Pontianak (Antaranews Kalbar) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, Pitono mengakui pihaknya masih kesulitan mendata jumlah pelaku industri digital karena sebagian dari mereka tidak memiliki badan hukum serta alamat formal.
"Meski demikian kami sudah melakukan survei terkait industri digital ini. Tetapi tentu butuh data yang lengkap, karena para pelaku industri digital sulit untuk didata," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan pelaku industri yang masuk dalam profesi baru di bidang industri digital ini adalah perusahaan rintisan, e-dagang, youtuber, blogger, selebgram, gamers, kreator konten, dan lain-lain. Permasalahan utamanya adalah, sebagian dari mereka bekerja secara individu atau tim kecil, dan tidak memiliki badan hukum.
Mereka juga tidak memiliki kantor. Misalnya youtuber, pendapatan mereka pun sulit diukur. Pasalnya mereka tidak memiliki penghasilan tetap.
Baca juga: BPS Klabar gelar seminar entaskan kemiskinan melalui data
"Sumber pendapatan mereka berasal dari jasa promosi. Ada iklan yang tercatat, ada juga yang tidak tercatat secara resmi. Tentu saja sangat sulit mengukur pendapatan mereka. Tergantung dari pengakuan saja ini sebenarnya. Apakah yang disampaikan ke kami benar atau tidak," jelas dia.
Padahal menurut Pitono, industri digital sudah sangat berkembang seiring meningkatnya infrastruktur telekomunikasi dan internet. Apabila data yang terkumpul lengkap, bisa menjadi landasan kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan.
" Begitu juga bila angka ini besar, bisa memperbaiki angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi," jelas dia.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI asal Dapil Kalbar, G Michael Jeno mengatakan bahwa sulit untuk mengukur pendapatan dari para pelaku industri digital. Pasalnya, sebagian pendapatan mereka berasal dari jasa yang nilainya tergantung tiap-tiap levelnya.
Baca juga: Michael Jeno dorong ekonomi digital berbasis kerakyatan
"Misalnya Youtuber, kalau subscriber dan viewernya banyak dia dapat banyak iklan resmi dari Youtube. Itu belum termasuk iklan non-adsense. Dirjen Pajak masih kesulitan untuk mencari data ini," kata dia.
Meski begitu ia meminta masyarakat Kalbar harus mempersiapkan diri terhadap disrupsi yang ditimbulkan oleh ekonomi digital.
Kendati pengaruh teknologi komunikasi dan informasi masih belum merata di Kalbar, namun masyarakat perkotaan yang sudah serba online mulai merasakannya.
"Di negara maju, dan sekarang Jakarta sudah terasa sekali karena masyarakatnya sudah serba online. Di Pontianak juga sangat terasa," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Meski demikian kami sudah melakukan survei terkait industri digital ini. Tetapi tentu butuh data yang lengkap, karena para pelaku industri digital sulit untuk didata," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan pelaku industri yang masuk dalam profesi baru di bidang industri digital ini adalah perusahaan rintisan, e-dagang, youtuber, blogger, selebgram, gamers, kreator konten, dan lain-lain. Permasalahan utamanya adalah, sebagian dari mereka bekerja secara individu atau tim kecil, dan tidak memiliki badan hukum.
Mereka juga tidak memiliki kantor. Misalnya youtuber, pendapatan mereka pun sulit diukur. Pasalnya mereka tidak memiliki penghasilan tetap.
Baca juga: BPS Klabar gelar seminar entaskan kemiskinan melalui data
"Sumber pendapatan mereka berasal dari jasa promosi. Ada iklan yang tercatat, ada juga yang tidak tercatat secara resmi. Tentu saja sangat sulit mengukur pendapatan mereka. Tergantung dari pengakuan saja ini sebenarnya. Apakah yang disampaikan ke kami benar atau tidak," jelas dia.
Padahal menurut Pitono, industri digital sudah sangat berkembang seiring meningkatnya infrastruktur telekomunikasi dan internet. Apabila data yang terkumpul lengkap, bisa menjadi landasan kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan.
" Begitu juga bila angka ini besar, bisa memperbaiki angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi," jelas dia.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI asal Dapil Kalbar, G Michael Jeno mengatakan bahwa sulit untuk mengukur pendapatan dari para pelaku industri digital. Pasalnya, sebagian pendapatan mereka berasal dari jasa yang nilainya tergantung tiap-tiap levelnya.
Baca juga: Michael Jeno dorong ekonomi digital berbasis kerakyatan
"Misalnya Youtuber, kalau subscriber dan viewernya banyak dia dapat banyak iklan resmi dari Youtube. Itu belum termasuk iklan non-adsense. Dirjen Pajak masih kesulitan untuk mencari data ini," kata dia.
Meski begitu ia meminta masyarakat Kalbar harus mempersiapkan diri terhadap disrupsi yang ditimbulkan oleh ekonomi digital.
Kendati pengaruh teknologi komunikasi dan informasi masih belum merata di Kalbar, namun masyarakat perkotaan yang sudah serba online mulai merasakannya.
"Di negara maju, dan sekarang Jakarta sudah terasa sekali karena masyarakatnya sudah serba online. Di Pontianak juga sangat terasa," kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018