Pontianak (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru saja melantik sembilan penjabat gubernur yang akan mengisi kekosongan jabatan kepala daerah sebelum terpilih penjabat secara definitif pada Pemilu 2024. Satu di antara penjabat yang dilantik itu Harisson Azroi, yang akan menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat selama satu tahun ke depan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar pada 27 Juli 2023 menetapkan masa akhir jabatan Gubernur Kalbar Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat M Kebing L mengeluarkan pengumuman No. 100.1.4.2/170/DPRD-B, mengenai berakhirnya jabatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sutarmidji - Ria Norsan pada 5 September 2023. Pasangan ini menjadi kepala daerah di Kalbar untuk masa jabatan 2018-2023.
DPRD kemudian mengusulkan tiga nama calon penjabat gubernur yang akan mengisi kekosongan kepala daerah selama sekitar 1 tahun ke depan, sambil menunggu hasil pilkada serentak pada 2024.
Ketiga nama tersebut adalah Harisson (Sekda Provinsi Kalbar), Heru Istiyono (jabatan Agen Intelijen Ahli Utama Dep. Bid Intelijen Ekonomi BIN), dan Mayjen TNI Sulaiman Agusto (Sahli Tingkat III Kasad Bidang Ekkudag).
Sesuai Undang-undang No. 10 tahun 2016, dari pengusulan nama-nama calon penjabat gubernur tersebut, kemudian diajukan oleh Kemendagri, dan dipilih oleh Presiden.
Setelah melalui tahapan itu, Presiden Joko Widodo memilih Harisson yang dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 74/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur.
Mendagri Tito Karnavian saat pelantikan sembilan penjabat gubernur pada Selasa (5/9) di Kemendagri, Jakarta, menyatakan pihaknya melakukan penjaringan yang cukup panjang untuk menetapkan jabatan penjabat gubernur tersebut.
Sesuai ketentuan Pasal 201 UU No.10 Tahun 2016, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mendagri menyebut sesuai undang-undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada November 2024.
Pelaksanaan pilkada pada 27 November, akan ada 552 daerah yang terdiri dari 38 gubernur, 98 wali kota, dan 416 bupati yang pertama kali dalam sejarah bangsa ini karena semua daerah serentak melaksanakan pemilihan kepala daerah.
Tujuannya, agar pelantikannya dapat dilaksanakan serentak pada tahun yang sama atau tidak jauh berbeda dengan pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024, hasil dari pemilu yang dimulai 14 Februari 2024.
Sehingga ada kesesuaian antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, terutama terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga tidak ada selipan-selipan di tengah yang membuat tidak sinkron antara program pembangunan jangka menengah di pusat dan di daerah.
Mendagri juga berpesan agar penjabat gubernur dapat menjaga kepercayaan yang diberikan negara untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah.
Selain Harisson, ada Sekda Provinsi Papua yang juga dilantik sebagai penjabat gubernur di Provinsi Papua, yakni Ridwan Rumasukun.
Karir Harisson
Sosok Harisson Azroi merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang telah merintis karirnya selama 28 tahun sejak tahun 1995.
Sebelum menjabat Sekda Kalbar, Harisson lama berdinas sesuai disiplin ilmu dan keahliannya sebagai seorang dokter.
Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, pada 8 Agustus 1966 ini, memulai karir sebagai dokter PTT (ditempatkan di daerah terpencil) tahun 1995-998 di Puskesmas Teluk Batang, Kabupaten Ketapang (saat ini Kabupaten Kayong Utara).
Dia kemudian pindah dan menetap ke Kabupaten Kapuas Hulu selama kurang lebih 23 tahun. Kapuas Hulu merupakan kabupaten di wilayah paling timur Kalbar.
Selama di Kapuas Hulu, dia beberapa kali pindah tempat dinas, di antaranya sebagai dokter PNS RSUD dr A Diponegoro Putussibau, dokter Puskesmas Bunut Hilir, dokter Puskesmas Semitau, dan dokter Puskesmas Kedamin.
Kemudian pada tahun 2006-2010, Harisson menjabat sebagai Direktur RSUD dr A Diponegoro Kapuas Hulu. Tahun 2010-2019, menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kapuas Hulu.
Tahun 2019, dia pindah ke Kota Pontianak dan mendapat jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat. Kepindahan ini tak berapa lama setelah pasangan Sutarmidji-Ria Norsan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, untuk masa jabatan 2018-2023.
Kemudian pada tahun 2021, Harisson bersama enam pejabat lainnya, mengikuti seleksi calon Sekda Kalbar. Dia pun lolos seleksi dan menduduki jabatan sebagai Sekda Kalbar.
Perjalanan karir yang cukup panjang itu, tampaknya menjadikan Harisson semakin mumpuni dan teruji, sehingga diharapkan dapat mengemban amanah baru yang lebih besar dan berat lagi.
Mantan Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan pihaknya meyakini Harisson mumpuni, mampu melaksanakan tugas dengan baik, sebagai penjabat gubernur provinsi berpenduduk sekitar 5.497.151 jiwa (Dinas Dukcapil Kalbar, 2022) ini.
Dia mengaku tahu kinerjanya sejak jadi Kadiskes dalam menangani COVID-19. Sebagai Sekda Kalbar, Harisson punya prestasi baik, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana Kalbar berhasil mendapat peringkat dua setelah DKI Jakarta.
Harisson juga dinilai berhasil membawa Kalbar pada peringkat kedua setelah DI Yogyakarta untuk Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan se-Indonesia dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 2023 dengan skor 71,04.
Kemudian, Kalbar dapat meraih urutan ketiga Monitoring Center for Prevention (MCP). Ini merupakan aplikasi untuk pemantauan capaian kinerja melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Dari sisi penyerapan anggaran, Kalbar berhasil mendapat tiga prestasi dari Kemendagri pada Penganugerahan APBD Award 2022 pada medium Maret 2023. Prestasi itu terdiri dari peringkat 3 untuk kategori Peningkatan Pendapatan Asli Daerah TA 2022, peringkat 4 kategori Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022, dan peringkat 4 kategori Realisasi Belanja Daerah TA 2022 dari penilaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemprov Kalimantan Barat.
Sutarmidji pun berpesan agar Harisson terus melanjutkan apa yang sudah baik di bawah pemerintahannya selama ini. Tetapi juga memperbaiki apa-apa saja yang belum baik. Kemudian menyukseskan pemilu legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.
Selain sukses dalam karir, Harisson juga aktif di berbagai organisasi. Di antaranya sebagai Ketua Ikatan Alumni UGM (KAGAMA) Kalbar (2022-2027), anggota Mustasyar PWNU Kalbar (2022-2027), Dewan Pembina Yarsi Pontianak (2021-2026), Ketua Pengurus KORMI Kalbar (2023-2027), Dewan Kehormatan PMI Kalbar (2023-2028), Ketua Umum PERBASI Kapuas Hulu (2018-2020), dan Ketua Umum IDI Kabupaten Kapuas Hulu (2017-2020).
Terkait dengan jabatan baru yang diemban tersebut, suami dari Windy Prihastari itu menyatakan akan melanjutkan program Sutarmidji dan Ria Norsan. Karena program yang dijalankan di bawah kepemimpinan pasangan ini mampu menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar dari 67,90 pada tahun 2021 menjadi 68,63 pada 2022.
Aturan mengenai netralitas ASN dalam Pemilu juga tertuang dalam Pasal 70 dan 71 UU No. 10 tahun 2016. Aturan ini, hendaknya menjadi pedoman bagi penjabat gubernur. Terutama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjalankan roda pemerintahan, selama belum terpilihnya gubernur dan wakil gubernur definitif hasil Pemilu 2024.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Melihat perjalanan karir penjabat Gubernur Kalbar Harisson
