Singkawang (Antaranews Kalbar) - Penting pengetahuan ketahanan pangan bagi semua pihak khususnya para petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dapat dengan kuat mempengaruhi kehidupan sosial perekonomian masyarakat. Hal itu termasuk juga berlaku di masyarakat dan petani di Provinsi Kalimantan Barat seperti tingkat kestabilan dan keterjangkauan harga-harga komoditi serta usaha pertanian.
Saat mengelar rapat koordinasi kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) 2018, bersama seluruh pengurus Gapoktan se Kalbar, Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia (KPWBI) Kalbar, Prijono mengatakan ini merupakan isu strategis karena berkaitan erat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan menekan angka inflasi di Kalbar.
"Disinilah mengapa BI turun langsung membantu para Gapoktan. Terutama untuk menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan serta adanya kestabilan harga pangan. Sehingga dimana selama ini inflasi terjadi cendrung di pengaruhi besar oleh kestabilan harga pangan," kata Prijono di Singkawang, Minggu.
Ia menjelaskan, BI dalam hal ini menurut UU RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI pada salah satu pasal disebutkan bahwa BI adalah lembaga negara yang independen. Dan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai rupiah yang antara lain dinilai dengan inflasi.
"Ketahanan pangan yang tidak stabil, terutama beras merupakan salah satu komoditi yang sering menyumbang inflasi. Makanya melalui rakor ini, kami menginginkan adanya penguatan dan kemandirian Gapoktan Kalbar sehingga ketersediaan pangan cukup dan aman, harga terkendali, daya beli masyarakat terjangkau," katanya.
Ia menambahkan, di bulan November 2018 inflasi tahunan Kalbar mencapai 3,25 persen (yoy). Sementara inflasi Kalbar sepanjang bulan Januari-November 2018 tercatat sebesar 3,26 persen (ytd). Namun Ia memperkirakan hingga akhir 2018 inflasi Kalbar diperkirakan berada di titik tengah kisaran sasaran inflasi nasional yaitu 4,5+1 persen (yoy).
"Jadi kami membantu para Gapoktan dengan tujuan menjaga kesrabilan harga komoditi dan menekan terjadinya inflasi. Dan hal ini menjadi tanggung jawab bukan hanya pada BI tapi juga tanggung jawab bersama," kata Prijono.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno dalam menstabilkan baik itu ketersedia maupun harga jual komoditi pangan harus dilakukan beberapa terobosan. Misalnya dalam penyerapan hasil panen raya padi petani. Dengan melakukan komunokasi bersama kades mengusulkan hal ini dengan anggaran dana desa untuk membuat BUMDes setempat.
Dalam kesempatan yang sama Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar, Anang Iksan juga sedana mengatakan melalui pembentukan BUMDes berbasis pertanian di setiap desa diharap mampu menyerap hasil pertanian para petani.
"Jadi dengan penyerapan komoditi pertanian oleh BUMDes disetiap desa kita harapkan juga dapat terciptanya ketersedianya bahan pangan dan harganyapun tetap stabil. Misalnya lewat BUMDes dengan membeli hasil padi raya petani di daerahbya sendiri. Kemudian menjadikannya beras yang dapat dijual untuk paling tidak memenuhi kebutuhan desanya sendiri," katanya.
Sementara itu, para peserta Gapoktan yang berasal dari 14 kabupaten/kota se Kalbar di dalam rakor kegiatan LDPM dan PUPM 2018 akan di beri edukasi dan dan wawasan tentang pertanain, pengelolaan hasil pertanian dan perencanaan pertanian dengan baik pula.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
Saat mengelar rapat koordinasi kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) 2018, bersama seluruh pengurus Gapoktan se Kalbar, Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia (KPWBI) Kalbar, Prijono mengatakan ini merupakan isu strategis karena berkaitan erat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan menekan angka inflasi di Kalbar.
"Disinilah mengapa BI turun langsung membantu para Gapoktan. Terutama untuk menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan serta adanya kestabilan harga pangan. Sehingga dimana selama ini inflasi terjadi cendrung di pengaruhi besar oleh kestabilan harga pangan," kata Prijono di Singkawang, Minggu.
Ia menjelaskan, BI dalam hal ini menurut UU RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI pada salah satu pasal disebutkan bahwa BI adalah lembaga negara yang independen. Dan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai rupiah yang antara lain dinilai dengan inflasi.
"Ketahanan pangan yang tidak stabil, terutama beras merupakan salah satu komoditi yang sering menyumbang inflasi. Makanya melalui rakor ini, kami menginginkan adanya penguatan dan kemandirian Gapoktan Kalbar sehingga ketersediaan pangan cukup dan aman, harga terkendali, daya beli masyarakat terjangkau," katanya.
Ia menambahkan, di bulan November 2018 inflasi tahunan Kalbar mencapai 3,25 persen (yoy). Sementara inflasi Kalbar sepanjang bulan Januari-November 2018 tercatat sebesar 3,26 persen (ytd). Namun Ia memperkirakan hingga akhir 2018 inflasi Kalbar diperkirakan berada di titik tengah kisaran sasaran inflasi nasional yaitu 4,5+1 persen (yoy).
"Jadi kami membantu para Gapoktan dengan tujuan menjaga kesrabilan harga komoditi dan menekan terjadinya inflasi. Dan hal ini menjadi tanggung jawab bukan hanya pada BI tapi juga tanggung jawab bersama," kata Prijono.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno dalam menstabilkan baik itu ketersedia maupun harga jual komoditi pangan harus dilakukan beberapa terobosan. Misalnya dalam penyerapan hasil panen raya padi petani. Dengan melakukan komunokasi bersama kades mengusulkan hal ini dengan anggaran dana desa untuk membuat BUMDes setempat.
Dalam kesempatan yang sama Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar, Anang Iksan juga sedana mengatakan melalui pembentukan BUMDes berbasis pertanian di setiap desa diharap mampu menyerap hasil pertanian para petani.
"Jadi dengan penyerapan komoditi pertanian oleh BUMDes disetiap desa kita harapkan juga dapat terciptanya ketersedianya bahan pangan dan harganyapun tetap stabil. Misalnya lewat BUMDes dengan membeli hasil padi raya petani di daerahbya sendiri. Kemudian menjadikannya beras yang dapat dijual untuk paling tidak memenuhi kebutuhan desanya sendiri," katanya.
Sementara itu, para peserta Gapoktan yang berasal dari 14 kabupaten/kota se Kalbar di dalam rakor kegiatan LDPM dan PUPM 2018 akan di beri edukasi dan dan wawasan tentang pertanain, pengelolaan hasil pertanian dan perencanaan pertanian dengan baik pula.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018