Pontianak (ANTARA) -
Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) Ani Sofian mengatakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) pada 2025 mendatang difokuskan pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.
"Hal itu selaras dengan tujuan pembangunan kota dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Maka sasaran prioritasnya adalah penurunan angka kemiskinan, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan stunting,” ujarnya saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah di Pontianak, Rabu.
Ia menjabarkan, Forum Lintas Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dalam menyusun RKPD Kota Pontianak Tahun 2025. Pemerintah melibatkan para pemangku kepentingan mulai dari warga masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), organisasi masyarakat, hingga para pakar.
Proses perencanaan dari bawah telah melalui Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, dan Forum Konsultasi Publik RKPD Kota Pontianak.
“Tema RKPD Tahun 2025 adalah pemantapan kolaborasi untuk pembangunan ekonomi inklusif menuju peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Saya harapkan tetap memperhatikan target kinerja di RPD, juga memprioritaskan hal-hal terkait pemerataan pembangunan, pengentasan ekonomi, dan peningkatan lapangan kerja,” katanya.
Saat ini realisasi indikator makro ekonomi yang menjadi acuan penyusunan perencanaan tahun 2025 sudah dalam jalurnya. Beberapa target juga telah disesuaikan, lantaran pencapaian pada tahun 2023 sangat memuaskan, misalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 81,63 (kategori sangat tinggi) dari target sebesar 81,60.
“Nilai IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat semakin baik dan pembangunan Kota Pontianak semakin meningkat dari tahun sebelumnya,” kata Ani.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi Pontianak tahun 2023 adalah 4,76 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Kalbar di angka 4,46 persen. Target di RKPD tahun 2025 berkisaran 4,6-5,2 persen.
Angka kemiskinan Pontianak pun mengalami penurunan dalam kurun tiga tahun terakhir. Kini berada di posisi 4,45 persen, lebih rendah dari angka kemiskinan provinsi Kalbar dan nasional sebesar 6,71 persen dan 9,36 persen.
“Target angka kemiskinan tahun 2025 antara 4,28 – 4,30 persen. Untuk itu perlu perencanaan program dan kegiatan yang tepat dengan kolaborasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” sebutnya.
Untuk tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 berada di angka 8,92 persen. Targetnya turun menjadi 7,80-9,45 persen pada tahun 2025. Demikian halnya inflasi yang kini berada di 2,09 persen, diharap berada di kisaran 2-4 persen.
“Saya harapkan forum ini mampu menentukan skala prioritas dari yang prioritas, sehingga dengan keterbatasan anggaran, perencanaan tetap dapat disusun dengan cerdas dan baik, dan berdampak positif untuk masyarakat dan Kota Pontianak,” katanya.
Ia pun menekankan perangkat daerah agar mengakomodir hasil Musrenbang. Pagu indikatif OPD disusun dengan asumsi mampu menampung aspirasi masyarakat (asmas), sesuai dengan rancangan rencana kerja.
“Bappeda kawal proses perencanaan yang mengakomodir aspirasi masyarakat. BKAD juga harus mengawalnya dalam penganggaran, sedangkan Inspektorat saya minta untuk mengevaluasi seberapa besar aspirasi masyarakat diakomodir dan dilaksanakan oleh perangkat daerah,” kata dia.
