Menko Luhut bantah RI disebut proteksionis

Badung (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah Indonesia disebut proteksionis terkait pelarangan ekspor produk turunan nikel.

“Ada negara tetangga kita yang menyebut kita ini proteksionis. Itu tidak benar sama sekali,” ujar Luhut dalam konferensi pers setelah disahkannya deklarasi dalam rapat tingkat menteri World Water Forum Ke-10 di Nusa Dua, Bali, Selasa.

Luhut menjelaskan bahwa hanya satu turunan nikel yang dilarang oleh Indonesia, yakni stainless steel. Terkait dengan turunan lainnya, seperti katoda, anoda, dan sebagainya, Luhut mengatakan tidak ada larangan.

“Tapi yang tadi, layer kedua ini, kita yang harus menikmati. Karena itu yang paling banyak nilai tambahnya buat bangsa Indonesia,” kata Luhut.

Ia menyatakan bahwa negara tetangga yang menyematkan julukan ‘proteksionis’ ke Indonesia memiliki biaya yang mahal di bidang transportasi. Misalnya, kata Luhut, gaji truk yang mencapai 200–300 dolar AS per tahun.

Tingginya gaji tersebut, kata Luhut, mengakibatkan biaya yang harus ditanggung oleh negara tersebut menjadi lebih mahal.

“Kita (Indonesia) hanya dengan 1–2 dolar AS, hanya perlu angkut dari lokasi pertambangan ke pelabuhan atau ke tempat smelternya,” ucap dia.

Selisih biaya tersebutlah yang mengakibatkan harga nikel dan produk turunannya di Indonesia lebih terjangkau.

“Kita jangan mau di-bully (dirundung) sama negara-negara yang pengen kita ini tetap terbelakang,” kata Luhut.

Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terlebih dari segi potensi sumber daya alam.

“Kita jangan pernah mau di-bully orang,” ujar Luhut menegaskan.

Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto di hadapan para investor dan perwakilan negara asing dalam acara Qatar Economic Forum menegaskan Indonesia bukan negara proteksionis.

Prabowo menyebut Indonesia berupaya melindungi kepentingan nasionalnya, termasuk di antaranya mengolah kekayaan alamnya sendiri dan mengurangi ketergantungan dari produk-produk impor.

Oleh karena itu, saat dia resmi menjabat sebagai presiden ke-8 Indonesia, Prabowo menegaskan dia akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dirintis Presiden Joko Widodo.