Phnom Penh (Antaranews Kalbar) - Sekitar 50 warga China ditahan di Kamboja sebagai bagian dari pembongkaran jaringan pelacuran di Provinsi Sihanoukville, pusat permodalan China, kata gubernur provinsi itu pada Selasa.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen adalah sekutu dekat Beijing dan negara Asia tenggara itu menarik lonjakan permodalan China di ibukotanya, Phnom Penh, serta kota -seperti- Sihanoukville, tempat pembangunan kasino dan hotel berkembang pesat.

Sihanoukville, kota pantai 225 kilometer barat Phnom Penh, mengalami ledakan pembangunan dalam beberapa tahun belakangan didukung aliran uang China.

Tapi, arus pekerja dan uang China itu juga menimbulkan kebencian warga setemat dan yang dikatakan pihak berwenang adalah kenaikan angka kejahatan di kota pelabuhan semula sepi tersebut.

Gubernur Yun Min menyatakan modal China di provinsi itu melampaui 1 miliar dolar (sekitar 15 triliun rupiah) tapi uang itu datang dengan kenaikan layanan seks gelap , yang disediakan oleh dan untuk warga China di daerah tersebut.

"Ketika banyak dari mereka datang, banyak juga tuntutan untuk layanan itu," kata Yun Min kepada Reuters.

"Itu melanggar hukum di negara kami. Jadi, kami harus menghentikan dan menumpasnya," katanya, "Penumpasan itu akan berlanjut tanpa batas waktu."

Kedutaan China di Phnompenh tidak menjawab surat elektronik untuk meminta tanggapan.

Kepala kepolisian Sihanoukville Phul Phorsda mengatakan tindakan keras itu berlanjut tapi menolak menanggapi lebih lanjut.

Laporan polisi menyatakan polisi menyita brosur penawaran layanan seks, yang menampilkan perempuan telanjang dan nomor telepon, dalam penggerebekan di panti pijat.

Dukungan China memungkinkan Hun Sen menentang kecaman Barat tentang penindasan terhadap lawannya dalam pemilihan umum pada bulan lalu, saat Partai Rakyat Kamboja -yang berkuasa- mengatakan meraih semua 125 kursi parlemen.

Hasil resmi pemilihan umum diperkirakan diumumkan pada Rabu.

Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja, yang beroposisi, dibubarkan pengadilan pada tahun lalu atas permintaan pemerintah Hun Sen, yang memicu kecaman beberapa negara Barat.

Pewarta: Admin Kalbar

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018