Pengamat Politik dari Untan Pontianak, Kalimantan Barat, Jumadi menyatakan dinamika perbedaan dalam partai politik seperti pemilihan ketua DPD Partai Golkar Kalbar pada Musda sebelumnya jangan sampai berlarut, karena hanya akan merugikan parpol tersebut.
"Dinamika dalam menghadapi proses konsolidasi berbentuk musda memang sering terjadi, namun tidak sedikit dinamika tersebut mencair karena, yang terpenting di tengah perbedaan itu saling menghargai," kata Jumadi di Pontianak, Minggu.
Ia menjelaskan, sikap tegas dan siap untuk menyikapi hasil musda itu harus ada dan menjadi yang terpenting, karena yang dipegang orang adalah pernyataan. Tapi, jika di kemudian hari pernyataan itu berubah, tentu hendaknya ada dasar argumentasinya.
"Kalau dianggap misalnya sebagai sebuah dinamika, terlepas puas atau tidak puas (terhadap hasil musda), kemudian ada satu pernyataan menerima (hasil musda), tentu ada argumentasinya," katanya.
Menurut Jumadi, berubahnya sikap Ria Norsan atas hasil Musda ke-10 itu sehingga mengajukan permohonan gugatan, tentu ada hal yang melandasinya, dan bisa saja ada ketidakpuasan pendukung terhadap mekanisme tersebut.
"Saya melihat karena di belakang Ria Norsan juga ada pendukung, sehingga bisa saja aspirasi para pendukung ini yang membuat Pak Norsan berubah pikiran," katanya.
Menurut Akademisi Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak ini, mahkamah partai dan DPP mempunyai penilaian sendiri. Biasanya, apapun laporan ke mahkamah partai itu pasti diproses, tinggal keputusannya diterima atau tidak.
Terhadap Maman Abdurrahman pun, kata Jumadi, tinggal menunggu proses, karena pasti ada proses klarifikasi baik terhadap Maman Abdurrahman yang terpilih maupun pengurus DPP yang hadir dalam Musda ke-10 itu.
"Tentu akan diminta keterangan terhada pihak-pihak terkait penyelenggaraan yang hadir dalam musda itu. Mahkamah partai harus bersikap adil, meminta keterangan baik dari Pak Ria Norsan dan Pak Maman Abdurrahman serta DPP yang menghadiri. Mahkamah partai yang lebih paham dengan internal partai," ujarnya.
Tidak bermaksud memilah, kata Jumadi, yang terpenting sekarang ini adalah siapa pun yang memimpin partai, mesti mampu menangkap perubahan perilaku pemilih. "Tentu diperlukan strategi. Kita sudah memasuki dengan cara-cara era demokrasi digital, dan tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional cara politiknya," tuturnya.
Yang tidak kalah penting, sambung Jumadi, adalah kepanjangan partai di parlemen bisa atau tidak berbuat terbaik untuk rakyat. "Tentu sebagai anak muda, pasti ada energi Golkar kemudian secara dinamik itu mampu membangun konsolidasi yang baik, sehingga mesin politik dan jaringan partai terbangun dengan baik," kataya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kalbar periode 2015-2020 mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Partai Golkar, pasca Musyawarah Daerah (Musda) ke-10 DPD Partai Golkar Kalbar yang berlangsung pada Sabtu (29/2) lalu. Dalam musda ini, Maman Abdurrahman terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kalbar periode 2020-2025.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Dinamika dalam menghadapi proses konsolidasi berbentuk musda memang sering terjadi, namun tidak sedikit dinamika tersebut mencair karena, yang terpenting di tengah perbedaan itu saling menghargai," kata Jumadi di Pontianak, Minggu.
Ia menjelaskan, sikap tegas dan siap untuk menyikapi hasil musda itu harus ada dan menjadi yang terpenting, karena yang dipegang orang adalah pernyataan. Tapi, jika di kemudian hari pernyataan itu berubah, tentu hendaknya ada dasar argumentasinya.
"Kalau dianggap misalnya sebagai sebuah dinamika, terlepas puas atau tidak puas (terhadap hasil musda), kemudian ada satu pernyataan menerima (hasil musda), tentu ada argumentasinya," katanya.
Menurut Jumadi, berubahnya sikap Ria Norsan atas hasil Musda ke-10 itu sehingga mengajukan permohonan gugatan, tentu ada hal yang melandasinya, dan bisa saja ada ketidakpuasan pendukung terhadap mekanisme tersebut.
"Saya melihat karena di belakang Ria Norsan juga ada pendukung, sehingga bisa saja aspirasi para pendukung ini yang membuat Pak Norsan berubah pikiran," katanya.
Menurut Akademisi Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak ini, mahkamah partai dan DPP mempunyai penilaian sendiri. Biasanya, apapun laporan ke mahkamah partai itu pasti diproses, tinggal keputusannya diterima atau tidak.
Terhadap Maman Abdurrahman pun, kata Jumadi, tinggal menunggu proses, karena pasti ada proses klarifikasi baik terhadap Maman Abdurrahman yang terpilih maupun pengurus DPP yang hadir dalam Musda ke-10 itu.
"Tentu akan diminta keterangan terhada pihak-pihak terkait penyelenggaraan yang hadir dalam musda itu. Mahkamah partai harus bersikap adil, meminta keterangan baik dari Pak Ria Norsan dan Pak Maman Abdurrahman serta DPP yang menghadiri. Mahkamah partai yang lebih paham dengan internal partai," ujarnya.
Tidak bermaksud memilah, kata Jumadi, yang terpenting sekarang ini adalah siapa pun yang memimpin partai, mesti mampu menangkap perubahan perilaku pemilih. "Tentu diperlukan strategi. Kita sudah memasuki dengan cara-cara era demokrasi digital, dan tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional cara politiknya," tuturnya.
Yang tidak kalah penting, sambung Jumadi, adalah kepanjangan partai di parlemen bisa atau tidak berbuat terbaik untuk rakyat. "Tentu sebagai anak muda, pasti ada energi Golkar kemudian secara dinamik itu mampu membangun konsolidasi yang baik, sehingga mesin politik dan jaringan partai terbangun dengan baik," kataya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kalbar periode 2015-2020 mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Partai Golkar, pasca Musyawarah Daerah (Musda) ke-10 DPD Partai Golkar Kalbar yang berlangsung pada Sabtu (29/2) lalu. Dalam musda ini, Maman Abdurrahman terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kalbar periode 2020-2025.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020