Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah meminta pemkab setempat menggencarkan publikasi edukasi terkait COVID-19 kepada masyarakat untuk mengantisipasi kekhawatiran masyarakat akan informasi yang tidak jelas dan meresahkan.

"Saya jelas khawatir melihat fenomena hoax atau kabar bohong terkait COVID-19. Karena itu, diperlukan upaya untuk meluruskan informasi-informasi yang tidak benar dan simpang siur tersebut. Sebab, masyarakat sudah terpapar dengan kepanikan yang luar biasa akibat beredarnya informasi-informasi yang tidak benar," kata Agus Sudarmansyah yang juga sebagai Wakil Ketua IV Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Sungai Raya, Sabtu.

Menurut dia,  penguatan informasi ini perlu dalam pelurusan agar bisa mengjangkau masyarakat hingga daerah terjauh.

"Kita tidak mau nantinya malah muncul penyakit-penyakit lain seperti stres, darah tinggi, dan jantungan. Baru dengar tetangga batuk saja sudah langsung tutup pintu dan situasi seperti ini sangat membahayakan. Kalau sudah stres penyakit kambuhan akan muncul dan ketahanan tubuh menurun akhirnya berpotensi terpapar virus corona," ucapnya.

Terkait hal itu, Agus meminta Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui dinas terkait memperbanyak publikasi lewat berbagai media. Menurutnya, harus ada penanganan khusus terkait kesimpangsiuran informasi.

"Mungkin Dinas Kominfo bagaimana strateginya untuk bisa masuk di semua lini media sosial untuk menyebarkan informasi-informasi yang benar. Dengan rekomendasi dari dinas kesehatan atau pemerintah daerah tentunya sehingga bisa diyakini kebenarannya," katanya.

Lebih jauh Agus juga meminta pemerintah daerah mengendalikan semua pemerintah desa sehingga tidak mengambil kebijakan parsial di wilayah masing-masing. Ia menilai hal itu perlu dilakukan untuk mencegah desa bertindak sendiri atas dasar kepanikan subjektif.

"Nah, ini perlu dikendalikan jangan sampai karena kepanikan tinggi lalu orang datang pun diusir. Ada sebuah kebijakan yang memang harus disosialisasikan ke tingkat desa. Mana yang boleh mana yang tidak. Ini perlu diatur karena kita khawatir nanti dampak kerawanan sosial," terangnya.

Terpisah, Kepala Staf Distrik Militer 1207/BS Letkol Inf. Wisnu Herlambang menilai upaya sosialisasi pencegahan Covid-19 perlu dioptimalkan.

Ia mengungkapkan masih ada sebagian kecil warga yang tidak kooperatif dengan kebijakan pemerintah daerah terkait penanganan Covid-19. Masih banyak warga yang melanggar aturan yang dikeluarkan pemerintah. Seperti larangan berkumpul dan sebagainya.

"Berdasarkan kegiatan patroli terpadu dengan kepolisian dan polisi pamong praja sampai tadi malam, sosialisasi ini belum optimal. Masih ada penolakan dari sebagian kecil warga. Masih banyak yang kucing-kucingan. Di depan (toko) tutup dan mati lampu, tapi di belakang operasional. Bahkan lebih parah lagi ditemukan hal-hal melanggar hukum," katanya.

Terkait hal itu Wisnu mengajak seluruh kepala desa bersama babinsa dan babinkamtibmas untuk mencari strategi memahamkan masyarakat untuk mematuhi ketentuan. Menurutnya, tidak sulit untuk sekadar melakukan upaya menjaga jarak satu sama lain.

"Kita tidak perlu panik, tapi kita harus takut. Sudah banyak teman yang meninggal karena virus ini. Makanya ketakutan kita tolong disebarkan kepada masyarakat agar mereka mau disiplin untuk menjaga jarak. Jangan anggap enteng. Nanti kalau sudah tersebar semua, siap tidak tenaga medis dan fasilitas kesehatan kita. Jangan nanti kita Italia yang begitu sudah ribuan korban baru terkaget-kaget," katanya.

Baca juga: Pemkot Singkawang terima bantuan APD dari pengusaha Kalbar
Baca juga: ASN Kubu Raya sisihkan gaji bantu cegah COVID-19
Baca juga: Waspada, malware Ginp Trojan menyamar jadi aplikasi deteksi virus corona
 

Pewarta: Rendra Oxtora

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020