Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat kegiatan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kalbar mengingatkan oknum-oknum pengusaha perkebunan di pedalaman untuk tidak merugikan lahan masyarakat di provinsi itu.
“Ada kelakuan yang tidak bagus dari oknum-oknum pengusaha perkebunan. Ketika dia harus menyelesaikan masalah dengan masyarakat, dia jadikan masyarakat kontraktor untuknya," ujarnya di Pontianak, Kamis.
Sutarmidji menambahkan parah lagi pengusaha tidak mengeluarkan duit dan untuk persiapan lahan itulah dianggapnya pengeluaran dana untuk menyelesaikan kepada masyarakat.
"Sehingga dia bilang akan bayar dengan masyarakat apabila lahan nya sudah siap tanam,” papar dia.
Sutarmidji mengatakan bahwa Kalbar mempunyai sumber daya alam yang baik,tapi ada perlakuan tidak adil dari oknum tersebut.
“Ada perlakuan yang tidak adil. Tembakau itu di anggap sumber daya alam,CPO (Crude Palm Oil) bukan,lalu apa bedanya hasil sawit dan tembakau. Pemberian kategori yang tidak tepat dari pemerintah bisa merugikan,” katanya.
Menurut Sutarmidji sejauh ini, konsesi lahan di Kalbar seluar 2,7 - 2,8 juta hektare. Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Untuk hasil sawit harusnya dicatat di Kalbar.
"Kalbar harusnya menghasilkan CPO 6 - 7 juta ton per tahun. Namun sekarang baru capai 2,9 juta ton per tahun. Jadi antara potensi dan yang dihasilkan itu baru mencapai 40 persen," katanya.
Sutarmidji berharap ke depannya kepada oknum yang tidak bertanggungjawab untuk tidak mengulangi perbuatannya.
“Kalau diulang saya akan minta itu mengusulkan ke bupati pencabutan izin konsesinya dan diserahkan kepada masyarakat. Apalagi sekarang sudah pola hutan sosial dan retribusi lahan,” katanya.
Terkait kegiatan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kalbar tersebut dihadiri dari berbagai pihak yakni Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kalbar, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar, pimpinan lembaga, badan dan intansi vertikal, BUMN/BUMD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh budayawan, tokoh agama, akademisi, mahasiswa dan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
“Ada kelakuan yang tidak bagus dari oknum-oknum pengusaha perkebunan. Ketika dia harus menyelesaikan masalah dengan masyarakat, dia jadikan masyarakat kontraktor untuknya," ujarnya di Pontianak, Kamis.
Sutarmidji menambahkan parah lagi pengusaha tidak mengeluarkan duit dan untuk persiapan lahan itulah dianggapnya pengeluaran dana untuk menyelesaikan kepada masyarakat.
"Sehingga dia bilang akan bayar dengan masyarakat apabila lahan nya sudah siap tanam,” papar dia.
Sutarmidji mengatakan bahwa Kalbar mempunyai sumber daya alam yang baik,tapi ada perlakuan tidak adil dari oknum tersebut.
“Ada perlakuan yang tidak adil. Tembakau itu di anggap sumber daya alam,CPO (Crude Palm Oil) bukan,lalu apa bedanya hasil sawit dan tembakau. Pemberian kategori yang tidak tepat dari pemerintah bisa merugikan,” katanya.
Menurut Sutarmidji sejauh ini, konsesi lahan di Kalbar seluar 2,7 - 2,8 juta hektare. Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Untuk hasil sawit harusnya dicatat di Kalbar.
"Kalbar harusnya menghasilkan CPO 6 - 7 juta ton per tahun. Namun sekarang baru capai 2,9 juta ton per tahun. Jadi antara potensi dan yang dihasilkan itu baru mencapai 40 persen," katanya.
Sutarmidji berharap ke depannya kepada oknum yang tidak bertanggungjawab untuk tidak mengulangi perbuatannya.
“Kalau diulang saya akan minta itu mengusulkan ke bupati pencabutan izin konsesinya dan diserahkan kepada masyarakat. Apalagi sekarang sudah pola hutan sosial dan retribusi lahan,” katanya.
Terkait kegiatan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kalbar tersebut dihadiri dari berbagai pihak yakni Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kalbar, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar, pimpinan lembaga, badan dan intansi vertikal, BUMN/BUMD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh budayawan, tokoh agama, akademisi, mahasiswa dan lainnya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020