Singkawang (Antaranews Kalbar) - Kestabilan harga di tengah masyarakat yang tercermin dari inflasi yang rendah sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.
   
 Dalam mencapai inflasi yang rendah dan terus stabil tersebut diperlukan sinergi kebijakan makro ekonomi yang mencakup baik kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral. 
     
Untuk itu, sesuai dengan peran dan fungsinya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kalbar melakukan sejumlah upaya untuk menstabilkan harga seperti di antaranya sektor pertanian.
   
 Sektor pertanian menjadi satu di antar fokus perhatiannya karena dari catatan BI bahwa hampir 25 persen ekonomi di Kalbar ditopang oleh sektor pertanian tersebut.
   
 "Sektor pertanian dalam perekonomian di Kalbar merupakan sektor  dengan andil tertinggi, di mana seperempatnya dari sektor tersebut," ujar Kepala KPw BI Kalbar, Prijono dalam pembukaanRapat Koordinasi penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di Singkawang, Senin.
   
 Ia menambahkan bahwa porsi sektor pertanian yang besar tersebut tidak terlepas dari Kalbar yang saat ini masih mengandalkan sejumlah komoditas seperti sawit, karet, padi dan lainnya.
     
"Jika di sektor pertanian ada permasalahan maka akan memiliki dampak luas seperti di antaranya lapangan pekerjaan. Sebab lapangan pekerjaan di sektor tersebut menyerap lebih dari 50 persen," papar dia.
   
  Prijono menyebutkan langkah kongkrit BI sendiri di Kalbar dalam sektor pertanian seperti telah menerapkan demplot teknologi hazton, demplot croping technologi, pemberiaan bantuan RMU, bantuan alata pengering padi, pembangunan kandang sapi, komunal, bantuan burung hantu dan sarangnya serta sejumlah kegiatan dan bantuan lainnya. 
   
 "Terhadap potret yang ada saat ini semua pihak harus andil termasuk BI. Semua memposisikan, apa yang ada tugas bersama dan berperan sebagaimana kapasitasnya termasuk dari petani itu sendiri harus bagaimana," kata dia.
   
 Dalam cermatan pihaknya di lapangan hingga kini kendala pelaku sektor pertanian di Kalbar yakni masih pada permodalan.
     
"Untuk itu kepada petani jika butuh modal ke bank maka beri keyakinan. Bank tidak akan memberikan jika tidak yakin. Terpenting lagi jika dapat dari dikembalikan sebagaimana mestinya," jelas dia.
   
 Dikatakan dia bahwa di dunia ada tiga hal yang dulu, kini dan ke depan diperebutkan yakni berkaitan pangan, air dan energi. Ketiga hal tersebut dimiliki oleh Indonesia.
 
  "Kita negara yang kaya, kita memiliki ketiga hal tersebut. Untuk itu mari kita menjaga dan memanfaatkan kekayaan tersebut untuk kemakmuran negera kita secara berkelanjutan," kata dia.
   
  Terkait kegiatan koordinasi penguatan LPDP dan PUPM yang difasilitasi BI Kalbar dan berlansung di Singkawang, 16 -18 tersebut dibuka oleh Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Dinas Peternakan-Kesehatan Hewan dan Ketahanan Pangan Kalbar, Anang Ikhsan. Hadir juga saat pembukaan Anggota DPR RI Komisi XI asal Dapil Kalbar, Michael G . Jeno.
   
  Anang dihadapan peserta rapat koordinasi yang diikuti 55 Gabungan Kelompok Pertanian (Gapoktan) se- Kalbar sangat menyambut baik program KPw BI Kalbar yang telah mampu menghadirkan Gapoktan untuk melakukan rapat koorfimasi tersebut.
   
 "Rapat koordinasi yang difasilitasi BI sangat baik untuk berbagi informasi dan mencari solusi terhadap persoalan Gapoktan yang ikut  tersebut" jelas dia.
   
 Ia menyebutkan Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus mendukung program pangan agar stok dan kebutuhan terpenuhi.
   
  "Kalau bicara pangan itu  luas. Pangan harus sesuai kecukupan mutu, terjangkau dan amam. Dengan demikian baru bisa menciptakam SDM yang baik. Dengan keluasan cakupan pangan tersebut pemerintah terus hadir dan tentunya membutuhkan peran serta semua pihak termasuk dari BI. BI sudah banyak mendukung di bidang pangan dan kami mengapresiasi," jelas dia.

                 Apresiasi BI

Sementara itu juga, Anggota DPR RI Komisi XI asal Dapil Kalbar, Michael G . Jeno mengapresiasi BI yang telah mampu menjaga inflasi yang sangat terkedali  dan masih masuk di koridornya sebagai amanat undang - undang tentang APBN yakni target tingkat inflasi 3,5 persen + 1 persen. Sebelum pemerintahan saat ini paparnya tingkat inflasi di kisaran 7 persen - 8 persen dan bahkan di atas itu.
   
 "Inflasi yang rendah dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Kegiatan BI melalui Gapoktan, Poktan dan lainnya mampu ikut berkontribusi mengendalikan tingkat inflasi. Oleh karena itu kita sebagai mitra BI mengapresiasi," papar dia.
 
   Terkait sektor pertanian dan bagaimana menunjangnya agar lebih maju di Kalbar, Miki sapaan akrabnya menyoroti soal pemanfaatan kebijakan asuransi di sektor pertanian. Menurutnya dari lapangan, masih banyak petani yang bahkan tidak tahu akan ada kebijakan yang sangat bermanfaat bagi petani itu sendiri.
   
  "Kurang tersosialisasi dan tidak dimanfaatkan program yang ada untuk petani itu kan sayang sekali. Program yang baik dari pemerintah saat ini harus bisa dinikmati. Oleh karena itu kepada otoritas yang ditunjuk yakni dari Jasiondo kita dorong maksimalkan perannya sebagaimana amanah yang ada," kata dia.
   
 Miki pada rapat koordinasi tersebut juga membahas soal penerimaan dan pengeluaran negara. Ia menjelaskan sumber penerimaan dan diperuntukan apa saja oleh pemerintah saat ini.
   
 Tidak kalah menarik juga dipaparkannya tentang ekonomi global dan dampaknya bagi ekonomi nasional. Menurutnya pengaruh ekonomi global seperti perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Sarikat, sangat berpengaruh bagi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan tujuan ekspor terbesar Indonesia masih ke negara Tirai Bambu tersebut.
     
"Namanya perang berpengaruh pada kondisi ekonomi negara terkait. Tiongkok lemah dan begitu juga Amerika Sarikat. Lemahnya negara tersebut tentu berpengaruh pada permintaannya dan kita juga tentu terkena dampaknya," jelas dia.
     
Oleh karena itu, Miki meminta perlu mencari pasar baru bagi produk ekspor Indonesia yang masih mengandalkan komoditas agar tidak tergantung ke salah satu negara atau pasar. Saat ini ditambah lagi soal CPO yang merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar di Indonesia yang dibaikot negara Eropa karena alasan CPO yang dihasilkan dari kebun sawit yang ditanam kawasan hutan. Baikot yang ada berdampak pada pasar semakin mengecil.
     
"Terhadap persoalan CPO dan solusinya selain mencari pasar baru pemerintah Indonesia juga tidak tinggal diam yakni dengan mengeluarkan kebijakan B20. Itu tentu membuka pasar dalam negeri," jelas dia.
   
 Lanjutnya, terhadap persoalan masih anjloknya harga karet saat ini, Miki menjelaskan sangat delamatis. Sebab pada sisi kekinian karat alami sudah bisa digantikan dengan karet sistetis. Dengan kemajuam teknologi dan ilmu kimia hasil karet sintesis jauh lebih murah ongkos produksinya dan kualitas juga jauh lebih baik.
   
 "Sehingga kepada petani dan lainnya sudah saatnya mencari solusi terhadap fenomena saat ini. Apakah dengan pemanfataan untuk pasar dalam negeri dan lainnya," kata dia.

     Pada kesempatan itu ia berharap kepada petani di Kalbar untuk terus optimis, menggali potensi dan peluang yang ada untuk berkontribusi membangun daerah dan negara.
 
   "Pada intinya semua memiliki peran. Semua memiliki kapasitas termasuk petani yang memiliki peran strategis. Untuk itu mari kita membangun daerah dengan kekayaan dan potensi daerah kita ini," ajak dia.

         Suara Gapoktan

 Dalam rapat koordinasi penguatan LDPM dan PUPM tersebut berjalan dengan antusias, aktif dan mendapat perhatian dari peserta. Gapoktan yang hadir  silih berganti mengemukan persoalan di lapangan, mengkritisi persoalan yang ada, memberikan masukan dan beberapa hal lainnya yang berkaitan sektor pertanian.
 
    Petrus dari Gapoktan di Kabupaten Landak contohnya yang mengemukan persoalan bunga kredit yang ia terima untuk pertanian. Petrus mempertanyakan soal mengapa ada perbedaan jumlah bunga jika samakin besar pinjaman bunganya rendah dan tidak sama saja.
       
Kemudian masih dari Gapoktan di Kabupaten di Landak, Kauf atau disapa Kris yang mempersoalakan tentang peran Jasindo yang menghilang ketika dalam panen raya di daerahnya beberapa kali gagal dan tidak mau lagi menjamin.
   
  Sementara Gapoktan dari Kabupaten Kubu Raya, Tobing yang mempertanyakan peran Bulog dalam penyerapan gabah petani. Persoalan harga yang ditawarkan Bulog ia menilai masih sangat rendah untuk diterapkan di Kalbar karena biaya logistik di Kalbar lebih besar dibandingkan di Pulau Jawa.
     
   Selanjutnya  Gapoktan dari Kabupaten Mempawah, Mukminin ia menjelaskan bahwa  hingga saat ini ia tidak mendapat sosialisasi dan memafaatkan adanya kredit pertanian. 
   
  "Baru kali saya dengar adanya asuransi di pertanian. Kalau tahu itu tentu sangat baim dan berminat. Soal pinjaman ke bank saya sudah lakukan. Hanya soal asuransi saja yang baru kali ini mengetahuinya," papar Mukmini di sela kegiatan.

Pewarta: Andilala

Editor : Andilala


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018