Sebanyak 600 nelayan di TPI (tempat pelelangan Ikan) Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat mendeklarasikan Pemilu damai.
Kapolda Kalbar, Irjen (Pol) Didi Haryono di Pemangkat, Senin, mengatakan dengan deklarasi damai tersebut, diharapkan kondusifitas Kalbar tetap terjaga pada Pemilu 2019.
"Kita sudah punya pengalaman Pilkada serentak di tahun 2018, beberapa lembaga saat itu memetakan Kalbar daerah terawan ke-2 itu berdasarkan data Kemendagri, KPU RI, Bawaslu, Mabes Polri, namun kita berhasil membalikannya menjadi Kalbar Daerah teraman, untuk itu kami mengajak warga Kalbar untuk kembali mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019," kata Didi Haryono saat hadiri Deklarasi Damai Pemilu 2019 di Pemangkat, Senin.
Ia mengajak masyarakat jangan mudah percaya dengan informasi bohong atau hoaks. "Jangan langsung share setiap mendapat informasi, tetapi dilakukan pengecekan sehingga tidak ikut menyebarkan hoaks, karena penyebar hoak bisa diancam UU ITE, yakni enam tahun penjara dan denda Rp10 miliar," ungkap Kapolda Kalbar.
Sementara itu, Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili menyatakan, Deklarasi Damai, bukan hanya teoritis, tetapi praktis.
"Kami berharap penyelenggaraan Pemilu 2019 di Sambas, Kalbar dan Indonesia umumnya berjalan aman, damai, tertib dan tenteram. Selain itu saya juga mengajak kepada semua masyarakat untuk saling mengingatkan, agar masyarakat yang memiliki hak memilih untuk hadir di TPS," kata Atbah.
Ia juga berharap, Pemilu 2019 terbebas dari isu hoaks dan kampanye hitam. "Siapa pun pemimpin yang terpilih adalah pemimpin kita, siapa pun anggota legislatif yang terpilih adalah wakil kita di legislatif," katanya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pemangkat, Atong, yang merupakan ketua panitia pelaksanaan Deklarasi Damai ini menyampaaikan dengan tegas menolak radikalisme.
"Kami nelayan pantai utara menolak paham radikalisme, terorisme demi keutuhan NKRI. Kami nelayan Penjajap menolak segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong dan politisasi tempat-tempat ibadah," ujarnya.
Dia juga mengajak semua nelayan dan masyarakat untuk wujudkan Pemilu 2019 yang aman dan damai dengan menangkal berita hoaks, ujaran kebencian demi persatuan dan kesatuan bangsa.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
Kapolda Kalbar, Irjen (Pol) Didi Haryono di Pemangkat, Senin, mengatakan dengan deklarasi damai tersebut, diharapkan kondusifitas Kalbar tetap terjaga pada Pemilu 2019.
"Kita sudah punya pengalaman Pilkada serentak di tahun 2018, beberapa lembaga saat itu memetakan Kalbar daerah terawan ke-2 itu berdasarkan data Kemendagri, KPU RI, Bawaslu, Mabes Polri, namun kita berhasil membalikannya menjadi Kalbar Daerah teraman, untuk itu kami mengajak warga Kalbar untuk kembali mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019," kata Didi Haryono saat hadiri Deklarasi Damai Pemilu 2019 di Pemangkat, Senin.
Ia mengajak masyarakat jangan mudah percaya dengan informasi bohong atau hoaks. "Jangan langsung share setiap mendapat informasi, tetapi dilakukan pengecekan sehingga tidak ikut menyebarkan hoaks, karena penyebar hoak bisa diancam UU ITE, yakni enam tahun penjara dan denda Rp10 miliar," ungkap Kapolda Kalbar.
Sementara itu, Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili menyatakan, Deklarasi Damai, bukan hanya teoritis, tetapi praktis.
"Kami berharap penyelenggaraan Pemilu 2019 di Sambas, Kalbar dan Indonesia umumnya berjalan aman, damai, tertib dan tenteram. Selain itu saya juga mengajak kepada semua masyarakat untuk saling mengingatkan, agar masyarakat yang memiliki hak memilih untuk hadir di TPS," kata Atbah.
Ia juga berharap, Pemilu 2019 terbebas dari isu hoaks dan kampanye hitam. "Siapa pun pemimpin yang terpilih adalah pemimpin kita, siapa pun anggota legislatif yang terpilih adalah wakil kita di legislatif," katanya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pemangkat, Atong, yang merupakan ketua panitia pelaksanaan Deklarasi Damai ini menyampaaikan dengan tegas menolak radikalisme.
"Kami nelayan pantai utara menolak paham radikalisme, terorisme demi keutuhan NKRI. Kami nelayan Penjajap menolak segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong dan politisasi tempat-tempat ibadah," ujarnya.
Dia juga mengajak semua nelayan dan masyarakat untuk wujudkan Pemilu 2019 yang aman dan damai dengan menangkal berita hoaks, ujaran kebencian demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019