Pontianak (Antaranews Kalbar) - PDI Perjuangan Kalimantan Barat melakukan penguatan pada tim kampanye dan relawan yang ada di Kabupaten Sintang untuk memaksimalkan mesin politik pada pilkada Kalbar 2018.

"Sintang ini adalah basis lawan, tapi saya yakin, dengan kebersamaan dan kekompakan tim dan relawan yang ada, kita bisa memenangkan Pilkada Kalbar 2018 ini," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar, Cornelis di Sintang, Selasa.

Dia menegaskan, selama dua periode dirinya menjadi Gubernur, Sintang memberikan sumbangsih kontribusi dukungan pada dirinya, untuk itu, Cornelis berharap, suara itu bisa tetap diarahkan untuk dukungan kepada pasangan Karolin-Gidot pada pilgub Kalbar 2018 ini.

"Selain itu, saat mencalonkan diri menjadi anggota DPR, suara Karolin di Sintang ini juga cukup besar, sehingga kita harap dukungan itu juga bisa diberikan kembali masyarakat Sintang untuk Karolin," tuturnya.

Cornelis menegaskan, di Sintang isu pemekaran wilayah yang dikembangkan oleh calon lain cukup kencang di lontarkan kepada masyarakat, untuk meraih dukungan. Namun, dia menegaskan bahwa masyarakat harus mengetahui untuk memekarkan suatu wilayah masih harus menunggu selesainya proses moratorium pemekaran wilayah dari pemerintah pusat.

Menurutnya, jika ada yang mengangkat isu Pilkada Kalbar dengan pemekaran provinsi, artinya, tokoh tersebut masih minim pengalaman dalam pemerintahan.

"Kalau masih saja `menggoreng` isu tentang pemekaran provinsi, berarti masih cetek pengalamannya. Ada baiknya belajar dulu yang banyak baru mencalonkan diri sebagai gubernur," kata Cornelis.

Pada kesempatan itu, Cornelis yang juga sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan Karolin-Gidot, Kalbar, menegaskan kepada semua tim dan relawan yang ada agar bisa meredam isu yang berkembang dan memberikan penjelasan yang mendidik kepada masyarakat Sintang.

Di tempat yang sama, calon Gubernur Kalbar peserta Pilkada 2018 Margret Natasa menegaskan visi dan misi yang disusun olehnya sudah disesuaikan dengan tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi.

"Prioritas pembangunan tetap bagaimana membangun infrastruktur dan membuka akses keterisolasian masyarakat pedalaman. Lalu, pelayanan publik yang baik dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik itu termasuk pendidikan dan kesehatan," katanya.

Karolin menambahkan apa yang disampaikan harus realitas. Terkait isu pemekaran Provinsi Kapuas Raya, Karolin menyerahkan penilaian kepada masyarakat.

"Dalam 10 tahun ini,Pemprov Kalbar tidak pernah anti terhadap pemekaran. Hanya saja kewenangan itu kan bukan di tangan kita. Kita tidak bisa menjanjikan sesuatu yang bukan berada di tangan kita, itu tidak realistis kalau kewenangan bukan di tangan kita," kata Karolin.



 

Pewarta: Rendra Oxtora

Editor : Nurul Hayat


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018