Jakarta (Antaranews Kalbar) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pembangunan dan peningkatan kemampuan kehumasan di era digital sekaligus bagian dari upaya dalam transparansi kegiatan di pemerintahan.
"Di era digital, banyak yang dapat menunjang kegiatan kehumasan, namun humas juga dituntut banyak hal, seperti penguasaan teknologi, kemampuan menyediakan informasi yang cepat dan akurat serta ruang informasi yang mudah diakses masyarakat luas," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kalbar Syarif Yusniarsyah saat workshop jurnalisme ciber di Graha Bhakti Antara di Jakarta, Rabu.
Ia melanjutkan, sejalan dengan komitmen dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Pemprov Kalbar juga mendorong peran kehumasan untuk dapat berjalan optimal.
"Untuk situs online, kami semakin serius dalam mengembangkan portal resmi Pemprov Kalbar, yaitu kalbarprov.go.id," ujar dia.
Portal tersebut juga untuk menyampaikan informasi dengan fitur lebih lengkap dan variatif sejalan dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan e-goverment sekaligus sebagai ruang publik terhadap berbagai informasi program dan kebijakan pemerintah.
Sejumlah humas dan SKPD dari Kalbar ikut hadir dalam workshop tersebut seperti Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Melawi, Landak, Ketapang, Kapuas Hulu dan Kubu Raya.
Direktur Komersial dan IT Perum LKBN Antara Hempi N Prajudi mengatakan, di era penuh dengan berbagai perubahan di bidang teknologi informasi, ikut berdampak ke sektor kehumasan, atau siapapun yang bertugas menyampaikan informasi ke publik.
"Ketika kita tidak pernah bersentuhan dengan media sosial, kini mau tidak mau harus memiliki akun di media sosial, mengikutinya, memantaunya, mengklarifikasi informasi hoaks, bahkan harus berinteraksi dengan orang lain yang tidak nyata," ujar Hempi.
Ia menambahkan, perubahan-perubahan yang mengubah dunia dalam skala luas atau yang dikenal dengan disruption ini, tentu harus disikapi secara bijak, cepat dan tepat.
"Cyber Journalism atau jurnalisme ciber adalah salah satu cara untuk menghadapi era disrupsi ini. Para pranata kehumasan maupun para pengambil kebijakan setidaknya harus memahami hal ini," kata dia.
"Pertarungan" informasi harus dilakukan oleh mereka-mereka yang paham akan medan perang yang bakal dihadapi.
"Perum LKBN Antara pun juga harus mengikuti perubahan tersebut," ujar Hempi.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018