Pontianak (ANTARA) - Anggota DPR RI Komisi XI?asal Dapil Kalimantan Barat, G Michael Jeno mengatakan kebijakan B20 atau campuran biodiesel sebanyak 20 persen dalam solar harus segera diwujudkan dengan maksimal karena akan menjadi solusi untuk kemajuan sektor industri perkebunan kelapa sawit.
"Kebijakan B20 dalam negeri sudah dicanangkan sejak tahun lalu, namun penerapannya belum dimulai. Kita berharap kebijakan ini dapat segera terlaksana dalam waktu dekat ini karena akan sangat membantu sektor industri perkebunan kelapa sawit," ujarnya di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan bahwa dengan adanya B20, posisi Indonesia akan sangat fleksibel dan variatif, apakah mau diekspor atau dikonsumsi dalam negeri. Indonesia juga lebih leluasa dalam menentukan negara tujuan ekspor.
"Sekarang di Kalbar, para petani sawit mengeluh harga anjlok. Hal itu karena memang permintaannya sedang turun. Dengan adanya B20 ini, maka CPO kita akan terserap. Untuk ekspor dan domestik," papar dia.
Kembali ia mendorong penerapan B20 perlu dipercepat untuk mendongkrak harga CPO. Ujungnya, terjadi pertumbuhan ekonomi di sektor perkebunan.
Kalbar sendiri, menurut dia, akan terdampak langsung karena struktur ekonomi Kalbar didominasi sektor pertanian, di mana perkebunan kelapa sawit mengambil porsi terbesar.
"Kepada para pemangku kepentingan, saya meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani supaya B20 ini bisa didorong dan segera terwujud. Karena kebijakan ini tentu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata dia.
Jeno juga menyinggung soal rencana Presiden Joko Widodo yang ingin segera masuk ke B100 alias bahan bakar murni biodiesel. Menurutnya hal tersebut bisa terwujud.
"Hanya saja B20 perlu diluncurkan terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaannya. Kita berharap segera dimaksimalkan kebijakan yang ada," papar dia,
Sementara itu, Guru Besar Universitas Tanjungpura Prof Dr Thamrin Usman DEA mengatakan, Kalbar cocok untuk menjadi pusat pabrik biodiesel. Selain memiliki bahan baku melimpah, Kalbar juga strategis dalam geografis.
"Kemudian industri biodiesel tidak membutuhkan bahan baku minyak sawit yang sangat bagus. Kalbar melimpah sawit," kata dia.
Dia juga menyebut bahwa sudah ada teknologi tinggi dalam mengubah limbah sangat jelek menjadi biodiesel yang ramah lingkungan. Apabila hal ini bisa ditingkatkan menjadi skala industri, maka masalah lingkungan dari limbah sawit serta keluhan mahalnya bahan baku untuk biodiesel dapat teratasi secara bersamaan.
"Proyek ini pada gilirannya dapat diklaim sebagai program sawit bersih. Hal ini menjadi kampanye kepada masyarakat dunia bahwa industri sawit di Kalbar ramah lingkungan. Dengan demikian, Indonesia dapat terhindar dari embargo dari negara-negara konsumen, baik di Eropa maupun Amerika dan Jepang," kata Thamrin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Kebijakan B20 dalam negeri sudah dicanangkan sejak tahun lalu, namun penerapannya belum dimulai. Kita berharap kebijakan ini dapat segera terlaksana dalam waktu dekat ini karena akan sangat membantu sektor industri perkebunan kelapa sawit," ujarnya di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan bahwa dengan adanya B20, posisi Indonesia akan sangat fleksibel dan variatif, apakah mau diekspor atau dikonsumsi dalam negeri. Indonesia juga lebih leluasa dalam menentukan negara tujuan ekspor.
"Sekarang di Kalbar, para petani sawit mengeluh harga anjlok. Hal itu karena memang permintaannya sedang turun. Dengan adanya B20 ini, maka CPO kita akan terserap. Untuk ekspor dan domestik," papar dia.
Kembali ia mendorong penerapan B20 perlu dipercepat untuk mendongkrak harga CPO. Ujungnya, terjadi pertumbuhan ekonomi di sektor perkebunan.
Kalbar sendiri, menurut dia, akan terdampak langsung karena struktur ekonomi Kalbar didominasi sektor pertanian, di mana perkebunan kelapa sawit mengambil porsi terbesar.
"Kepada para pemangku kepentingan, saya meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani supaya B20 ini bisa didorong dan segera terwujud. Karena kebijakan ini tentu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata dia.
Jeno juga menyinggung soal rencana Presiden Joko Widodo yang ingin segera masuk ke B100 alias bahan bakar murni biodiesel. Menurutnya hal tersebut bisa terwujud.
"Hanya saja B20 perlu diluncurkan terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaannya. Kita berharap segera dimaksimalkan kebijakan yang ada," papar dia,
Sementara itu, Guru Besar Universitas Tanjungpura Prof Dr Thamrin Usman DEA mengatakan, Kalbar cocok untuk menjadi pusat pabrik biodiesel. Selain memiliki bahan baku melimpah, Kalbar juga strategis dalam geografis.
"Kemudian industri biodiesel tidak membutuhkan bahan baku minyak sawit yang sangat bagus. Kalbar melimpah sawit," kata dia.
Dia juga menyebut bahwa sudah ada teknologi tinggi dalam mengubah limbah sangat jelek menjadi biodiesel yang ramah lingkungan. Apabila hal ini bisa ditingkatkan menjadi skala industri, maka masalah lingkungan dari limbah sawit serta keluhan mahalnya bahan baku untuk biodiesel dapat teratasi secara bersamaan.
"Proyek ini pada gilirannya dapat diklaim sebagai program sawit bersih. Hal ini menjadi kampanye kepada masyarakat dunia bahwa industri sawit di Kalbar ramah lingkungan. Dengan demikian, Indonesia dapat terhindar dari embargo dari negara-negara konsumen, baik di Eropa maupun Amerika dan Jepang," kata Thamrin.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019