Jakarta (Antara Kalbar) - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, jika semua permasalahan sosial diurus oleh Kementerian Sosial maka otonomi daerah tidak berfungsi.
"Kalau Kementerian Sosial mengurus dari Sabang sampai Merauke, lalu apa kerja otonomi daerah. Apa gunanya otonomi daerah," kata Menteri Sosial pada refleksi program Kemensos 2013 dan ekspektasi 2014 di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan Mensos karena selama ini banyak permasalahan sosial yang terjadi di daerah yang menjadi tugas pemerintah daerah tapi selalu dilimpahkan ke Kementerian Sosial.
"Bukan berarti ada otonomi daerah lalu kita tidak mau turun tangan, tapi ada tupoksinya," tambah Mensos.
Mensos mencotohkan, misalnya masalah penanganan anak terlantar yang jumlahnya mencapai sekitar 250 ribu anak sementara anggaran di Kemensos hanya untuk 125 ribu anak.
Jika semua dibebankan ke Kemensos maka penyelesaiannya akan berjalan lambat dan tidak sehat.
Contoh lainnya, kata Mensos, ketika ada pemberitaan di sebuah daerah dimana masyarakatnya mengalami kelaparan, yang disalahkan adalah Kemensos.
"Dimana pemerintah daerahnya. Setiap daerah bisa mengeluarkan cadangan besar untuk keadaan darurat, jika memang kurang bisa diminta ke pusat," tambah Mensos.
Bahkan ada beberapa daerah yang pemimpinnya sama sekali tidak hadir ketika menteri datang untuk memberikan bantuan atau program.
"Padahal ini kan untuk daerah mereka juga, saya tidak mengerti apakah semua sibuk. Bukan berarti secara pribadi saya ingin dihormati tapi selaku pembantu Presiden seharusnya ada pimpinan daerahnya sehingga tahu apa program yang diberikan pemerintah pusat jadi bisa bersinergi," tambah dia.
Menurut dia, salah satu kelemahan adalah koordinasi, dimana semua program berjalan sendiri-sendiri.
Untuk itu, ia meminta agar pemerintah daerah juga turut serta dalam menangani masalah-masalah sosial terutama di daerah masing-masing agar cepat tertangani.
Jika Semua Masalah Diurus Kemensos, Apa Guna Otda
Selasa, 24 Desember 2013 14:46 WIB