Pontianak (Antaranews Kalbar) - Deklarasi Pemilu damai harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan dari tingkat polda, polres hingga ke polsek dan pedesaan melalui Bhabinkamtibmas, kata Staf Ahli Sosial Budaya (Sahli Sosbud) Kapolri, Inspektur Jenderal (Pol) Tugas Dwi Apriyanto.
"Deklarasi pemilu damai ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan dari tingkat polda, polres sampai ke tingkat polsek dan pedesaaan melalui Bhabinkamtibmas. Tujuannya agar mengedukasi warga masyarakat untuk lebih paham pentingnya pelaksanaan pemilu damai ini," kata Tugas Dwi Apriyanto dalam arahannya di Ketapang, Jumat.
Ia mengajak jajaran kepolisian lebih mengintensifkan secara berkesinambungan deklarasi Pilkada damai di kabupaten/kota yang ada di Kalbar.
"Selain itu, sebarkan informasi yang bersifat edukatif kepada publik melalui media massa dengan tujuan terbentuknya pemahaman kepada masyarakat untuk lebih bijak dan cerdas dalam menggunakan sarana media sosial, dan lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang belum kredibel sumbernya agar tidak berdampak terhadap situasi Kamtibmas," katanya.
Dalam arahannya, dia mengatakan, Pemilu 2019 mendatang akan berbeda dengan pilkada serentak tahun 2018 lalu. Karena di Pemilu 2019, masyarakat akan melakukan pencoblosan pada lima surat suara berbeda dalam satu waktu.
"Hal ini dapat berpotensi membingungkan khususnya pada pemilih pemula, maupun yang berusia telah lanjut, begitu juga bagi pemilih yang berada di wilayah pelosok perdalaman yang terbatas sarana informasi," ujarnya.
Oleh sebab itu, menurut dia, Polri melalui jajarannya mulai tingkat Polda, Polres sampai ke tingkat Polsek harus secara massif untuk mendorong KPU, Bawaslu dan Pemda setempat mensosialisasikan bagaimana cara memberikan hak pilih sehingga pada saat pemilihan nanti masyarakat sudah paham.
Dia juga berharap, jajaran Polda Kalbar terus menjalin sinergitas dan soliditas dengan TNI, dan menjaga netralitas Polri pada Pemilu 2019.
"Mari kita tingkatkan kinerja agar kegiatan operasi dapat berjalan dengan sukses, begitu juga administrasinya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Deklarasi pemilu damai ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan dari tingkat polda, polres sampai ke tingkat polsek dan pedesaaan melalui Bhabinkamtibmas. Tujuannya agar mengedukasi warga masyarakat untuk lebih paham pentingnya pelaksanaan pemilu damai ini," kata Tugas Dwi Apriyanto dalam arahannya di Ketapang, Jumat.
Ia mengajak jajaran kepolisian lebih mengintensifkan secara berkesinambungan deklarasi Pilkada damai di kabupaten/kota yang ada di Kalbar.
"Selain itu, sebarkan informasi yang bersifat edukatif kepada publik melalui media massa dengan tujuan terbentuknya pemahaman kepada masyarakat untuk lebih bijak dan cerdas dalam menggunakan sarana media sosial, dan lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang belum kredibel sumbernya agar tidak berdampak terhadap situasi Kamtibmas," katanya.
Dalam arahannya, dia mengatakan, Pemilu 2019 mendatang akan berbeda dengan pilkada serentak tahun 2018 lalu. Karena di Pemilu 2019, masyarakat akan melakukan pencoblosan pada lima surat suara berbeda dalam satu waktu.
"Hal ini dapat berpotensi membingungkan khususnya pada pemilih pemula, maupun yang berusia telah lanjut, begitu juga bagi pemilih yang berada di wilayah pelosok perdalaman yang terbatas sarana informasi," ujarnya.
Oleh sebab itu, menurut dia, Polri melalui jajarannya mulai tingkat Polda, Polres sampai ke tingkat Polsek harus secara massif untuk mendorong KPU, Bawaslu dan Pemda setempat mensosialisasikan bagaimana cara memberikan hak pilih sehingga pada saat pemilihan nanti masyarakat sudah paham.
Dia juga berharap, jajaran Polda Kalbar terus menjalin sinergitas dan soliditas dengan TNI, dan menjaga netralitas Polri pada Pemilu 2019.
"Mari kita tingkatkan kinerja agar kegiatan operasi dapat berjalan dengan sukses, begitu juga administrasinya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik," katanya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018