Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengusulkan diskusi terbuka soal Rancangan Undang-Undang Omnibus Law kepada pemerintah.
Menurut Surya, tidak mungkin pemerintah membuat pasal yang bisa membuat undang-undang digantikan oleh peraturan pemerintah (PP) karena tentu akan menjadi hal yang kontroversial.
"Enggak ada lah itu, saya pikir enggaklah begitu. Undang-undang adalah UU, PP ya PP. Perppu, PP, dan UU sudah diletakkan posisinya secara proporsional," kata Surya saat ditemui usai peresmian gedung baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sumatera Utara di Medan, Kamis .
Baca juga: PWI tolak aturan dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Surya mengatakan bahwa RUU Omnibus Law itu penting bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, NasDem akan mendukung penuh terhadap inisiatif pemerintah mengajukan salah satu dari tiga omnibus law tersebut.
Namun, menurut Surya, pemerintah tidak boleh menutup diri dari kekritisan masyarakatnya karena ide-ide kreatif harus selalu dibiarkan mengalir terbuka.
Karena mendukung terlaksananya omnibus law, menurut dia, bukan berarti mendukung penuh tanpa boleh mengkritisi.
Surya menegaskan bahwa polemik yang menyertai RUU Omnibus Law itu harus segera diakhiri dengan mengundang debat terbuka pihak-pihak yang menjadi representasi dari omnibus law tersebut dengan partisipasi publik yang luas.
Surya khawatir apabila polemik-polemik dilematis yang muncul ke permukaan seperti ini lama-lama akan membuat Indonesia melemah. Padahal, Indonesia adalah negara demokrasi. Akan tetapi, kadang muncul penafsiran jika takut pada demokrasi tersebut.
Jadi, pemerintah harus membuka diskusi ini seluas-luasnya agar muncul kritik yang bernada konstruktif karena pemikiran-pemikiran kreatif yang dibiarkan terbuka.
"Itu menjadi keniscayaan menurut saya. Saya pikir wajar sekali. Harusnya demikian. Ya, ini harusnya kalau mau cepat, dibuka saja. Ini masalahnya yang menjadi kontroversial," kata Surya.
Surya juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan pemikiran yang positif. Pemikiran positif yang harus dikedepankan daripada kecurigaan bila ingin negara ini maju.
"Sebaik apa pun niat baik, upayanya baik, kalau kita mengedepankan kecurigaan, tidak akan berbuah baik," kata Surya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
Menurut Surya, tidak mungkin pemerintah membuat pasal yang bisa membuat undang-undang digantikan oleh peraturan pemerintah (PP) karena tentu akan menjadi hal yang kontroversial.
"Enggak ada lah itu, saya pikir enggaklah begitu. Undang-undang adalah UU, PP ya PP. Perppu, PP, dan UU sudah diletakkan posisinya secara proporsional," kata Surya saat ditemui usai peresmian gedung baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sumatera Utara di Medan, Kamis .
Baca juga: PWI tolak aturan dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Surya mengatakan bahwa RUU Omnibus Law itu penting bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, NasDem akan mendukung penuh terhadap inisiatif pemerintah mengajukan salah satu dari tiga omnibus law tersebut.
Namun, menurut Surya, pemerintah tidak boleh menutup diri dari kekritisan masyarakatnya karena ide-ide kreatif harus selalu dibiarkan mengalir terbuka.
Karena mendukung terlaksananya omnibus law, menurut dia, bukan berarti mendukung penuh tanpa boleh mengkritisi.
Surya menegaskan bahwa polemik yang menyertai RUU Omnibus Law itu harus segera diakhiri dengan mengundang debat terbuka pihak-pihak yang menjadi representasi dari omnibus law tersebut dengan partisipasi publik yang luas.
"Undanglah representasi, serikat pekerjalah, pun mahasiswa, misalnya, atau intelektual kita, perguruan tinggi kita, pakar kita. Kita perlu tafsirkan, yang dimaksudkan NasDem mendorong dia. Jangan kita terjebak pemikiran monolitik statis,karena ini berbahaya sekali," kata Chairman Media Group itu.
Surya khawatir apabila polemik-polemik dilematis yang muncul ke permukaan seperti ini lama-lama akan membuat Indonesia melemah. Padahal, Indonesia adalah negara demokrasi. Akan tetapi, kadang muncul penafsiran jika takut pada demokrasi tersebut.
Jadi, pemerintah harus membuka diskusi ini seluas-luasnya agar muncul kritik yang bernada konstruktif karena pemikiran-pemikiran kreatif yang dibiarkan terbuka.
"Itu menjadi keniscayaan menurut saya. Saya pikir wajar sekali. Harusnya demikian. Ya, ini harusnya kalau mau cepat, dibuka saja. Ini masalahnya yang menjadi kontroversial," kata Surya.
Surya juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan pemikiran yang positif. Pemikiran positif yang harus dikedepankan daripada kecurigaan bila ingin negara ini maju.
"Sebaik apa pun niat baik, upayanya baik, kalau kita mengedepankan kecurigaan, tidak akan berbuah baik," kata Surya.
Mahfud MD : PP tak bisa ubah UU, jika keliru ketik segera diganti
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020