Pontianak (Antaranews Kalbar) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kantor Staf Presiden dan Bappenas menggelar dialog percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Pontianak.
"Dialog yang digelar tersebut diperuntukan bagi forum komunikasi daerah yang meliputi dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, akademisi dan media," ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia yang aktif menginisiasi TPB kini telah menjadi contoh atau "role model" dunia. Selain itu kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang memimpin TPB juga mendapat apresiasi dari dunia internasional.
"Komitmen pemerintah dalam TPB tercermin dalam Perpres No.59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian TPB yang menjamin prinsip inklusif dijalankan dari tingkat nasional hingga daerah," tambahnya.
Ia menyebutkan kunci keberhasilan TPB dipegang pemerintah daerah. Menurutnya dari 34 provinsi, sebagian besar telah menyelesaikan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB yang disusun melalui pendekatan partisipatif berbagai pihak.
"Keberhasilan TPB ditentukan pemerintah daerah karena mereka lah yang mengetahui kebutuhan daerah itu sendiri," ujar dia.
Pemerintah Kalbar, menurutnya satu di antara provinsi yang berkomitmen dan maju dalam menyesaikan penyusunan TPB.
"Bahkan Kalbar telah menunjukan komitmen pelibatan multipihak dalam TPB melalui MoU bersama kepala daerah, akademis, CSO dan filantrofi RAD 2017 lalu," sebut dia.
Namun, lanjutnya pemerintah kabupaten/kota harus tetap perlu menyiapkan data, indikator TPB sebagai turunan aplikatif dari RAD pemerintah Provinsi Kalbar dan penyusunan program daerah selaras dengan RAD, RPJMD dan RPJMN untuk semakin disesuikan TPB.
"Capaian pelaksanaan program - program daerah dengan langkah pendekatan yang komprehensif, holistik dan progresif merupakan target utama dari penginegerasian tersebut," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Dialog yang digelar tersebut diperuntukan bagi forum komunikasi daerah yang meliputi dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, akademisi dan media," ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia yang aktif menginisiasi TPB kini telah menjadi contoh atau "role model" dunia. Selain itu kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang memimpin TPB juga mendapat apresiasi dari dunia internasional.
"Komitmen pemerintah dalam TPB tercermin dalam Perpres No.59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian TPB yang menjamin prinsip inklusif dijalankan dari tingkat nasional hingga daerah," tambahnya.
Ia menyebutkan kunci keberhasilan TPB dipegang pemerintah daerah. Menurutnya dari 34 provinsi, sebagian besar telah menyelesaikan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB yang disusun melalui pendekatan partisipatif berbagai pihak.
"Keberhasilan TPB ditentukan pemerintah daerah karena mereka lah yang mengetahui kebutuhan daerah itu sendiri," ujar dia.
Pemerintah Kalbar, menurutnya satu di antara provinsi yang berkomitmen dan maju dalam menyesaikan penyusunan TPB.
"Bahkan Kalbar telah menunjukan komitmen pelibatan multipihak dalam TPB melalui MoU bersama kepala daerah, akademis, CSO dan filantrofi RAD 2017 lalu," sebut dia.
Namun, lanjutnya pemerintah kabupaten/kota harus tetap perlu menyiapkan data, indikator TPB sebagai turunan aplikatif dari RAD pemerintah Provinsi Kalbar dan penyusunan program daerah selaras dengan RAD, RPJMD dan RPJMN untuk semakin disesuikan TPB.
"Capaian pelaksanaan program - program daerah dengan langkah pendekatan yang komprehensif, holistik dan progresif merupakan target utama dari penginegerasian tersebut," kata dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018