Putussibau (Antaranews Kalbar) - DPRD Kalbar meminta pihak perusahaan yang beroperasi di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memperhatikan persoalan sosial masyarakat setempat.
"Kasihan masyarakat, saya prihatin dengan persoalan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit, itu harusnya segera teratasi," kata Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Kadri yang menghubungi Antara di Putussibau, Rabu.
Dia mengatakan persoalan sosial masyarakat dan perusahaan di perbatasan, perlu ada solusi dari pemerintah setempat sebagai penengah.
Menurut Kadri,?apabila persoalan itu tidak segera diselesaikan maka dikhawatirkan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi karena berkaitan dengan CPO.
Penutupan akses jalan CPO oleh sejumlah masyarakat di Kecamatan Badau tersebut karena apa yang menjadi kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan tidak terpenuhi.
Dalam persoalan itu, masyarakat meminta perusahaan mengeluarkan lahan pertanian dari Hak Guna Usaha (HGU) yang dikelola pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Kasihan masyarakat, saya prihatin dengan persoalan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit, itu harusnya segera teratasi," kata Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Kadri yang menghubungi Antara di Putussibau, Rabu.
Dia mengatakan persoalan sosial masyarakat dan perusahaan di perbatasan, perlu ada solusi dari pemerintah setempat sebagai penengah.
Menurut Kadri,?apabila persoalan itu tidak segera diselesaikan maka dikhawatirkan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi karena berkaitan dengan CPO.
Penutupan akses jalan CPO oleh sejumlah masyarakat di Kecamatan Badau tersebut karena apa yang menjadi kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan tidak terpenuhi.
Dalam persoalan itu, masyarakat meminta perusahaan mengeluarkan lahan pertanian dari Hak Guna Usaha (HGU) yang dikelola pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018