Bengkayang (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat di daerah itu.
Hal itu disampaikan Wagub dalam Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Bengkayang, di Kalimantan Barat, Selasa.
Dia berharap program dan kegiatan yang disepakati dalam Musrenbang RKPD Bengkayang Tahun 2026 ini adalah program dan kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat di daerah.
"Seperti (memprioritaskan) kebutuhan dasar masyarakat, sehingga program kerja juga terealisasi dan tepat sasaran," ujarnya.
Wagup juga mengingatkan agar pemerintah kabupaten Bengkayang dapat merumuskan program prioritas yang mengarah kepada Peningkatan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) seperti percepatan rata-rata lama sekolah melalui optimalisasi pemanfaatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
"Penyusunan rencana kerja ini salah satu tanggung jawab di periode kepemimpinan saat ini dalam meletakkan fondasi pembangunan untuk periode 5 tahun ke depan. Saya berharap, agar perencanaan Tahun 2026 yang disusun memperhatikan dan mempedomani tahapan dan sasaran pembangunan yang telah disusun dalam dokumen RPJMD dimaksud," ujarnya.
Kemudian, pemerintah Bengkayang diharapkan agar memperhatikan tema dan fokus pembangunan serta tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2026, baik yang tertuang di dalam rancangan RKPD Tahun 2026 maupun rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026, guna menyelaraskan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
"Saya berharap melalui Musrenbang kali ini juga dihasilkan keputusan keputusan yang mengedepankan aspirasi dan pandangan dari masyarakat, sehingga kegiatan hari ini mampu memberikan manfaat yang luas bagi pembangunan daerah di Bengkayang," ujarnya.
Dia menjelaskan, IPM Kalimantan Barat Tahun 2024 mencapai 71,19 persen atau meningkat 0,72 poin (1,02 persen) dibanding tahun sebelumnya (70,47). Tetapi secara regional Pulau Kalimantan IPM Kalbar masih berada di rangking ke lima di bawah Provinsi Kalimantan Tengah.
Untuk itu lanjutnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya meningkatkan nilai IPM melalui intervensi beberapa program unggulan seperti penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK negeri dan swasta serta peningkatan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui program Paket A, B, dan C.
"Dengan upaya ini tingkat IPM Kalbar akan meningkat pada tahun selanjutnya," ujarnya.
Dia menegaskan Pemprov Kalbar akan terus mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, baik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang didanai melalui APBD Provinsi maupun kewenangan pemerintah pusat yang terus didorong melalui usulan Forum Musrenbang Tingkat Nasional.
Sementara itu, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis mengatakan ada lima isu strategis yang diprioritaskan seperti pertama, peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan pelayanan dasar.
Kedua, penguatan tata kelola pemerintahan. Ketiga, peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah berkelanjutan.
Keempat, peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, dan kelima, peningkatan kualitas lingkungan hidup, bencana dan perubahan iklim ketahanan.
"Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang juga diselaraskan dengan visi misi Pemerintah Provinsi Kalbar," ujarnya.
Isu-isu tersebut katanya, selaras dengan visi kabupaten Bengkayang yaitu Kabupaten Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera dan keberlanjutan.
Bupati juga berharap Musrenbang ini menjadi momentum untuk bangkit menuju SDM mantap Bengkayang Gemilang.
