Kepala Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Pontianak, Yuliansyah menyatakan pihaknya akan mempelajari adanya keluhan BUMDes yang mengalami pengurangan kuota elpiji subsidi cukup drastis yakni tersisa 8 persen dari sebelumnya
"Kemarin kami menerima audiensi dari salah satu BUMDes di Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, yang intinya mengeluhkan terkait pengurangan kuota elpiji yang dialami mereka dari sebelumnya 2.400 tabung per bulan menjadi 200 tabung per bulannya," kata Yuliansah di Pontianak, Kamis.
Sehingga, menurut dia, pihaknya akan memanggil pihak agen yakni PT Energy Khatulistiwa yang mendistribusikan elpiji subsidi kepada BUMDes tersebut, guna mengetahui apa penyebab pengurangan jatah pendistribusian elpiji subsidi di Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu tersebut.
Baca juga: Distribusi elpiji subsidi secara tertutup harus direncanakan secermat mungkin
"Kemudian, kami juga akan mempelajari dulu data-data penjualan dan keluhan pangkalan tersebut atas kebijakan dari agen tersebut, kemudian memanggil agennya untuk mempertanyakan kenapa ada pemangkasan yang begitu besar, padahal sebelumnya pernah mencapai tiga ribu tabung dalam sebulannya," katanya.
"Setelah itu, baru disandingkan dengan Pertamina dan kita carikan solusinya. Mungkin setelah kami rapat pengurus ini baru kita beri solusi ke Pertamina memang layak atau tidak untuk jatah tersebut didapatkan".
Ia menambahkan, apabila nantinya ditemukan ada permainan dari pihak agennya sendiri, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengambil langkah tegas bahkan bisa sampai Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).
Sebelumnya, Kades Semitau Hulu, Sajuliarto di Pontianak, Rabu (22/1) saat menggelar audiensi ke Kantor Hiswana Migas Pontianak, mengeluhkan pengurangan kuota elpiji subsidi di wilayahnya oleh pihak agen.
"Dari sebelum-sebelumnya kami mendapat jatah sebanyak 2.400 tabung per bulannya, kini hanya akan mendapat 200 tabung per bulannya, yang hingga kini tidak ada penjelasan dari pihak agen (PT Energy Khatulistiwa) terkait pengurangan kuota elpiji tiga kilogram tersebut," katanya.
Baca juga: Pertamina ancam beri sanksi SPBU jual BBM bersubsidi di atas HET
Dia menambahkan, di desanya saat ini ada tiga pangkalan elpiji, yakni dua lainnya milik swasta, dan kerja sama antara BUMDes dengan pihak agen dimulai sejak 2017 lalu atau satu tahun setelah BUMDes itu dibentuk.
Tujuan penyaluran melalui pangkalan BUMDes ini dikarenakan masyarakat banyak yang mengeluh mengenai tingginya harga jual yang mencapai Rp35 ribu hingga Rp40 ribu per tabung jika mengambil di pangkalan swasta. Bahkan fenomena ini masih berlaku hingga sekarang terutama pada saat tabung elpiji tiga kilogram di BUMDes kehabisan, katanya.
"Atas dasar itulah kami dengan masyarakat dan tokoh masyarakat memiih badan usaha di BUMDes terkait pemenuhan elpiji bersubsidi, seperti menjual elpiji sesuai HET, kemudian tidak menjual ke luar desa, karena karena BUMDes merupakan tangan terakhir dari pemerintah," ungkapnya.
Pengurangan kuota itu, mulai diberlakukan Januari 2020 dari sebelumnya 2.400 tabung per bulan menjadi 200 tabung per bulan untuk konsumen sekitar 1.200 kepala keluarga di Desa Semitau Hulu, katanya.
Baca juga: Polisi temukan SPBU di Melawi jual solar subsidi di atas ketentuan
Baca juga: Polisi periksa manajer SPBU di Melawi terkait solar subsidi
Baca juga: Subsidi elpiji dicabut, ini komentar Luhut
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Kemarin kami menerima audiensi dari salah satu BUMDes di Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, yang intinya mengeluhkan terkait pengurangan kuota elpiji yang dialami mereka dari sebelumnya 2.400 tabung per bulan menjadi 200 tabung per bulannya," kata Yuliansah di Pontianak, Kamis.
Sehingga, menurut dia, pihaknya akan memanggil pihak agen yakni PT Energy Khatulistiwa yang mendistribusikan elpiji subsidi kepada BUMDes tersebut, guna mengetahui apa penyebab pengurangan jatah pendistribusian elpiji subsidi di Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu tersebut.
Baca juga: Distribusi elpiji subsidi secara tertutup harus direncanakan secermat mungkin
"Kemudian, kami juga akan mempelajari dulu data-data penjualan dan keluhan pangkalan tersebut atas kebijakan dari agen tersebut, kemudian memanggil agennya untuk mempertanyakan kenapa ada pemangkasan yang begitu besar, padahal sebelumnya pernah mencapai tiga ribu tabung dalam sebulannya," katanya.
"Setelah itu, baru disandingkan dengan Pertamina dan kita carikan solusinya. Mungkin setelah kami rapat pengurus ini baru kita beri solusi ke Pertamina memang layak atau tidak untuk jatah tersebut didapatkan".
Ia menambahkan, apabila nantinya ditemukan ada permainan dari pihak agennya sendiri, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengambil langkah tegas bahkan bisa sampai Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).
Sebelumnya, Kades Semitau Hulu, Sajuliarto di Pontianak, Rabu (22/1) saat menggelar audiensi ke Kantor Hiswana Migas Pontianak, mengeluhkan pengurangan kuota elpiji subsidi di wilayahnya oleh pihak agen.
"Dari sebelum-sebelumnya kami mendapat jatah sebanyak 2.400 tabung per bulannya, kini hanya akan mendapat 200 tabung per bulannya, yang hingga kini tidak ada penjelasan dari pihak agen (PT Energy Khatulistiwa) terkait pengurangan kuota elpiji tiga kilogram tersebut," katanya.
Baca juga: Pertamina ancam beri sanksi SPBU jual BBM bersubsidi di atas HET
Dia menambahkan, di desanya saat ini ada tiga pangkalan elpiji, yakni dua lainnya milik swasta, dan kerja sama antara BUMDes dengan pihak agen dimulai sejak 2017 lalu atau satu tahun setelah BUMDes itu dibentuk.
Tujuan penyaluran melalui pangkalan BUMDes ini dikarenakan masyarakat banyak yang mengeluh mengenai tingginya harga jual yang mencapai Rp35 ribu hingga Rp40 ribu per tabung jika mengambil di pangkalan swasta. Bahkan fenomena ini masih berlaku hingga sekarang terutama pada saat tabung elpiji tiga kilogram di BUMDes kehabisan, katanya.
"Atas dasar itulah kami dengan masyarakat dan tokoh masyarakat memiih badan usaha di BUMDes terkait pemenuhan elpiji bersubsidi, seperti menjual elpiji sesuai HET, kemudian tidak menjual ke luar desa, karena karena BUMDes merupakan tangan terakhir dari pemerintah," ungkapnya.
Pengurangan kuota itu, mulai diberlakukan Januari 2020 dari sebelumnya 2.400 tabung per bulan menjadi 200 tabung per bulan untuk konsumen sekitar 1.200 kepala keluarga di Desa Semitau Hulu, katanya.
Baca juga: Polisi temukan SPBU di Melawi jual solar subsidi di atas ketentuan
Baca juga: Polisi periksa manajer SPBU di Melawi terkait solar subsidi
Baca juga: Subsidi elpiji dicabut, ini komentar Luhut
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020