Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut program pencampuran minyak kelapa sawit dengan bahan bakar solar akan berhenti di B50 jika tidak ada kebijakan soal penanaman sawit kembali atau replanting.
"Kita akan masuk nanti 1 Januari 2020 dengan B30, semua sudah siap. Tahun depan akhir kita akan masuk B40, tapi kelihatannya kita akan berhenti di B50 karena enggak cukup suplainya," katanya dalam kegiatan Coffee Morning dengan wartawan di Jakarta, Selasa.
Luhut menjelaskan prediksi untuk berhenti di B50 itu terjadi jika hasil panen (yield) minyak kelapa sawit tidak diperbaiki melalui program penanaman kembali.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menurut Luhut, akan mulai program replanting tahun depan sehingga dengan bibit yang baru diharapkan bisa memproduksi 6-8 ton per hektare minyak kelapa sawit di 14 juta hektare lahan yang ada.
"Jadi bukan tidak bisa (ke B100 atau green refinery) tapi kalau kondisi sekarang kita berhenti di B50. Tapi ini kan masih jauh. Nanti bisa saja langsung loncat. Atau bisa saja B100 itu nanti digunakan PLN saja," katanya.
Di sisi lain, Luhut menuturkan saat ini suplai Bahan Bakar Nabati (BBN) yang berkurang itu juga terimbas dari mulai meningkatnya harga minyak kelapa sawit. Saat ini, Luhut menyebut harga minyak kelapa sawit telah menembus hampir 700 dolar AS per ton karena implementasi kewajiban pencampuran 20 persen minyak sawit ke dalam minyak solar atau biodiesel 20 persen (B20).
Program lanjutannya, yakni B30 diperkirakan akan dapat mengerek harga minyak kelapa sawit menjadi sekitar 750 dolar AS.
"Artinya petani kita yang 41 persen itu menikmati harga tadi. Ini juga mengurangi penggunaan energi fosil karena kita pakai renewal energy," katanya.
Lebih lanjut, Luhut menegaskan program B30 yang akan mulai diimplementasikan awal tahun depan harus dapat dikerjakan dengan sungguh-sungguh.
Menurut dia, program B20 telah terbukti memberi dampak penghematan hingga 3 miliar dolar AS.
"Itu kita bisa menghemat lagi 2 miliar dolar AS lho, that's a lot. Dan itu berdampak pada lingkungan dan petani yang menikmati kenaikan harga. Jadi dampaknya besar," katanya.
Baca juga: KPK sebut tumpang-tindih izin HGU sawit picu korupsi
Baca juga: Gapki prediksi harga CPO terus membaik
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Kita akan masuk nanti 1 Januari 2020 dengan B30, semua sudah siap. Tahun depan akhir kita akan masuk B40, tapi kelihatannya kita akan berhenti di B50 karena enggak cukup suplainya," katanya dalam kegiatan Coffee Morning dengan wartawan di Jakarta, Selasa.
Luhut menjelaskan prediksi untuk berhenti di B50 itu terjadi jika hasil panen (yield) minyak kelapa sawit tidak diperbaiki melalui program penanaman kembali.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menurut Luhut, akan mulai program replanting tahun depan sehingga dengan bibit yang baru diharapkan bisa memproduksi 6-8 ton per hektare minyak kelapa sawit di 14 juta hektare lahan yang ada.
"Jadi bukan tidak bisa (ke B100 atau green refinery) tapi kalau kondisi sekarang kita berhenti di B50. Tapi ini kan masih jauh. Nanti bisa saja langsung loncat. Atau bisa saja B100 itu nanti digunakan PLN saja," katanya.
Di sisi lain, Luhut menuturkan saat ini suplai Bahan Bakar Nabati (BBN) yang berkurang itu juga terimbas dari mulai meningkatnya harga minyak kelapa sawit. Saat ini, Luhut menyebut harga minyak kelapa sawit telah menembus hampir 700 dolar AS per ton karena implementasi kewajiban pencampuran 20 persen minyak sawit ke dalam minyak solar atau biodiesel 20 persen (B20).
Program lanjutannya, yakni B30 diperkirakan akan dapat mengerek harga minyak kelapa sawit menjadi sekitar 750 dolar AS.
"Artinya petani kita yang 41 persen itu menikmati harga tadi. Ini juga mengurangi penggunaan energi fosil karena kita pakai renewal energy," katanya.
Lebih lanjut, Luhut menegaskan program B30 yang akan mulai diimplementasikan awal tahun depan harus dapat dikerjakan dengan sungguh-sungguh.
Menurut dia, program B20 telah terbukti memberi dampak penghematan hingga 3 miliar dolar AS.
"Itu kita bisa menghemat lagi 2 miliar dolar AS lho, that's a lot. Dan itu berdampak pada lingkungan dan petani yang menikmati kenaikan harga. Jadi dampaknya besar," katanya.
Baca juga: KPK sebut tumpang-tindih izin HGU sawit picu korupsi
Baca juga: Gapki prediksi harga CPO terus membaik
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019