Forum Masyarakat Peduli BUMN PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian padamnya listrik pada Minggu (4/8) karena adanya musibah Black Out yang tidak diharapkan oleh semua pihak.
"Kami memahami kekecewaan dan kekesalan publik atas kinerja PLN atas kejadian tersebut yang berakibat telah tergganggu aktifitas sosial-ekonomi masyarakat di sebagian Pulau Jawa," kata Direktur Puskepi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
Namun demikian, sebagai sebuah musibah yang tak diharapkan oleh siapapun juga ,maka pihaknya sangat memahami pengelolaan PLN sebagai BUMN yang mengurusi cabang produksi penting bagi orang banyak tidaklah mudah ditengah banyaknya keinginan dan tekanan terkait kebijakan energi nasional yang tak lepas dari keinginan banyak pihak.
Ditengah musibah black out dan tekanan lingkungan (environment) yang tidak menguntungkan bagi BUMN, khususnya PLN, serta disaat kita menyambut peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, yang dahulu diperjuangkan dengan penuh pengorbanan, jiwa, raga, harta benda. maka KAMI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
"Kami mendukung penuh pimpinan PLN beserta jajarannya untuk melakukan perbaikan kinerja manajemen agar musibah black out di kemudian hari tidak terulang kembali," katanya.
Menurut dia, sebagai pelanggan PLN masih sangat membutuhkan PLN sebagai BUMN yang diberikan mandat oleh konstitusi pasal 33 UUD 1945 dalam mengelola penguasaan negara atas cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, bangsa dan negara.
"Memperhatikan tugas pokok dan fungsi PLN pada angka 2 (dua) di atas, maka kami menganggap tidak merasa perlu menggugat dan atau meminta kompensasi dalam bentuk apapun atas musibah black out yang telah terjadi," ujarnya.
Kemudian, pihaknya meminta kepada Otoritas yang terkait dengan kebijakan energi dan keberlajutan eksistensi BUMN pada umumnya dan PLN pada khususnya, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian BUMN turut mengambil porsi tanggungjawab atas musibah black out tersebut, sebab kinerja manajemen PLN yang ditunjukkan selama lima tahun terakhir ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang diambil oleh kedua kementerian tersebut.
kemudian, PLN, sebagaimana halnya Pertamina dan Garuda Indonesia adalah beberapa BUMN diantara BUMN lainnya yang merupakan harta kekayaan negara (aset) kebanggaan rakyat Indonesia harus dikelola secara hati-hati dan profesional serta harus terus didukung ditengah banyaknya pihak yang mempolitisasi hak monopoli yang jelas sah secara konstitusi ekonomi.
Demikian pernyataan kami atas keprihatinan banyaknya pihak yang memanfaatkan musibah black out dengan meminta kompensasi yang berlebihan, yang menyatakan, yakni Sofyano Zakaria (Puskepi); Defiyan Cori (Ekonom Konstitusi); Ferdinand Hutahaean (EWI); Dr Marwan Batubara (IRESS); Mamit Setiawan (Energy Watch); M Kholid Syeirazi (ISNU), dan Salamuddin Daeng (AEPI).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Kami memahami kekecewaan dan kekesalan publik atas kinerja PLN atas kejadian tersebut yang berakibat telah tergganggu aktifitas sosial-ekonomi masyarakat di sebagian Pulau Jawa," kata Direktur Puskepi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
Namun demikian, sebagai sebuah musibah yang tak diharapkan oleh siapapun juga ,maka pihaknya sangat memahami pengelolaan PLN sebagai BUMN yang mengurusi cabang produksi penting bagi orang banyak tidaklah mudah ditengah banyaknya keinginan dan tekanan terkait kebijakan energi nasional yang tak lepas dari keinginan banyak pihak.
Ditengah musibah black out dan tekanan lingkungan (environment) yang tidak menguntungkan bagi BUMN, khususnya PLN, serta disaat kita menyambut peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, yang dahulu diperjuangkan dengan penuh pengorbanan, jiwa, raga, harta benda. maka KAMI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
"Kami mendukung penuh pimpinan PLN beserta jajarannya untuk melakukan perbaikan kinerja manajemen agar musibah black out di kemudian hari tidak terulang kembali," katanya.
Menurut dia, sebagai pelanggan PLN masih sangat membutuhkan PLN sebagai BUMN yang diberikan mandat oleh konstitusi pasal 33 UUD 1945 dalam mengelola penguasaan negara atas cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, bangsa dan negara.
"Memperhatikan tugas pokok dan fungsi PLN pada angka 2 (dua) di atas, maka kami menganggap tidak merasa perlu menggugat dan atau meminta kompensasi dalam bentuk apapun atas musibah black out yang telah terjadi," ujarnya.
Kemudian, pihaknya meminta kepada Otoritas yang terkait dengan kebijakan energi dan keberlajutan eksistensi BUMN pada umumnya dan PLN pada khususnya, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian BUMN turut mengambil porsi tanggungjawab atas musibah black out tersebut, sebab kinerja manajemen PLN yang ditunjukkan selama lima tahun terakhir ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang diambil oleh kedua kementerian tersebut.
kemudian, PLN, sebagaimana halnya Pertamina dan Garuda Indonesia adalah beberapa BUMN diantara BUMN lainnya yang merupakan harta kekayaan negara (aset) kebanggaan rakyat Indonesia harus dikelola secara hati-hati dan profesional serta harus terus didukung ditengah banyaknya pihak yang mempolitisasi hak monopoli yang jelas sah secara konstitusi ekonomi.
Demikian pernyataan kami atas keprihatinan banyaknya pihak yang memanfaatkan musibah black out dengan meminta kompensasi yang berlebihan, yang menyatakan, yakni Sofyano Zakaria (Puskepi); Defiyan Cori (Ekonom Konstitusi); Ferdinand Hutahaean (EWI); Dr Marwan Batubara (IRESS); Mamit Setiawan (Energy Watch); M Kholid Syeirazi (ISNU), dan Salamuddin Daeng (AEPI).
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019