Putussibau (Antaranews Kalbar) - Warga perbatasan Indonesia - Malaysia di Kecamatan Badau, Kapuas Hulu merasa kecewa atas pembangunan pelebaran jalan di daerah tersebut.
"Kami meminta pemerintah pusat turun langsung melihat kondisi pekerjaan pelebaran jalan, karena pekerjaan tidak sesuai dengan yang disosialisasikan kepada masyarakat ketika pembebasan lahan," kata warga Badau, Dewitsin ketika menghubungi Antara, Senin.
Dia mengemukakan, saat sosialisasi pelebaran jalan itu membutuhkan lahan kurang lebih 50 meter dan sudah dilakukan pembebasan lahan.
Namun, dalam pelaksanaan pekerjaan, pelebaran jalan itu dikerjakan terlalu berliku - liku dan secara kasat mata masyarakat pekerjaan yang direncanakan oleh konsultan dan pelaksana pekerjaan tersebut tidak mengutamakan kualitas.
"Kami memang tidak memahami teknis kerja, namun secara kasat mata pekerjaan itu tidak berkualitas," tandas Dewitsin.
Ia menyatakan, dalam pekerjaan itu hampir tidak mengunakan batu pecah, padahal biasanya pekerjaan jalan seperti itu memerlukan batu pecah.
"Jalan itu terlalu banyak tikungan dan sudah banyak korban, kami meminta konsultan dan pelaksana pekerjaan memikirkan itu, karena nanti yang menikmati itu," kesal Dewitsin.
Hal senada dikatakan Ujang Rusli warga perbatasan, bahwa pekerjaan pelebaran jalan itu sebenarnya sangat didukung masyarakat termasuk program pembangunan dari pemerintah di berbagai bidang.
Namun, apabila pekerjaan tidak mengutamakan kualitas, tentu masyarakat akan kecewa.
"Kami tidak bermaksud untuk menghambat - hambat pembangunan, kami hanya mempertanyakan kualitas pekerjaan, jangan sampai dikerjakan abal - abal," ujar Ujang.
Dia mengatakan, jalan dua jalur yang sedang dibangun itu terlalu berliku - liku, seharusnya bisa diluruskan tidak terlalu banyak tikungan.
"Saat sosialisasi akan diluruskan dan tidak banyak tikungan, namun kenyataannya berliku - liku, apalagi kualitas pekerjaan sangat ragukan," kata Rusli.
Selaku warga perbatasan, lanjutnya, kami tidak ingin program pembangunan dikerjakan asal - asalan, karena itu menyerap dana besar dan lokasi yang cukup luas.
"Jangan sampai nanti baru dibangun dibongkar lagi, sayang anggaran negara itu, masih banyak daerah lain yang memerlukan pembangunan, jika ada kesempatan pembangunan tolonglah dikerjakan secara serius," pinta Rusli.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Kami meminta pemerintah pusat turun langsung melihat kondisi pekerjaan pelebaran jalan, karena pekerjaan tidak sesuai dengan yang disosialisasikan kepada masyarakat ketika pembebasan lahan," kata warga Badau, Dewitsin ketika menghubungi Antara, Senin.
Dia mengemukakan, saat sosialisasi pelebaran jalan itu membutuhkan lahan kurang lebih 50 meter dan sudah dilakukan pembebasan lahan.
Namun, dalam pelaksanaan pekerjaan, pelebaran jalan itu dikerjakan terlalu berliku - liku dan secara kasat mata masyarakat pekerjaan yang direncanakan oleh konsultan dan pelaksana pekerjaan tersebut tidak mengutamakan kualitas.
"Kami memang tidak memahami teknis kerja, namun secara kasat mata pekerjaan itu tidak berkualitas," tandas Dewitsin.
Ia menyatakan, dalam pekerjaan itu hampir tidak mengunakan batu pecah, padahal biasanya pekerjaan jalan seperti itu memerlukan batu pecah.
"Jalan itu terlalu banyak tikungan dan sudah banyak korban, kami meminta konsultan dan pelaksana pekerjaan memikirkan itu, karena nanti yang menikmati itu," kesal Dewitsin.
Hal senada dikatakan Ujang Rusli warga perbatasan, bahwa pekerjaan pelebaran jalan itu sebenarnya sangat didukung masyarakat termasuk program pembangunan dari pemerintah di berbagai bidang.
Namun, apabila pekerjaan tidak mengutamakan kualitas, tentu masyarakat akan kecewa.
"Kami tidak bermaksud untuk menghambat - hambat pembangunan, kami hanya mempertanyakan kualitas pekerjaan, jangan sampai dikerjakan abal - abal," ujar Ujang.
Dia mengatakan, jalan dua jalur yang sedang dibangun itu terlalu berliku - liku, seharusnya bisa diluruskan tidak terlalu banyak tikungan.
"Saat sosialisasi akan diluruskan dan tidak banyak tikungan, namun kenyataannya berliku - liku, apalagi kualitas pekerjaan sangat ragukan," kata Rusli.
Selaku warga perbatasan, lanjutnya, kami tidak ingin program pembangunan dikerjakan asal - asalan, karena itu menyerap dana besar dan lokasi yang cukup luas.
"Jangan sampai nanti baru dibangun dibongkar lagi, sayang anggaran negara itu, masih banyak daerah lain yang memerlukan pembangunan, jika ada kesempatan pembangunan tolonglah dikerjakan secara serius," pinta Rusli.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018