Pontianak (Antaranews Kalbar) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pemerintah untuk serius ikut mengatasi terpuruknya harga sawit yang dapat berdampak pada masyarakat secara luas.
"Perlu langkah secara cepat dan tepat agar persoalan ini segera teratasi," kata Daniel Johan saat dihubungi di Pontianak, Minggu.
Ia mengatakan bahwa di sejumlah daerah harga tandan buah segar terus menurun, bahkan ada yang hanya di kisaran Rp500an per kilogram.
Padahal, ujar dia, angka minimal produksi satu kilogram tandan buah segar di kisaran Rp800 - Rp1.000.
Ia menambahkan ada beberapa langkah agar usaha sektor sawit tidak terus terpuruk.
Di antaranya, ujar anggota DPR RI Dapil Kalbar ini, dana pungutan sawit yang terhimpun di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) harus segera bisa membantu petani sawit rakyat.
"Petani sawit juga perlu didorong memiliki industri pengolahan sehingga tidak lagi menjual TBS tapi CPO, sehingga perlu dibangunkan pabrik mini pengolahan TBS sehingga nilai tambah produk-produk pertanian kembali kepada petani," ujar dia.
Kemudian, pemerintah perlu menyiapkan aturan untuk menjamin pembelian harga minimal Rp1.000 per kilogram sekaligus membantu agar sawit rakyat lolos dari roundtable sustainable palm oil (RSPO).
"Pemerintah harus serius atasi dengan sebaiknya masalah ini," katanya menegaskan kembali.
Salah satu yang diprogramkan pemerintah berupa program B20 (penggunaan biodiesel) untuk mengatasi persoalan sawit yang ada patut diapresiasi.
"Perlu upaya dan langkah lain agar masalah ini tidak semakin meluas," kata Daniel.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Perlu langkah secara cepat dan tepat agar persoalan ini segera teratasi," kata Daniel Johan saat dihubungi di Pontianak, Minggu.
Ia mengatakan bahwa di sejumlah daerah harga tandan buah segar terus menurun, bahkan ada yang hanya di kisaran Rp500an per kilogram.
Padahal, ujar dia, angka minimal produksi satu kilogram tandan buah segar di kisaran Rp800 - Rp1.000.
Ia menambahkan ada beberapa langkah agar usaha sektor sawit tidak terus terpuruk.
Di antaranya, ujar anggota DPR RI Dapil Kalbar ini, dana pungutan sawit yang terhimpun di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) harus segera bisa membantu petani sawit rakyat.
"Petani sawit juga perlu didorong memiliki industri pengolahan sehingga tidak lagi menjual TBS tapi CPO, sehingga perlu dibangunkan pabrik mini pengolahan TBS sehingga nilai tambah produk-produk pertanian kembali kepada petani," ujar dia.
Kemudian, pemerintah perlu menyiapkan aturan untuk menjamin pembelian harga minimal Rp1.000 per kilogram sekaligus membantu agar sawit rakyat lolos dari roundtable sustainable palm oil (RSPO).
"Pemerintah harus serius atasi dengan sebaiknya masalah ini," katanya menegaskan kembali.
Salah satu yang diprogramkan pemerintah berupa program B20 (penggunaan biodiesel) untuk mengatasi persoalan sawit yang ada patut diapresiasi.
"Perlu upaya dan langkah lain agar masalah ini tidak semakin meluas," kata Daniel.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018