Istanbul (Antaranews Kalbar) - Turki memiliki kapasitas untuk menciptakan "zona aman" di Suriah sendiri namun tidak akan menutup pintu bagi Amerika Serikat, Rusia atau negara lain jika mereka ingin bekerjasama, kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Kamis.
Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menarik seluruh 2.000 pasukan dari Suriah, Presiden Tayyip Erdogan mengatakan dia dan Trump telah membahas rencana Turki untuk mendirikan zona aman 20 mil di sepanjang perbatasan Suriah.
Cavusoglu mengatakan kepada lembaga penyiaran A Haber bahwa belum ada yang pasti soal rencana zona aman, namun Ankara dan Washington memiliki pandangan yang sama, selain dari beberapa poin.
Baca juga: Turki dapat "melindungi warga Suriah - AS"
"Kami dapat mendirikan zona aman sendiri namun kami tidak akan menutup pintu untuk Amerika Serikat, Rusia atau negara lain jika mereka mau bekerjasama," kata Cavusoglu.
Berbicara usai pertemuan Erdogan dan Presiden Rusia Vladmir Putin di Moskow pada Rabu, Cavusoglu mengatakan Ankara dan Moskow "memiliki pemikiran yang sama" mengenai solusi politik Suriah selain dari isu apakah Presiden Bashar al-Assad harus tetap menjabat. Moskow mendukung Bashar, berbeda halnya dengan Ankara yang menginginkan Bashar untuk mundur.
Cavusoglu mengatakan Turki tidak berhubungan langsung dengan pemerintah Suriah, namun tidak menjelaskannya.
Baca juga: Turki usulkan perdagangan tanpa gunakan dolar AS
Sang menteri juga mengatakan Turki dan Amerika Serikat mulai membahas siapa yang akan menjalankan pemerintahan Manbij, salah satu kota Suriah yang saat ini dikendalikan oleh milisi yang bersekutu dengan pasukan Kurdi dukungan Amerika Serikat.
Turki menganggap milisi Kurdi YPG sebagai kelompok gerilyawan dan pada Senin Erdogan mengatakan bahwa Turki tidak akan mengizinkan zona aman yang sedang dipertimbangkan oleh Ankara menjadi markas bagi milisi.
Cavusoglu mengatakan bahwa utusan khusus AS untuk Suriah, Jim Jefrey, akan mengunjungi Ankara pada Kamis dan menggelar pembicaran dengan sejumlah pejabat Turki.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019