Manila (Antaranews Kalbar) - Kementerian dalam negeri Filipina pada Rabu menyatakan berencana membeli pistol untuk pemimpin masyarakat, yang bersedia memerangi kejahatan dan narkotika, tapi rencana iu memicu kekhawatiran bahwa hal itu mendorong lebih banyak kekerasan di negara tersebut, yang melancarkan penumpasan berdarah.
Presiden Rodrigo Duterte pada Selasa mengatakan mempertimbangkan mempersenjatai pemimpin masyarakat, yang dikenal sebagai ketua "barangay", setelah berembuk dengan polisi dan kalangan sandi.
Ia pada pekan lalu bertekad memberikan perlindungan hukum sama kepada ketua "barangay" seperti yang dilakukannya pada tentara atau polisi, dan mereka "tidak akan masuk penjara" jika menembak tersangka penjahat dalam tugas mereka.
Martin Dino, menteri muda di departemen dalam negeri, yang bertanggung jawab atas 42.000 anggota "barangay" di negara itu, menyatakan pistol akan diberikan secara gratis, atau pembelian pribadi dengan bantuan, tapi hanya untuk ketua "barangay", yang tidak terlibat dalam perkara obat terlarang.
Duterte berulang kali menyatakan ribuan pejabat masyarakat terlibat dalam perdagangan itu, tanpa merinci.
"Syaratnya adalah bahwa ketua 'barangay' itu harus memerangi narkotika dan kejahatan. Jika berkomplot dengan penjahat, ia bisa jadi yang tertembak," kata Dino kepada Reuters.
Perang khas Duterte melawan kejahatan dan narkotika telah menewaskan ribuan orang dan memicu tanda bahaya beberapa negara.
Pegiat dan lawan politik Duterte menyatakan perang itu lebih membidik pengguna dan pengedar kecil di masyarakat miskin dan menuduh polisi secara tertata membunuh tersangka, sering didasarkan atas bukti lemah.
Pihak berwenang menolak itu dan menyatakan semua yang tewas adalah pengedar narkotika, yang melakukan perlawanan keras dan membuat polisi tidak memiliki pilihan selain menembak mereka.
Rencana mempersenjatai warga itu didukung perhimpunan pejabat "barangay", kata pemimpinnya, Edmund Abesamis.
Ketua "barangay" tanpa senjata api enggan melaporkan kegiatan gelap narkotika, karena takut menjadi sasaran gerombolan itu, katanya kepada CNN Filipina pada Rabu.
Kelompok pegiat Bangkit untuk Hidup dan Hak, menyatakan pemerintah tergila-gila dengan menanamkan rasa takut di masyarakat daripada menangani akar penyebab kecanduan narkotika.
"Mempersenjatai ketua 'barangay' adalah pendekatan bodoh lain, yang akan menciptakan pertarungan kekuatan di antara petugas setempat di lapangan," kata wanita juru bicara kelompok itu, dengan menambahkan bahwa masyarakat sudah melihat cukup banyak "serangan tirani dan fasis" selama perang narkotika Duterte.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
Presiden Rodrigo Duterte pada Selasa mengatakan mempertimbangkan mempersenjatai pemimpin masyarakat, yang dikenal sebagai ketua "barangay", setelah berembuk dengan polisi dan kalangan sandi.
Ia pada pekan lalu bertekad memberikan perlindungan hukum sama kepada ketua "barangay" seperti yang dilakukannya pada tentara atau polisi, dan mereka "tidak akan masuk penjara" jika menembak tersangka penjahat dalam tugas mereka.
Martin Dino, menteri muda di departemen dalam negeri, yang bertanggung jawab atas 42.000 anggota "barangay" di negara itu, menyatakan pistol akan diberikan secara gratis, atau pembelian pribadi dengan bantuan, tapi hanya untuk ketua "barangay", yang tidak terlibat dalam perkara obat terlarang.
Duterte berulang kali menyatakan ribuan pejabat masyarakat terlibat dalam perdagangan itu, tanpa merinci.
"Syaratnya adalah bahwa ketua 'barangay' itu harus memerangi narkotika dan kejahatan. Jika berkomplot dengan penjahat, ia bisa jadi yang tertembak," kata Dino kepada Reuters.
Perang khas Duterte melawan kejahatan dan narkotika telah menewaskan ribuan orang dan memicu tanda bahaya beberapa negara.
Pegiat dan lawan politik Duterte menyatakan perang itu lebih membidik pengguna dan pengedar kecil di masyarakat miskin dan menuduh polisi secara tertata membunuh tersangka, sering didasarkan atas bukti lemah.
Pihak berwenang menolak itu dan menyatakan semua yang tewas adalah pengedar narkotika, yang melakukan perlawanan keras dan membuat polisi tidak memiliki pilihan selain menembak mereka.
Rencana mempersenjatai warga itu didukung perhimpunan pejabat "barangay", kata pemimpinnya, Edmund Abesamis.
Ketua "barangay" tanpa senjata api enggan melaporkan kegiatan gelap narkotika, karena takut menjadi sasaran gerombolan itu, katanya kepada CNN Filipina pada Rabu.
Kelompok pegiat Bangkit untuk Hidup dan Hak, menyatakan pemerintah tergila-gila dengan menanamkan rasa takut di masyarakat daripada menangani akar penyebab kecanduan narkotika.
"Mempersenjatai ketua 'barangay' adalah pendekatan bodoh lain, yang akan menciptakan pertarungan kekuatan di antara petugas setempat di lapangan," kata wanita juru bicara kelompok itu, dengan menambahkan bahwa masyarakat sudah melihat cukup banyak "serangan tirani dan fasis" selama perang narkotika Duterte.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018