuhan karakter, dan keempat politik uang," kata Wiranto.
Dia mengatakan, ancaman politik identitas berkaitan dengan permasalahan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). "Black campaign" merupakan kampanye hitam yang bertujuan menyerang pasangan calon.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Saya yakin Pelaksanaan Pilkada serentak di Kalimantan Barat akan berjalan aman, lancar dan damai, karena selama ini Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada yang paling damai. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kali pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota, tetap berjalan aman dan damai," kata Dodi, usai mengikuti Rakornas Persiapan Pilkada Serentak 2018, di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, Kalbar menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2018, Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali kota dan Wakil Wali kota serta Bupati dan Wakil Bupati.
"Kedewasaan Masyarakat Kalbar dalam berdemokrasi sangatlah matang, meski pun ada perbedaan pandangan dan dukungan. Namun setelah usai Pilkada siapa pun yang menang tetap mendapat dukungan dari masyarakat dan ini menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik," tuturnya.
Dodi mengatakan, saat ini, situasi daerah Kalbar yang akan melaksanakan pesta demokrasi sangat kondusif. Semua berkat kerja sama semua pihak terutama pihak aparat keamanan yang juga kerja sama dengan masyarakat.
Dia juga mengharapkan semua bersinergi, mulai penyelenggara Pemilu, Pengawas, Pemerintah serta Pihak Keamanan TNI, Polri serta masyarakat Kalbar, sehingga Kalbar lebih maju dan sejajar dengan wilayah lain di Indonesia.
Pada Rakornas tersebut secara resmi dibuka Menkopolhukam Wiranto, mengatakan penyelenggaraan pemilu ini merupakan ukuran dari proses demokrasi di Indonesia.
Wiranto mengatakan agar seluruh elemen yang terlibat dalam proses pemilihan umun harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
"Setiap elemen harus sadar akan tugasnya masing-masing, ini milik kita bersama, kehormatan bangsa kita pertaruhkan," tuturnya.
Menurutnya, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 diprediksi akan menghadapi sejumlah hambatan.
"Setidaknya ada empat isu mengancam keberlangsungan Pilkada 2018, pertama politik identitas, kedua `black campaign`, ketiga pembunuhan karakter, dan keempat politik uang," kata Wiranto.
Dia mengatakan, ancaman politik identitas berkaitan dengan permasalahan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). "Black campaign" merupakan kampanye hitam yang bertujuan menyerang pasangan calon.
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018