Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan pelaksanaan prioritas pembangunan di daerah itu tetap berlanjut di tengah minimnya anggaran karena dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19.
"Rencana pembangunan di Kalbar tidak boleh juga semuanya dibatalkan karena ini masalah pekerjaan bagi tenaga kerja kita yang menggantungkan diri dari pekerjaan bangunan dan sebagainya. Makanya kita akan memprioritaskan program pembangunan, walaupun kondisi keuangan kita terbatas karena harus fokus pada penanganan COVID-19," kata Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji di Pontianak, Kamis.
Saat mengikuti Rapat Paripurna Keputusan DPRD Provinsi Kalbar tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar Akhir Tahun Anggaran 2019 melalui video konferensi, pihaknya juga mengusulkan hal tersebut kepada DPRD setempat.
"Nantinya akan disampaikan secara tertulis dan berkonsultasi ke pimpinan ketua-ketua fraksi serta ketua komisi, karena kita harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita. Kita berharap agar ini bisa cepat berakhir, agar kita bisa membantu mengembalikan kondisi perekonomian mereka," tuturnya.
Dirinya bersama Wagub Kalbar Ria Norsan dan jajaran pemerintah provinsi akan memperbaiki dan mengikuti semua rekomendasi yang disampaikan DPRD Kalbar.
Pemprov Kalbar diminta menyisir anggaran dan hasilnya didapatkan Rp200 miliar untuk cadangan seandainya pendapatan Kalbar berkurang.
Dia memastikan terjadi pengurangan transfer dari pusat yang diperkirakan berkurang antara Rp300 miliar sampai Rp400 miliar sehingga hal tersebut bisa mengganggu rencana pembangunan.
"Makanya saya mengusulkan kepada DPRD nantinya kita tidak membatalkan semuanya program pembangunan, kecuali gedung-gedung yang belum urgen," katanya.
Pemprov Kalbar akan mengurangi pagu anggaran tahun ini, tetapi pemanfaatan anggarannya bisa ditambah waktunya misalkan Kementerian Keuangan dalam kontrak biasa enam bulan bisa dijadikan satu tahun.
"Dan ini memerlukan pemahaman kita bersama dengan DPRD ini bisa termasuk program 'multiyears' (tahun jamak)," kata Sutarmijdi.
Baca juga: Sutarmidji bidik Sungai Kakap lokasi pembangunan "Sport Center" Kalbar
Baca juga: Anggota DPR dorong pembangunan listrik oleh swasta di Sintang Kalbar
Baca juga: Sekda Kalbar optimistis pembangunan infrastruktur akan meningkat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Rencana pembangunan di Kalbar tidak boleh juga semuanya dibatalkan karena ini masalah pekerjaan bagi tenaga kerja kita yang menggantungkan diri dari pekerjaan bangunan dan sebagainya. Makanya kita akan memprioritaskan program pembangunan, walaupun kondisi keuangan kita terbatas karena harus fokus pada penanganan COVID-19," kata Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji di Pontianak, Kamis.
Saat mengikuti Rapat Paripurna Keputusan DPRD Provinsi Kalbar tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar Akhir Tahun Anggaran 2019 melalui video konferensi, pihaknya juga mengusulkan hal tersebut kepada DPRD setempat.
"Nantinya akan disampaikan secara tertulis dan berkonsultasi ke pimpinan ketua-ketua fraksi serta ketua komisi, karena kita harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita. Kita berharap agar ini bisa cepat berakhir, agar kita bisa membantu mengembalikan kondisi perekonomian mereka," tuturnya.
Dirinya bersama Wagub Kalbar Ria Norsan dan jajaran pemerintah provinsi akan memperbaiki dan mengikuti semua rekomendasi yang disampaikan DPRD Kalbar.
Pemprov Kalbar diminta menyisir anggaran dan hasilnya didapatkan Rp200 miliar untuk cadangan seandainya pendapatan Kalbar berkurang.
Dia memastikan terjadi pengurangan transfer dari pusat yang diperkirakan berkurang antara Rp300 miliar sampai Rp400 miliar sehingga hal tersebut bisa mengganggu rencana pembangunan.
"Makanya saya mengusulkan kepada DPRD nantinya kita tidak membatalkan semuanya program pembangunan, kecuali gedung-gedung yang belum urgen," katanya.
Pemprov Kalbar akan mengurangi pagu anggaran tahun ini, tetapi pemanfaatan anggarannya bisa ditambah waktunya misalkan Kementerian Keuangan dalam kontrak biasa enam bulan bisa dijadikan satu tahun.
"Dan ini memerlukan pemahaman kita bersama dengan DPRD ini bisa termasuk program 'multiyears' (tahun jamak)," kata Sutarmijdi.
Baca juga: Sutarmidji bidik Sungai Kakap lokasi pembangunan "Sport Center" Kalbar
Baca juga: Anggota DPR dorong pembangunan listrik oleh swasta di Sintang Kalbar
Baca juga: Sekda Kalbar optimistis pembangunan infrastruktur akan meningkat
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020