Kepala Balai Jalan Nasional Pontianak Junaidi mengatakan, pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp1,8 triliun untuk sejumlah proyek nasional di Kalimantan Barat.
"Sejumlah program nasional di Kalimantan Barat diluar program multiyears untuk tahun 2020 direncanakan teralokasi sebesar Rp1,8 triliun. Diantara program tersebut merupakan usulan dan hasil perjuangan Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie," kata Junaidi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan, peran legislator dapil Kalimantan Barat di DPR RI tersebut harus diakui angat besar dalam mendorong intervensi APBN bagi pembangunan untuk bumi Khatulistiwa ini.
"Sudah terakomodir dalam program strategis. Diantaranya pelebaran ruas jalan Pontianak-Sambas menjadi 11 meter. Bila memungkinkan dua jalur, akan kita buat," tuturnya.
Mengenai pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas 1 juga sudah, baik Detail Engineering Design (DED), Amdal maupun FES (Feasibility Study-studi kelayakan) juga sudah. Tinggal jaminan pembebasan lahan (pemerintah kota) dan bila ini sudah ada, bisa dibangun.
Junaidi juga mengungkapkan pembangunan Jembatan Sungai Besar yang akan dimulai tahun 2020 di titik pembangunan IV (empat) .
"Jembatan Sungai Sambas Besar rencananya dibangun tahun 2020. Selain itu, jalan akses ke pelabuhan Sintete juga sudah masuk. Adanya anggota Komisi V di DPR RI dari Kalbar jelas sangat membantu untuk pembangunan Kalbar dan mampu memperjuangkan serta mendongkrak peningkatan alokasi anggaran," ujarnya.
Selain itu, papar Junaidi mereka juga akan menuntaskan program pembangunan sejumlah jembatan dari Temajo Aruk, Balai Karangan, Badau sampai perbatasan Kalimantan Timur.
"Kita juga akan menuntaskan pembangunan jembatan-jembatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat hingga sampai perbatasan Kalimantan Timur. Sudah ada bayang-bayangan untuk tahun 2020 ini dipagu sebesar Rp1,8 triliun di luar yang multiyears. Memang idealnya Rp3 triliun mengingat ruas jalan nasional panjang 2017 kilometer dan jalan paralel perbatasan sepanjang 600 kilometer," jelasnya.
Terkait dengan pembangunan jalan tol bebas hambatan Kota Pontianak-Kota Singkawang, diakui Junaidi bahwa pemerintah pusat sudah menyelesaikan FES yang sebelumnya diusulkan Anggota Komisi V DPR RI, H Syarief Abdullah Alkadrie.
"FES yang kemarin diusulkan sudah diselesaikan, tinggal mengenai skema pendanaan apakah penunjukkan atau kombinasi pemerintah dan badan usaha, atau skema dari pemakrasa investor murni. Bila investor murni, kita (pemerintah) tinggal mendukung mengatur regulasi dan lelangnya," paparnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, mengatakan dirinya akan secara maksimal memperjuangkan pembangunan bagi Kalimantan Barat.
"Ini sudah menjadi kewajiban saya selaku perwakilan rakyat Kalbar di DPR RI. Tentu ini sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Anggota DPR RI untuk memperjuangkan, mengusulkan dan mengawalkan aspirasi pembangunan daerah pemilihannya," kata Abdullah.
Untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan menghubungkan akses masyarakat tentu diperlukan dana yang besar.
"Intervensi pemerintah pusat melalui APBN bagi pembangunan terutama infrastruktur jalan dan jembatan di Kalbar sangat kita perlukan. Ini yang perlu kita perjuangkan secara kontinu apalagi banyak jembatan kita yang masih non standar," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Sejumlah program nasional di Kalimantan Barat diluar program multiyears untuk tahun 2020 direncanakan teralokasi sebesar Rp1,8 triliun. Diantara program tersebut merupakan usulan dan hasil perjuangan Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie," kata Junaidi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan, peran legislator dapil Kalimantan Barat di DPR RI tersebut harus diakui angat besar dalam mendorong intervensi APBN bagi pembangunan untuk bumi Khatulistiwa ini.
"Sudah terakomodir dalam program strategis. Diantaranya pelebaran ruas jalan Pontianak-Sambas menjadi 11 meter. Bila memungkinkan dua jalur, akan kita buat," tuturnya.
Mengenai pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas 1 juga sudah, baik Detail Engineering Design (DED), Amdal maupun FES (Feasibility Study-studi kelayakan) juga sudah. Tinggal jaminan pembebasan lahan (pemerintah kota) dan bila ini sudah ada, bisa dibangun.
Junaidi juga mengungkapkan pembangunan Jembatan Sungai Besar yang akan dimulai tahun 2020 di titik pembangunan IV (empat) .
"Jembatan Sungai Sambas Besar rencananya dibangun tahun 2020. Selain itu, jalan akses ke pelabuhan Sintete juga sudah masuk. Adanya anggota Komisi V di DPR RI dari Kalbar jelas sangat membantu untuk pembangunan Kalbar dan mampu memperjuangkan serta mendongkrak peningkatan alokasi anggaran," ujarnya.
Selain itu, papar Junaidi mereka juga akan menuntaskan program pembangunan sejumlah jembatan dari Temajo Aruk, Balai Karangan, Badau sampai perbatasan Kalimantan Timur.
"Kita juga akan menuntaskan pembangunan jembatan-jembatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat hingga sampai perbatasan Kalimantan Timur. Sudah ada bayang-bayangan untuk tahun 2020 ini dipagu sebesar Rp1,8 triliun di luar yang multiyears. Memang idealnya Rp3 triliun mengingat ruas jalan nasional panjang 2017 kilometer dan jalan paralel perbatasan sepanjang 600 kilometer," jelasnya.
Terkait dengan pembangunan jalan tol bebas hambatan Kota Pontianak-Kota Singkawang, diakui Junaidi bahwa pemerintah pusat sudah menyelesaikan FES yang sebelumnya diusulkan Anggota Komisi V DPR RI, H Syarief Abdullah Alkadrie.
"FES yang kemarin diusulkan sudah diselesaikan, tinggal mengenai skema pendanaan apakah penunjukkan atau kombinasi pemerintah dan badan usaha, atau skema dari pemakrasa investor murni. Bila investor murni, kita (pemerintah) tinggal mendukung mengatur regulasi dan lelangnya," paparnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, mengatakan dirinya akan secara maksimal memperjuangkan pembangunan bagi Kalimantan Barat.
"Ini sudah menjadi kewajiban saya selaku perwakilan rakyat Kalbar di DPR RI. Tentu ini sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Anggota DPR RI untuk memperjuangkan, mengusulkan dan mengawalkan aspirasi pembangunan daerah pemilihannya," kata Abdullah.
Untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan menghubungkan akses masyarakat tentu diperlukan dana yang besar.
"Intervensi pemerintah pusat melalui APBN bagi pembangunan terutama infrastruktur jalan dan jembatan di Kalbar sangat kita perlukan. Ini yang perlu kita perjuangkan secara kontinu apalagi banyak jembatan kita yang masih non standar," ujarnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019