Putussibau (Antaranews Kalbar) - Sejumlah instansi lintas sektoral yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Koordinasi membahas berbagai persoalan perbatasan Indonesia - Malaysia wilayah Kapuas Hulu.
"Melalui rapat koordinasi itu mari kita tinjau penanganan persoalan di perbatasan, karena itu tanggung jawab bersama termasuk semua lapisan masyarakat," kata Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi saat pembukaan Rakor Lintas Sektoral Perbatasan di Aula Polres Kapuas Hulu, Rabu.
Dikatakan Imam, selama ini perbatasan memiliki kesan tertinggal dan terbelakang, namun kesan itu hendaknya dihilangkan, dan jadikan perbatasan sebagai beranda depan yang saat menjadi prioritas pembangunan pemerintah.
Meskipun demikian, masih banyak persoalan perbatasan terutama terkait kebutuhan pokok masyarakat yang masih ketergantungan terhadap negara tetangga, serta masih terjadinya penyelundupan barang ilegal.
"Pemerintah harus bisa menyuplai kebutuhan masyarakat terutama sembako, sehingga kita tidak hanya menindak masyarakat," kata Imam.
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir mengatakan untuk membangun daerah perbatasan memang banyak tantangan.
Menurut dia, perhatian pemerintah pusat sudah dilakukan masyarakat, hanya saja masih banyak persoalan seperti persoalan ekonomi banyaknya perdagangan ilegal.
Disampaikan Nasir, saat ini juga menjadi persoalan tidak bisa masuknya mobil Indonesia ke Malaysia.
"Tentu segala persoalan di perbatasan itu akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat," kata Nasir.
Dirinya berharap melalui rapat koordinaai tersebut dapat menjadi rekomendasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Melalui rapat koordinasi itu mari kita tinjau penanganan persoalan di perbatasan, karena itu tanggung jawab bersama termasuk semua lapisan masyarakat," kata Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi saat pembukaan Rakor Lintas Sektoral Perbatasan di Aula Polres Kapuas Hulu, Rabu.
Dikatakan Imam, selama ini perbatasan memiliki kesan tertinggal dan terbelakang, namun kesan itu hendaknya dihilangkan, dan jadikan perbatasan sebagai beranda depan yang saat menjadi prioritas pembangunan pemerintah.
Meskipun demikian, masih banyak persoalan perbatasan terutama terkait kebutuhan pokok masyarakat yang masih ketergantungan terhadap negara tetangga, serta masih terjadinya penyelundupan barang ilegal.
"Pemerintah harus bisa menyuplai kebutuhan masyarakat terutama sembako, sehingga kita tidak hanya menindak masyarakat," kata Imam.
Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir mengatakan untuk membangun daerah perbatasan memang banyak tantangan.
Menurut dia, perhatian pemerintah pusat sudah dilakukan masyarakat, hanya saja masih banyak persoalan seperti persoalan ekonomi banyaknya perdagangan ilegal.
Disampaikan Nasir, saat ini juga menjadi persoalan tidak bisa masuknya mobil Indonesia ke Malaysia.
"Tentu segala persoalan di perbatasan itu akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat," kata Nasir.
Dirinya berharap melalui rapat koordinaai tersebut dapat menjadi rekomendasi untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018